BANTEN – Logo Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXX tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan September 2024 ini di Launching oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang juga Ketua LPTQ Nasional Dr Phil H Kamaruddin Amin bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, berlangsung di di Hotel Santika BSD, Banten, Kamis 9 Mei 2024.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim yang juga Ketua LPTQ Kaltim Sri Wahyuni hadiri Rakernas LPTQ. Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sri mengatakan, keberkahan bagi Provinsi Kaltim terutama rakyatnya dengan ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Keberadaan IKN membawa berkah tersendiri bagi rakyat Kaltim, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Kaltim. Tidak berhenti menjadi pusat kunjungan dan kegiatan berbagai pihak,” kata Sri Wahyuni saat menghadiri dan memberikan sambutan dihadapan peserta Rakernas.

“Akan tetapi, Insyaallah pada September 2024 ini. Kami akan mempersiapkan dengan segala sesuatunya untuk melaksanakan MTQN XXX,” tambah Sri.

Pada Juli 2024 nanti, lanjut Sekdaprov Sri, Pemprov Kaltim maupun LPTQ Kaltim siap melaporkan secara khusus perkembangan kesiapan MTQN XXX tahun ini. “Mudah-mudahan segala dukungan dari seluruh pihak dapat membantu Pemprov Kaltim menyukseskan pelaksanaan ini dengan baik dan menghadirkan IKN, agar tetap dikenang sepanjang masa,” jelasnya.

Sri Wahyuni berharap, Semoga MTQN ini menjadi komitmen, kenangan dan sejarah bersama bagi rakyat Kalimantan Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Hadir seluruh Pengurus LPTQ se Indonesia. Tampak hadir dari LPTQ Kaltim, Kepala Kanwil Kemenag Kaltim H. Abdul Khaliq.(adpimprovkaltim/*)

JAKARTA – Proses pemvisaan jemaah haji reguler 1445 H/2024 M asal Indonesia mendekati final. Sebanyak 554 kloter sudah terbentuk dan tervisa sesuai dengan jumlah kuota jemaah haji Indonesia.

Tahun ini, Indonesia mendapat 241.000 kuota, terdiri atas 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah khusus. “Sampai hari ini, sebanyak 213.079 jemaah sudah terbit visanya,” terang Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab di Kantornya di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Dijelaskan Mujab, proses pemvisaan jemaah haji reguler sebenarnya sudah selesai, total 100%. Namun, dalam perjalanannya, ada jemaah yang membatalkan keberangkatan karena beragam sebab. Misalnya, sakit, wafat, atau alasan lainnya. “Jadi hari ini temen-temen di Tim Dokumen Haji sedang memproses lagi 241 visa sebagai pengganti jemaah yang sudah tervisa namun batal berangkat,” jelas Saiful Mujab.

Saiful berharap jemaah yang sudah tervisa semua sehat hingga menjalankan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air. Sehingga, tidak ada lagi kuota jemaah yang harus digantikan karena batal berangkat.

Sebanyak 554 kloter terdistribusi dalam 14 embarkasi. Yaitu, Embarkasi Aceh (BTJ), Kualanamu (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta – Pondok Gede (JKG), Jakarta – Bekasi (JKS), Kertajati (KJT), Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), dan Makassar (UPG). “Sebanyak 294 kloter terbang dengan Garuda Indonesia, 260 kloter terbang dengan Saudia Airlines,” paparnya.

Jemaah haji Indonesia akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024. Proses pemberangkatan jemaah akan berlangsung hingga 10 Juni 2024. “Sebanyak 437 petugas Daker Bandara dan Daker Madinah sudah diberangkatkan untuk bersiap menyambut kedatangan dan melayani jemaah haji Indonesia,” tandasnya.

EMBARKASI BALIKPAPAN

Sementara itu Humas Kementerian Agama Provinsi Kaltim Miftah Farid menjelaskan untuk Embarkasi Balikpapan akan melayani 19 Kloter dengan daerah asal 10! kabupaten/Kota di Kaltim, ditambah jemaah asal dari Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Tanggal 13 Mei 2024 pukul 12.00 siang jamaah asal kota Balikpapan sebanyak 319 jamaah, mulai masuk Asrama Haji Batakan, dan akan diberangkatkan menuju Bandara Madinah pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 11.20, perkiraan Tiba pukul 19.20 KSA dengan Garuda Indonesia GIA 4101, dengan didampingi Petugas kloter 5 orang. Jadi total 324 orang di Kloter Pertama dari Embarkasi Balikpapan.” jelas Miftah.(*/mn/jk).

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ pada 25 April 2024. yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, dalam waktu dekat Jakarta tidak akan lagi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan status Jakarta akan berubah?

Berdasarkan UU ini Jakarta menjadi provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai konsekuensi statusnya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Melalui UU ini juga Provinsi DJK diberi kewenangan khusus di berbagai bidang salah satunya kebudayaan.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, setidaknya ada dua kewenangan khusus yang diberikan UU kepada DKJ dalam bidang kebudayaan.

Dua kewenangan itu adalah pertama prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta. Kedua pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Sebagai informasi, kewenangan khusus Jakarta di bidang kebudayaan diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Nantinya kewenangan khusus bidang kebudayaan ini termasuk pembentukan Dana Abadi Kebudayaan akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Selain itu Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKJ selama lima tahun. Kemudian, bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya atau maksimal 2 periode.

“Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” bunyi Pasal 10 ayat (1) UU DKJ. (*)