Connect with us

Berita DPRD Bulungan

RDP Tak Ada Kesepakatan, DPRD Bulungan Segera Bentuk Pansus

Published

on

Kilat A md Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kilat A MD berharap setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP), ada solusi terbaik dari PT Lamindo dengan masyarakat terkait dengan lingkungan nya.

Namun, sayang nya saat pembahasan tak ada solusi yang didapat, karena kedua belah pihak sama-sama mempertahan kan.

Sebenar nya kata Ketua DPRD Bulungan, masyarakat ini dengan terjadinya masalah dilingkungan mereka yang rusak dengan adanya limbah, sampai-sampai pada lahan warga tersebut yang dulunya bisa dikelola tapi dengan kejadian dimaksud warga sudah tak bisa lagi mengelola lahan nya dengan baik.

Sebenarnya tambah Kilat lagi, masalah limbah ini sudah dua kali kejadian, dimana pada kejadian pertama sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.dengan ganti rugi sebesar Rp 2.000.000/KK.

“Dan ketika itu warga meminta harus ada perbaikan, ” imbuhnya.

Sayang nya setelah itu terjadi lagi muncul nya limbah ini. Makanya masyarakat meminta pengaman limbahnya diperbaiki sebagaimana mestinya.

Seiring dengan perbaikan itu, terjadi juga pergantian General Manager diperusahaan tersebut. Yang banyak perbaikan-perbaikan dilakukan.

Kendati demikian ketua DPRD Bulungan meminta, agar ada kebijakan perusahaan terhadap tuntutan masyarakat. Karena lahan milik mereka sudah kadung rusak akibat diterjang limbah sehingga tak bisa lagi dimanfaatkan.

Karena tak ada titik temu, maka setelah RDP, Ketua DPRD Bulungan Kilat A MD memutus kan pihaknya akan segera membentuk Pansus terhadap permasalahan tersebut. Supaya nantinya bisa terang benderang, dinas terkait juga dilibatkan, dan tidak menutup kemungkinan pihak provinsi Kaltara juga diundang untuk bersama melakukan pengecekan dilapangan.

“Ini bolanya ada pada DPRD yang penting sudah melakukan pengecekan lapangan bagaimana kebenaran nya dan masyarakat menyampaikan, kalau memang itu kesalahan perusahan itu kita katakan juga, ” tegasnya.

Memang lanjutnya, ini ranah nya ada di provinsi, tapi karena yang terkena dampak adalah masyarakat Bulungan mau tidak mau pihak dewan kabupaten juga harus menanggapi serius. * jk/kjs.

DPRD Bulungan

DPRD Minta Pemkab Bulungan Segera Bentuk UPTD Wisata Gunung Putih Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Untuk memacu objek wisata Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas menjadi tujuan wisata setiap orang daerah, DPRD Bulungan meminta Pemkab segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).yang secara langsung mengurusi objek wisata tersebut.

“Sayang objek wisata yang berada persis di tengah kota ini tidak tertata dengan baik, agar nantinya bisa menjadi tujuan warga untuk berlibur bersama keluarganya, ” kata H Hamka S IP MH, wakil ketua DPRD Bulungan, kepada media ini diruang kerjanya, Senin 6/5/2024.

Keuntungan lain bila UPTD bisa dibentuk, secara langsung ada anggaran di peruntuk kan kepada mereka untuk melakukan perawatan, sekaligus pembangunan objek tambahan hiburan bagi pengunjung.

Seperti taman bermain anak-anak, kolam renang maupun taman hiburan lain nya. “Setiap pengunjung juga bisa dipungut bayaran berupa karcis perorangan pada pintu masuk.ke objek wisata tersebut, ” ujarnya.

Menyoal objek apa saja di Gunung Putih, Hamka menjelaskan ada beberapa yang bisa dikembang kan, seperti goa alam yang ada disana, sungai bawah tanah yang aliran airnya sangat jernih dan selalu ada baik pada musim kemarau,

Dengan sendirinya bila objek wisata gunung putih tertata, otomatis akan diikuti berkembang nya sektor UMKM. Para penjaja makanan dan minuman akan tumbuh berjualan disekitar objek wisata tersebut. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Kondisi Ruas Jalan Tanjung Selor – Tanah Kuning Sangat Memprihatinkan

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan.

Pemerintah diminta segera melakukan perbaikan.

TANJUNG SELOR – Ruas jalan dari arah Tanjung Selor menuju Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan bisa dibilang sangat parah.

Perihal itu terungkap saat media ini mewawancarai, Syarifuddin, anggota DPRD Bulungan diruang kerjanya, Senin 6/5/2024..

Menurutnya,.selama ini bila ingin ke Tanah Kuning atau sebalik nya banyak warga yang melewati jalan KMS, hanya saja sejak jalan tersebut di tutup, terpaksa mereka kembali melintasi jalan milik pemerintah yang kondisinya sangat tidak bagus.

Harapan nya kepada Pemkab Bulungan semoga untuk percepatan perbaikan jalan tersebut bisa menjadi perhatian khusus. Supaya dapat menunjang atau mempermudah akses menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang ada di Tanjung Palas Timur.

Termasuk saat musim banjir tiba, yang sering melumpuhkan akses jalan. Dimana terkadang sampai tiga hari ruas jalan dimaksud tak bisa dilintasi oleh kendaraan maupun orang.

“Terutama di daerah Sajau Pungit banjirnya bisa bertahan lama, ” ujarnya.

Untuk mengatasinya, kita bersama harus mencari solusinya seperti apa. Misalnya antara lain aliran sungai nya diperluas atau ruas jalan yang kerap tergenang ditinggikan.

Atau mencari alternatif memindahkan ruas jalan dimaksud agar terhindar dari genangan air saat banjir tiba. “Harapan saya ini harus menjadi perhatian untuk dibahas bersama saat Musrenbang dilaksanakan, ” tutup Syarifudin. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Bulungan Harus Segera Kembali Dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG PALAS – Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, ke Tanjung Palas sudah menjadi suatu keharusan serta kewajiban pemerintah untuk segera melaksanakan secepatnya. Mengingat awal terbentuknya Kabuapten Bulungan Tanjung Palas lah sebagai ibukotanya.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, MH, kepada media ini melalui pesan WhatsApp nya kemedia ini, Minggu 5/5/2024.

“Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, harus segera dibahas kembali oleh pemerintah bersama DPRD agar secepatnya bisa dilaksanakan, ” tegas Hamka.

Minimal untuk keseriusan mengembalikan pusat pemerintahan itu beberapa kantor OPD sudah harus mulai berkantor di Tanjung Palas, “tidak ada alasan tak ada tempat, karena ada beberapa bangunan pemerintah yang bisa digunakan, ” imbuhnya.

Bila.perlu beberapa bangunan masyarakat yang layak bisa disewa sementara. Sebelum kantor permanen bisa terbangun.

Menurutnya, wajar bila pusat pemerintahan kembali ke Tanjung Palas, seperti awal terbentuk nya kabupaten Bulungan, kendali pemerintahan dilakukan di Tanjung Palas tersebut.

Apalagi pindah nya ke Tanjung Selor kala itu,.juga secara tiba-tiba saja. Tanpa meminta persetujuan masyarakat, jadi wajar.bila.saat ini pusat pemerintahan kabupaten Bulungan kembali sebagaimana awal berdirinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending