Berita DPRD Kaltara
Realisasi Pajak Kendaraan Surplus
TARAKAN – Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi kepada UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tarakan atas capaian realisasi pajak.
Hal itu, disampaikan Ketua Komisi 2 Rakhmat Sewa saat melakukan kunjungan ke Kantor UPT Bapenda Kota Tarakan, Jumat (27/10/23).
“Karena mereka tahun 2022 kan terbaik realisasi pajaknya terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan 2023 ini, sudah surplus,” kata Rakhmat Sewa.
Ia menilai, banyak inovasi yang dilakukan UPT Bapenda Tarakan. Hasilnya bisa dilihat dari realisasi pajaknya yang melebihi target selama beberapa tahun terakhir.
“UPT Tarakan ini kecil, tapi inovasinya luar biasa. Banyak kota-kota besar yang belum mereka lakukan, tapi sudah dilakukan disini inovasinya bahkan sampai mereka belajar kesini,” ujar politisi PDIP.
Bahkan inovasi terbaru yang tidak lama lagi dilauching “Bapak Satu” (Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepat Waktu), bisa meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kaltara.
“Karena program itu munculnya dari sini (UPT Tarakan), bahwa ASN yang menunggak pajak tidak akan diberikan TPP nya sebelum melunasi pajak kendaraannya. Itu betul-betul inovasi cukup bagus dan saya mengapresiasi itu, karena biasanya muncul inovasi itu dari DPRD lo tapi itu dari sini,” ucapnya.
Walaupun program itu masih wacana, harapannya bisa diterapkan dan diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dasar pemberlakukan itu lebih kuat.
“Supaya ASN juga patuh dan tertib membayar pajak kendaraan bukan hanya masyarakat saja yang dikejar. Mereka (ASN) harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala UPT Bapenda Kota Tarakan Irawan menyampaikan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendekati target yang ditentukan pada triwulan III 2023.
Rincian presentase pencapaian tersebut, diantaranya untuk PKB dengan besaran nominal Rp 34.187.480.000 atau 85,46 persen dari target Rp 40.000.000.000. Sedangkan BBNKB besarannya Rp 32.498.729.700 atau 98,48 persen dari target Rp 33.000.000.000.
“Nah capaiannya PKB sudah 80 persen dan BBKNB sudah 90 persen, jadi tinggal 2 bulan PKB cari 20 persen dan BBNKB cari 10 persen optimis nanti diakhir tahum 2023 bisa surplus lagi,” jelasnya.
Untuk meningkatkan pendapatan pajak, pihaknya akan meluncurkan program baru yaitu Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepar Waktu (Bapak Bersatu). Tujuannya untuk kepatuhan ASN membayar pajak kendaraan.
“ASN di Kaltara itu jumlahnya 19.375 orang, kalau itu saja patuh membayar pajak kendaraan pendapatan bakal meningkat lagi. Itu wacana jangka panjang agar Pak Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan supaya yang tidak membayarkan pajak TPP ditahan ,” tutup. * hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Kerja Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Pakar Membahas Terkait Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.
Adapun Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Kerja Pansus I ini adalah Markus Sakke, S.ip, Ihin Surang, SE.,M.Si, Elia DJ.
Tujuan rapat tersebut ialah Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.
Dalam pembahasan kali ini Biro Hukum meminta untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 ini selesai di bahas sehingga segera masuk proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.
Sebelumnya Anggota Pansus I DPRD Kaltara juga telah melakukan konsultasi publik dan sudah konsultasi di Kemendagri.(hms/jk/kjs).
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2024 Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Senin (13/05/24).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si, dan Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, serta Forkopimda dan SKPD Prov. Kaltara membahas serangkaian rekomendasi dan catatan strategis dari Pansus.
Pada rapat ini, Ketua Pansus Muddain, ST menyampaikan hasil pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023. Pansus telah melakukan pemantauan lapangan terkait realisasi program dan kegiatan di beberapa wilayah, namun ada kendala aksesibilitas sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dimonitor dengan optimal.
Ia juga menambahkan bahwa Pansus ini memberikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur dan seluruh OPD Teknis Provinsi Kalimantan Utara. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian bantuan yang lebih adil, peningkatan serapan anggaran, hingga peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Berikut beberapa poin rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan oleh Pansus:
1. Menyempurnakan distribusi bantuan dan hibah serta beasiswa agar lebih adil dan transparan, terutama bagi masyarakat adat dan perbatasan.
2. Meningkatkan serapan anggaran belanja OPD dengan perencanaan yang lebih matang.
3. Memberikan proporsi pembangunan yang lebih merata kepada wilayah perbatasan, dengan dorongan percepatan pembentukan Ranperda Pembangunan Wilayah Perbatasan.
4. Menambah anggaran bagi OPD-OPD strategis yang berperan langsung dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mendorong efektivitas penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan pembentukan Pansus Pengawasan Peraturan Daerah.
6. Memprioritaskan kegiatan pembangunan yang mendesak, seperti pembangunan SMA Negri 3 Nunukan.
7. Memulai proses lelang kegiatan proyek di awal tahun untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
8. Menyusun APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan merujuk pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta perencanaan strategis lainnya.
9. Melakukan pergeseran anggaran secara transparan dan konsisten dengan melibatkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
10. Memaksimalkan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk urusan wajib pelayanan dasar.
11. Koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk menyusun aturan teknis yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Menghindari anggaran pada APBD Perubahan untuk pekerjaan besar agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
13. Memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana yang belum menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Setelah penyampaian rekomendasi ini, Sekretaris Dewan H. Mohammad Pandi, SH., M. AP membacakan rancangan keputusan DPRD sebelum dilakukan penandatanganan.
Kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si, menanggapi dengan menyambut baik rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh Pansus DPRD. Ia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat daerah diinstruksikan untuk mengimplementasikan rekomendasi DPRD dengan tindakan konkret demi mencapai kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
Rapat Paripurna ini menjadi wadah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan daerah, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mengarahkan langkah-langkah ke depan bagi pembangunan Kalimantan Utara.
Rapat Paripurna tersebut berakhir dengan penyerahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dan penandatanganan Surat Keputusan DPRD.
Semua pihak berharap bahwa evaluasi tersebut akan menjadi landasan untuk perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. (hms/jk/kjs).
TANJUNG SELOR – Rapat Kerja Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Pakar Membahas Terkait Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.
Adapun Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Kerja Pansus I ini adalah Markus Sakke, S.ip, Ihin Surang, SE.,M.Si, Elia DJ.
Tujuan rapat tersebut ialah Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.
Dalam pembahasan kali ini Biro Hukum meminta untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 ini selesai di bahas sehingga segera masuk proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.
Sebelumnya Anggota Pansus I DPRD Kaltara juga telah melakukan konsultasi publik dan sudah konsultasi di Kemendagri.(hms/jk/kjs).
Banjir Rendam 13 Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim
TNI-Polri Gelar Apel Pasukan Pengamanan World Water Forum Ke-10 di Bali
Bulungan Terapkan Sistem Transfer Anggaran ke Desa Berbasis Ekologi
GERCEP !!! Syarwani Bantu Korban Kebakaran Long Beluah Rp 15juta Tiap Rumah
DPRD Kaltara Gelar Rapat Bersama OPD
Sudah Tiga Tahun Lampu PJU Desa Long Beluah Tanjung Palas Barat Bulungan Tak Menyala
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
Datu Buyung Perkasa Menilai Pembangunan Asrama Mahasiswa di Tarakan dan Bulungan Lebih Prioritas
-
DPRD Bulungan6 days agoSudah Tiga Tahun Lampu PJU Desa Long Beluah Tanjung Palas Barat Bulungan Tak Menyala
-
Kaltim2 weeks agoRelawan Bergerak, Penggalangan Dana untuk Tebus Bayi Yang tertahan di RS Dirgahayu Samarinda
-
POLDA KALTARA1 week agoDemi Keamanan Pada Malam Hari, Polda Kaltara Tingkatkan Patroli Blue Light
-
Tokoh Kaltara1 week agoDatu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan