Berita Sorot Peristiwa
Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi
Catatan Rizal Effendi
PARA pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), dan Pemkot Balikpapan serta kabupaten/kota lainnya sudah bisa tenang. “Hantu” mutasi tak bisa menghantui lagi. Sebab, terhitung 22 Maret 2024 lalu, semua kepala daerah termasuk para penjabat (Pj) tidak boleh lagi melakukan mutasi atau penggantian pejabat.
Kenapa tak bisa lagi melakukan mutasi? Mendagri telah mengeluarkan surat edaran nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia.
Dalam surat Mendagri itu disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak sudah ditetapkan pada 22 September 2024. Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.
Dengan begitu, 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terhitung adalah tanggal 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka mulai tanggal tersebut (22 Maret 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.
PKPU Nomor 2 ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Berdasarkan SE Mendagri tersebut, sanksi kepada kepala daerah yang melanggar yakni pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila dia merupakan calon petahana. Bagi yang bukan petahana akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan penggantian pejabat yang mendapat izin tertulis dari Mendagri adalah dalam kasus jika pejabatnya meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan, karena pejabatnya melakukan perbuatan pidana sehingga ditangkap dan ditahan atau jabatan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.
Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan memedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan Mendagri terdiri dari pejabat struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya (setara eselon I), PPT Pratama (setara dengan jabatan struktural eselon II), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Termasuk juga Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.
Kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak juga tidak bisa otomatis melakukan penggantian pejabat ASN setelah dia dilantik. Dalam Surat Edaran Mendagri juga ditegaskan setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak, maka pelaksanaan penggantian pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, yang menegaskan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
TIMBULKAN KEGADUHAN
Menyusul keluarnya SE Mendagri, proses mutasi di beberapa daerah terhenti dan tertunda. Misalnya di Pemkot Makassar, Wali Kota Danny Pomanto terpaksa menunda pelantikan 7 PPT Pratama hasil seleksi lelang jabatan yang sudah dilakukannya.
“Pelantikan sedianya dijadwalkan pada Senin (1/4) lalu, tapi karena ada SE Mendagri itu, maka terpaksa kita tunda sambil menunggu surat persetujuan Mendagri,” kata Danny kepada awak media.
Berkaitan dengan penggantian pejabat ini, banyak pihak yang menyorot kasus di Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan. Karena belakangan penggantian pejabat di tempat tersebut menimbulkan kegaduhan.
Gara-gara rotasi yang dilakukan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terhadap 8 kepala dinas, Akmal dilaporkan Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) ke Presiden Jokowi karena dianggap meresahkan. Bahkan FSTMK meminta Presiden agar menarik Akmal kembali ke jabatan sebelumnya sebagai dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Sebelumnya anggota DPD RI dapil Kaltim, Nanang Sulaiman mengingatkan Akmal agar tidak melakukan mutasi. Tapi Akmal dengan alasan sudah mendapat izin dari Mendagri, BKN dan KASN, pada 21 Maret tetap melakukan rotasi terhadap 8 kepala dinas. Sehari sebelum berlakunya larangan penggantian pejabat karena Pilkada Serentak.
Apakah Akmal masih punya peluang melakukan mutasi? Sepertinya masih ada satu, yaitu pada jabatan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang saat ini masih kosong dan dirangkap oleh salah satu asisten.
Mekanisme pengisiannya tentu melalui lelang jabatan. Setelah itu sampai berakhir masa jabatan Pj tidak bisa lagi dilakukan penggantian pejabat.
Gaduh juga terjadi di PPU. Sebanyak 13 kepala sekolah (kepsek) yang didemosi (diturunkan jadi guru biasa) oleh Pj Bupati Makmur Marbun menimbulkan reaksi keras. Para kepsek itu tidak bisa menerima. Selain melakukan gugatan melalui PTUN, mereka juga melapor kepada Mendagri. Alasannya karena kinerja mereka cukup baik dan tidak pernah mendapat sanksi jabatan.
Mutasi terakhir dilakukan Marbun pada 23 Februari lalu. Ada 20 pejabat eselon II terlibat pergeseran. “Saya butuh pejabat yang bisa mem-back up dan membantu saya dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di daerah ini,” katanya beralasan.
Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin bereaksi. “Kami melihat beberapa pergeseran yang terjadi terlalu dini, ada yang belum sampai 6 bulan. Hal itu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi kinerja dan keputusan mutasi,” tandasnya.
Sebelumnya awal Januari, Marbun juga melakukan mutasi terhadap 109 pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV). Mutasi berlangsung tegang karena banyak yang menolak. Terpaksa pengamanan diperketat, sampai melibatkan aparat Polres PPU dan Kodim 0913/PPU.
Padahal mutasi dihadiri Pj Gubernur Akmal Malik.
Yang lebih gaduh lagi mutasi yang terjadi di Pemkot Balikpapan. Ada yang baru sehari digeser lagi. Ada yang belum mendapat izin sudah dilantik dan terpaksa dikembalikan lagi. Ada Plt sampai setahun lebih. Ada yang tadinya untuk pejabat karier diganti dari swasta. Nepotisme keluarga, daerah dan politik sangat kental. Waktu pelantikan juga dadakan, sehingga banyak pejabat selalu bawa baju Korpri tiap hari untuk mengantisipasi.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai memberikan perhatian khusus soal mutasi di Pemkot Balikpapan. Mereka mengirim surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ada pelanggaran mutasi di Pemkot Balikpapan. Prosesnya carut marut,” kata Sekjen MAKI Komaryono seperti diberitakan kantor berita RMOLJATIM.
Mutasi terakhir dilakukan Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) pada 18 Maret lalu. Ada 5 PPT Pratama digeser. Masih menyisakan kekosongan di jabatan kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota (DPPR) serta Diskominfo. Ini masih mungkin diisi RM lewat lelang jabatan, setelah itu tutup buku sampai wali kota baru dilantik.
Pelantikan kepala daerah baru kemungkinan dilakukan serentak awal 2025.
Bukan urusan mutasi saja yang gaduh di Pemkot Balikpapan, juga pengisian jabatan wakil wali Kota, yang hampir tiga tahun tidak terisi sejak wawali terpilih Thohari Aziz meninggal dunia sebelum dilantik. Itu sudah!!!(*)
MADINAH – Cuaca panas hingga menyentuh angka 39 derajat celcius tertera di layar Handphone tulisan UV Ekstrem, Minggu (12/05/2024) pukul 12.49 Waktu Arab Saudi di Kota Jeddah. Suhu serupa juga di Madinah, dan di Makkah menyentuh angka hingga 40 derajat lebih.
Kondisi suhu cuaca tersebut harus menjadi perhatian jemaah yang mulai tiba di Kota Madinah, Ahad, 12 Mei 2024 kemarin. Jemaah khususnya jemaah lansia diimbau shalat di hotel dan membatasi aktivitas di luar ruangan.
Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad berpesan agar jemaah tidak terlalu memaksakan diri beraktivitas di tengah cuaca panas di Madinah.
“Kami ingatkan kepada jemaah untuk mempertimbangkan kemampuan fisik saat beribadah. Jangan sampai hanya pas (puncak) hajinya sudah kehilangan tenaga,” ungkap Abdul Aziz usai menyambut kedatangan jemaah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. “Ibadah itu baik. Tapi kalau terlalu memaksa dan membuat fisik kekuatannya berkurang sebaiknya dihindari,” Ucap Abdul Aziz Ahmad, Ahad (12/5/2023).
Saat ini, suhu udara di Madinah saat siang hari dapat mencapai 40 derajat celcius. Untuk itu, Abdul Aziz juga berpesan agar jemaah senantiasa menjaga asupan cairan untuk mencegah dari dehidrasi. “Cuaca panas harus terus diantisipasi. Terutama bagi mereka yang lansia. Harus siap dengan minuman dan semprotan air, terutama ketika cuaca terik,” pungkasnya.
Sebanyak 393 jemaah haji Indonesia kelompok terbang (kloter) pertama baru saja mendarat di Bandara AMAA Madinah. Terdapat 79 jemaah haji kategori lansia dalam kloter ini.
PERBANYAK MINUM AIR PUTIH
Ada beberapa hal yang harus jadi perhatian jemaah selama di Tanah Suci, khususnya di Madinah saat ini. Pertama, bagi jemaah lansia, diimbau untuk tidak memaksakan shalat di Masjid Nabawi di tengah cuaca panas saat ini. Jemaah dapat menunaikan salat di hotel untuk menghindari kelelahan.
Kedua, selalu mengunakan alas kaki dan kaus kaki untuk menghindari kaki melepuh. Jika kehilangan alas kaki, jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari. Sebab, jalanan yang dilalui sangat panas. Mintakan bantuan petugas yang ada di Masjid Nabawi.
Ketiga, upayakan selalu membawa dan minum air mineral 200 ml/jam secara teratur untuk menghindari dehidrasi. Jemaah diimbau meminum oralit 1 sachet per hari dicampur dengan 300ml air mineral untuk memulihkan kebugaran tubuh.(*/mn/jk).
SAMARINDA – Kebahagiaan tersendiri bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menerima kedatangan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, beserta istri Yulia Zubir dan kedua anaknya di dikediaman rumah dinasnya Jalan M Yamin Samarinda untuk merayakan Idulfitri 1445 Hijriyah, Kamis, (11/4/2024).
Dengan wajah gembira Sekda Sri Wahyuni menyambut tamu yang datang, bukan hanya Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik saja, juga banyak pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum yang menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi.
Para tamu dimanjakan dengan berbagai suguhan menu, seperti siomay, empek-empek, bistik daging, ayam goreng, sup ayam dengan minuman es teler dan es kopyor, selain minuman hangat lainnya.
Dihari yang penuh bahagia ini, dengan memakai baju muslim berwarna cream Sekda Sri Wahyuni tampak akrab berbincang dengan para tamu.
Silaturahmi ke rumah Sekda Provinsi Kaltim, dimanfaatkan Akmal Malik melihat langsung tanaman melon dan sayuran di green house rumah jabatan Sekda Provinsi Kaltim. “Ini sanga
Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik saat tinjau Green House tanaman melon dan sayur di rumah jabatan Sekdaprov Kaltim.
t bagus, kedepan mohon dilanjutkan lagi, ditanami lagi macam-macam sayuran dan saya sangat mendukung sekali,” kata Akmal.
Mendampingi kunjungan Pj. Gubernur Akmal Malik ke green house tanaman melon dan sayuran tampak selain tuan rumah Sri Wahyuni juga tampak hadir mantan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Abu Helmi dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.(*)
Sorot Peristiwa
Pj. Gubernur Kaltim: Tingkatkan tali silaturahmi di Hari Idul Fitri jaga kondusifitas Kaltim
SAMARINDA – Ajakan untuk menjaga suasana aman dan kondusif di Bumi Kalimantan Timur kembali digaungkan Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam suasana Idul Fitri 1445 H /2024 M.
Hal tersebut diungkapkan Akhmal Malik saat melakukan safari lebaran ke Tenggarong, Kutai Kartanegara, Rabu (10/4/2024) mengunjungi Panti Asuhan Ar Rayan di bilangan Jalan KH Ahmad Muksin Gang Kubur, Kelurahan Melayu, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur.
“Mari kita tingkatkan tali silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri ini dan terus menjaga suasana aman dan kondusif di Bumi Kalimantan Timur yang kita cintai ini,” kata Akmal Malik.
Sebelum berkunjung ke Tenggarong, Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama warga masyarakat Samarinda melaksanakan sholat idul Fitri 1445 H di Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center Kaltim, Rabu pagi, 10 April 2024.
Pj. Gubernur Kaltim Akhmal Malik beserta keluarga saat bersilaturahmi di Kedaton disambut Sultan Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin.
“Hari ini kita semua, kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia berjumpa dengan hari kemenangan, hari raya Idulfitri 1445 Hijriah,” kata Akhmal Malik saat memberikan sambutan sebelum sholat idul Fitri dimulai.
Sebelum berkunjung ke Tenggarong melaksanakan safari lebaran Idul Fitri 1445, Pj. Gubernur Akhmal Malik mengunjungi sejumlah panti asuhan di Kota Tepian Samarinda, dan langsung melanjutkan safari lebaran ke Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Panti Asuhan Ar Rayan yang terletak di bilangan Jalan KH Ahmad Muksin Gang Kubur, Kelurahan Melayu, Tenggarong yang menjadi tujuan kunjungan Akmal Malik didampingi istri dan anak di Kota Raja.
Setelah bersilaturahmi dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di panti asuhan Ar Rayan, Akmal Malik kemudian mengunjungi Kedaton Kutai Kartanegara.
Sesampainya di Kedaton, Pj Gubernur Akmal Malik beserta keluarga disambut Sultan Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin beserta istri dan keluarga. Silaturahmi dibalut suasana hangat dilanjutkan dengan makan siang bersama di kediaman Sultan Kutai Kartanegara ini.
Akmal Malik mengungkapkan rasa syukur karena sudah bisa bersilaturahmi di suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Akmal mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk terus meningkatkan tali silaturahmi antara sesama umat.
Akmal mengatakan, kondisi panti asuhan menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah. Karena tugas yayasan ini adalah menampung anak-anak yang kurang beruntung, sementara negara juga punya tanggungjawab memberikan kehidupan yang layak kepada warganya.
Akmal Malik, dengan tulus, berusaha memberikan bantuan dengan tangan sendiri. Ia menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab negara dan masyarakat. Kaltim, sebagai daerah yang kaya, harus menjaga dan merawat warganya.
“Saya sangat sedih melihat kondisinya, dan belum bisa memberikan apa-apa, tetapi InsyaAllah Pemprov Kaltim akan membantu. Bagi saya, negara dan pemerintah harus turun tangan membantu secara permanen, jangan hanya sekedar bulanan,” kata Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik.
“Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan perhatian lebih pada anak-anak yang memerlukan dukungan,” tanbahnya.
Panti asuhan yang dikunjungi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pada lebaran pertama kalinya. Di Kaltim, sejak dilantik sebagai Pj. Gubernur Kaltim (2/10/2023), antara lain:
1. Yayasan Panti Asuhan Yatim Berkah Syariah (Rumah Tahfidz Uwais Al-Qomi) di jl.Patimura no.07 RT. 004 Kel. Masjid Samarinda Seberang
2. Panti Asuhan Aisyiyah Siti Khodijah
3. Panti Asuhan Forum Jalinan Persaudaraan Kalimantan (FJDK) jl.AW. Syahrani Perum Pondok Alam Indah Blok I no. 02 RT. 02 Samarinda
4. Yayasan Panti Asuhan Rahmatullah Jl. Sukorejo no.27 RT.39 Kel. Lempake. Samarinda Utara
5. Panti Asuhan Kasih Bunda Utari jl.Padat karya no. 92 RT. 08 Bengkuring, Samarinda
6. Panti Asuhan Aisyiyah Siti Khodijah jl. Merdeka no. 27 RT. 85 Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda
7. Panti Asuhan Aisyiyah Al-Walidaturrah jl. Siradj Salman RT. 27 Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu
8. Panti Asuhan Ar Rayyan, JI. KH. Muksin Gg. Kubur No. 19 RT.03 Kel. Melayu Tenggarong.
9. Kedaton Silaturahmi Bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.(*)
Bulungan Terapkan Sistem Transfer Anggaran ke Desa Berbasis Ekologi
GERCEP !!! Syarwani Bantu Korban Kebakaran Long Beluah Rp 15juta Tiap Rumah
DPRD Kaltara Gelar Rapat Bersama OPD
Ini Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2023
Jamaah Haji Diminta Waspadai Cuaca Panas di Madinah, Perbanyak Minum Air Putih
Sudah Tiga Tahun Lampu PJU Desa Long Beluah Tanjung Palas Barat Bulungan Tak Menyala
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
DPRD Bulungan5 days agoSudah Tiga Tahun Lampu PJU Desa Long Beluah Tanjung Palas Barat Bulungan Tak Menyala
-
Kaltim2 weeks agoRelawan Bergerak, Penggalangan Dana untuk Tebus Bayi Yang tertahan di RS Dirgahayu Samarinda
-
POLDA KALTARA1 week agoDemi Keamanan Pada Malam Hari, Polda Kaltara Tingkatkan Patroli Blue Light
-
Tokoh Kaltara1 week agoDatu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan