RDP Tak Ada Kesepakatan, DPRD Bulungan Segera Bentuk Pansus

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kilat A MD berharap setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP), ada solusi terbaik dari PT Lamindo dengan masyarakat terkait dengan lingkungan nya.

Namun, sayang nya saat pembahasan tak ada solusi yang didapat, karena kedua belah pihak sama-sama mempertahan kan.

Sebenar nya kata Ketua DPRD Bulungan, masyarakat ini dengan terjadinya masalah dilingkungan mereka yang rusak dengan adanya limbah, sampai-sampai pada lahan warga tersebut yang dulunya bisa dikelola tapi dengan kejadian dimaksud warga sudah tak bisa lagi mengelola lahan nya dengan baik.

Sebenarnya tambah Kilat lagi, masalah limbah ini sudah dua kali kejadian, dimana pada kejadian pertama sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.dengan ganti rugi sebesar Rp 2.000.000/KK.

“Dan ketika itu warga meminta harus ada perbaikan, ” imbuhnya.

Sayang nya setelah itu terjadi lagi muncul nya limbah ini. Makanya masyarakat meminta pengaman limbahnya diperbaiki sebagaimana mestinya.

Seiring dengan perbaikan itu, terjadi juga pergantian General Manager diperusahaan tersebut. Yang banyak perbaikan-perbaikan dilakukan.

Kendati demikian ketua DPRD Bulungan meminta, agar ada kebijakan perusahaan terhadap tuntutan masyarakat. Karena lahan milik mereka sudah kadung rusak akibat diterjang limbah sehingga tak bisa lagi dimanfaatkan.

Karena tak ada titik temu, maka setelah RDP, Ketua DPRD Bulungan Kilat A MD memutus kan pihaknya akan segera membentuk Pansus terhadap permasalahan tersebut. Supaya nantinya bisa terang benderang, dinas terkait juga dilibatkan, dan tidak menutup kemungkinan pihak provinsi Kaltara juga diundang untuk bersama melakukan pengecekan dilapangan.

“Ini bolanya ada pada DPRD yang penting sudah melakukan pengecekan lapangan bagaimana kebenaran nya dan masyarakat menyampaikan, kalau memang itu kesalahan perusahan itu kita katakan juga, ” tegasnya.

Memang lanjutnya, ini ranah nya ada di provinsi, tapi karena yang terkena dampak adalah masyarakat Bulungan mau tidak mau pihak dewan kabupaten juga harus menanggapi serius. * jk/kjs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *