TANJUNG SELOR – Datu Buyung Perkasa, Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), berharap pemimpin Kalimantan Utara kedepan bisa mengayomi semua pihak, membangun infrastruktur dan sangat memahami masalah teretorial, mengingat Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan negara.

Artinya,.lanjut dia pembangunan Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan juga harus dilaksanakan sebaik mungkin. “Masih banyak infrastruktur yang kita butuh kan diantara nya fasiltas hiburan, fasilitas umum seperti angkutan kota yang murah dan selalu tersedia kapan dibutuhkan, ” ujarnya saat berbincang dengan media ini, Rabu, 8/5/2024.

Dampak minim nya hiburan lanjutnya, setiap Jumat hingga hari Minggu Tanjung Selor sudah sepi. Banyak orang yang mengisi akhir pekan di kota Tarakan.

Hal ini juga menjadi tantangan pemimpin Kaltara kedepan, bagaimana menyiapkan berbagai infrastruktur yang cukup di Tanjung Selor.

“Kalau alasan anggaran minim, kita bisa minta bantuan ke.kementerian, dan ini lah tugas yang harus dilakukan seorang pemimpin, jadi tak ada alasan tak ada anggaran, ” tambahnya.

Yang tidak kalah penting lagi sangat sosok nya peduli kepada kearifan lokal, memberdayakan orang lokal di semua profesi. Artinya memakai aksesoris lokal belum lah cukup untuk membuktikan sebuah kepedulian, tulus untuk memajukan orang lokal. itu jauh lebih penting.

Hal sederhana saja kenapa Datu minta kota Tanjung Selor.harus mendapat perhatian?, misalnya soal trafik light yang sederhana saja selalu bermasalah, terkadang lampu tanda isaratnya tak menyala.hingga ber minggu-minggu.

“Jadi intinya kita harus perhatian dulu terhadap hal kecil,.sebelum kita.memikir kan hal yang lebih besar membuktikan hasilnya kepada masyarakat, ” tutup Datu Buyung. * jk.

– Pemerintah diminta memindahkan OPD secara bertahap.

TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd menilai rencana pengembalian pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas hanya sekedar wacana saja, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah pengembalian pusat pemerintahan tersebut dimana awal berdirinya pada tahun 1949 silam.

“Minimal kalau memang serius, saat ini sudah ada satu dua OPD yang berkantor di Tanjung Palas bukan menumpuk di Tanjung Selor, ” ujar Datu kepada media ini, Rabu 8/5/2024.

Selain itu lanjutnya, pada lokasi lahan rencana membangun pusat perkantoran di alun-alun Tanjung Palas seharusnya sudah bisa dilakukan peletakan batu pertama, walau pelaksanaan pembangunan nya masih lama lagi dilaksanakan, agar masyarakat yakin bahwa pusat pemerintahan tersebut serius di kembalikan.

Menurut Datu lagi, soal pemekaran kelurahan dan kecamatan di Tanjung Selor juga harus jadi perhatian. Supaya begitu pusat pemerintahan Bulungan kembali ke Tanjung Palas untuk pemekaran kota Tanjung Selor sudah memenuhi persyaratan menjadi daerah otonomi baru.

“PR ini harus menjadi perhatian pemerintah, bila perlu siapkan anggaran nya, ” kata Datu. * jk.

TANJUNG SELOR – Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bisa membangun asrama mahasiswa yang representatif di Tarakan dan Bulungan.

“Kota Tarakan dan Bulungan adalah tujuan pertama calon mahasiswa dari 3 kabupaten untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang ingin kuliah di Universitas Borneo Tarakan (UBT) maupun yang ingin kuliah di Universitas Kaltara Tanjung Selor (Unikaltar), ” kata Datu Buyung kepada media ini, Senin, 22/4/2024.

Alasan nya, kata datu Buyung Perkasa yang juga mantan pendidik (Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Palas) ini mengatakan, bahwa saat ini baik UBT maupun Unikal kian banyak mahasiswa dari daerah yang kuliah disana. Sementara belum ada asrama sebagai tempat tinggal mereka selama menuntut ilmu.

Seyogyanya tambah nya, hal ini sudah menjadi pemikiran mendasar bagi pemerintah baik Pemprov Kaltara maupun Pemkab 4 kabupaten kota untuk menyiapkan sarana asrama tersebut. Agar sedikit membantu meringankan biaya adik-adik mahasiswa dari daerah karena tak perlu lagi memikirkan biaya kos atau biaya kontrak tempat tinggal.

“Saran saya kalau ada rencana membangun asrama diluar Kaltara sebaik nya ditunda dulu, prioritaskan yang dalam wilayah Kaltara dulu, ” imbuh Datu Buyung.

Artinya lanjut dia, boleh saja membangun asrama mahasiswa diluar Provinsi, namun kearifan lokal juga harus diperhatikan karena tak ada yang namanya Provinsi Kalimantan Utara bila tak ada 4 Kabupaten dan 1 kotanya. * jk.