Berita DPRD Kaltara
Langkah Cepat Pemprov Menyurati Pemerintah Malaysia Diapresiasi DPRD Kaltara
– Agar pintu perbatasan Long Midang – Bakalalan kembali dibuka untuk perdagangan tradisional.
TANJUNG SELOR – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si (FA), yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Partai Golkar DPD Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi surat Gubernur Kaltara nomor 510/2146/DPPK-UKM/GUB, tentang permohonan membuka jalur masuk perbatasan Long Midang -Bakalalan.
Dimana surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tertangal 13 Juli 2022 tersebut ditujukan kepada Tansri Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Abang Haji Openg, Premier Serawak, tingkat 22 , Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya,93502, Kuching, Sarawak.
Pada point surat menyebut, sehubungan dengan melandainya kasus angka terkonfirmasi positif Covid – 19 dinegara Indonesia dan Malaysia, serta memasuki fase awal endemic Covid – 19 maka melalyi surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memohon jasa baik kepada yang amat berhormat untuk dapat membuka kembali jalur perdagangan perbatasan secara tradisional pada masyarakat Long Midang-Bakalalan sebagaimana sebelum Covid – 19.
“Kita dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara sangat mengapresiasi kepada Pemprov Kaltara dan Konjen Indonesia di Kuching Malaysia yang sudah menindaklanjuti keinginan warga agar pintu perdagangan Long Midang – Bakalalan dibuka Kembali seperti sediakala dengan menganut system perdagangan trasisional. “ ujar Fenry Alpius (FA).
Harapan selanjutnya, tegas Fenry lagi, agar pemerintah Provinsi kalimantan Utara melalui Konjen Indonesia di Kuching untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah negara Malaysia agar Permohonan kita bisa segera di realisasikan oleh pemerintah Negara Malaysia.
“Kaltara di Hati dan Selalu di Hati Rakyat Kaltara,Bersama Kita Membangun Kaltara”, tutp Fenry Alpius SE M Si. *jk/kjs.
DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
H Hamka Minta Pemkab Bulungan Pacu Serapan Anggaran
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, H. Hamka, meminta pemerintah daerah bisa memacu realisasi kegiatan di triwulan II 2024, atau sepanjang Bulan April sampai Juni besok.
Dia mengungkapkan, triwulan II sudah berjalan selama satu bulan. Berkenaan itu, Pemkab Bulungan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus mempercepat proses tender berbagai kegiatan yang berjalan tahun ini.
“Sekarang sudah memasuki triwulan II, seharusnya proses tender sudah berjalan dan kegiatan bisa dilaksanakan, ini harus mendapat perharian, agar semua bisa selesai tepat waktu,” kata Hamka (4/5).
Realisasi pekerjaan diharap bisa lebih masif saat memasuki triwulan II tahun anggaran. Tujuannya agar kegiatan pembangunan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ketika sudah direncankana bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya pada pertengahan tahun, jangan sampai baru bisa selesai akhir tahun, kasihan masyarakat harus menunggu,” jelasnya.
Atensi mengenai realisasi kegiatan dan keuangan senantiasa disuarakan oleh Hamka. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menekan semaksimal mungkin angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
“Nominal silpa yang besar harus dihindari, awal nya memang perlu dikawal proses tender agar cepat selesai, sehingga kegiatan bisa terlaksana tepat waktu,” kata Hamka.
Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Bulungan, ditemukan masih banyak kegiatan belum berjalan maksimal. Baik di tahap proses lelang maupun realisasi kegiatan di lapangan.
“Kami kembali mengingatkan agar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. * adv/kjs.
-
Bulungan1 week ago
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week ago
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara2 weeks ago
Ternyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada
-
Nasional1 week ago
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30