Berita DPRD Kaltara
Inflasi Diibukota Kaltara Tinggi, Ketua DPRD Minta Forkompinda Duduk Satu Meja
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, meminta persoalan inflasi yang terjadi di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara di stressing, khususnya pada barang sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya kondisi seperti ini bisa saja terjadi disetiap wilayah di Indonesia, pada saat ini kebetulan terjadinya Inflasi tersebut Kabupaten Bulungan yang kena, jadi hal ini harus ditekan bila perlu sampai normal kembali seperti sediakala, ” kata Albert sapaan akrab ketua DPRD Kaltara kepada media ini diruang kerjanya, Selasa, 6/12/2022.
Untuk itu tambahnya, perlu peninjauan lapangan terhadap kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) tersebut seperti apa. “Karena diketahui dampak inflasi di Kaltara ini terjadi di Bulungan dan Tarakan, itu harus segera diatasi, ” ujarnya.
Dimana sesuai informasi yang diterima dari BI bahwa salah satu penyumbang Inflasi tersebut adalah kenaikan biaya transportasi. Serta aksesibilitas jalan darat dari arah Berau Kalimantan Timur menuju wilayah-wilayah yang ada di Kaltara belum maksimal. Lantaran ada beberapa bagian yang masih sulit untuk dilewati terutama pada saat musim hujan.
Karenanya pemerintah perlu menurunkan tim Pengendali Inflasi Daerah kelapangan. Selanjutnya dari stressing yang dilakukan harus secara komprehensif pula, supaya hasilnya bisa maksimal.
Sekaligus mereka memantau dan mengidentifikasi permasalahan, bawa apakah penyebabnya ada pada masalah transportasi atau ketersedian barang kebutuhan yang terbatas atau tidak lancar distribusinya.
Demikian pula kalau memang distribusinya bermasalah berarti ongkos transportasinya yang harus disubsidi. “Salah satu caranya ya kita harus menstressing terhadap 9 bahan pokok dimaksud, ” imbuhnya.
Artinya kita harus rill time, bahwa perlu ada informasi yang menyatakan bahwa sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang ada dipasar disampaikan segera kepada publik. Barulah bisa dilihat dan dinilai bahwa ada beberapa komoditas yang meningkat harganya.
Persoalan penyebab nya juga harus dicari akar permasalahan nya. Selain dari dampak kemelut antara Rusia dan Ukraina yang menjadi salah satu pemicu persoalan ekonomi dunia juga berdampak ke Kaltara.
Karena itu disaran kan seluruh stake holder terkait, termasuk Forkompinda duduk bersama guna melihat kondisi rill yang terjadi dilapangan seperti apa.
Nah setelah ditemukan penyebabnya, selanjutnya apa langkah konkret yang dilakukan seperti apa. Nah ini yang belum ada win-win solution nya seperti apa.
Menyoal perlunya digelar pasar murah, menurut Albert juga merupakan bagian dari salah satu kegiatan dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dari sisi daya beli. Namun ini tidak setiap saat bisa dilakukan, yang terpenting adalah persoalan distribusi yang dilancarkan dan harus murah, “bila harus disubsidi ya harus pada bidang transportasinya, ” tegas Alberthus Stefanus Marianus ST. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
DPRD Bulungan Minta Taman dan Joging Track Desa Salimbatu Dibangun Pemkab Tahun Ini
Logo MTQN Ke XXX tahun 2024 Di Launching saat Mukernas LPTQ di Banten
Visa Jemaah Haji Reguler 554 kloter Tuntas, Embarkasi Balikpapan Siap Berangkatkan 19 Kloter
Datu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan
Datu Buyung : “Pusat Pemerintahan Bulungan Secepatnya Kembali ke Tanjung Palas”
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Bulungan2 weeks agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada2 weeks agoSaid Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Nasional2 weeks agoSeptember 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30
-
POLDA KALTARA3 days agoDemi Keamanan Pada Malam Hari, Polda Kaltara Tingkatkan Patroli Blue Light