Connect with us

Berita Bulungan

Pondok Belajar Anak Punan Pesisir di Bulungan Butuh Perhatian Pemerintah

Published

on

Ibu Hajar (kiri) bersama siswa pondok Belajar Punan Pesisir dan Mahasiswa Fiksi Ganesha Bandung yang magang di PT PKN.

– Beruntung ada bantuan program PMT PT PKN ENM Group dan donatur yang bersimpati sehingga sekolah sampai saat ini bisa bertahan.

TANJUNG SELOR – Berdiri sejak tanggal 6 Maret 2022 silam, faktanya sampai saat ini ini di tahun 2024 sekolah atau pondok belajar suku Punan Pesisir atau yang dikenal dengan sebutan Punan Logpond, di desa Apung, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara masih bertahan, padahal untuk operasionalnya hanya mengandalkan bantuan sosial dari donatur perorangan yang bersimpati serta bantuan dari Comdev PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) lewat program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) perusahaan.

Menurut Hajar, pengurus Pondok Belajar Punan Pesisir (PBPP) kepada awak media beberapa waktu lalu mengatakan, sekolah yang dibentuk tersebut berawal dari rasa empati melihat kondisi anak-anak Punan Pesisir tersebut. “ Untuk jumlah kepala Keluarganya ada 15 KK dengan 70 jiwa, dengan jumlah anak yang mengikuti proses belajar mengajar sebanyak 16 orang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, “ ujarnya.

Inisiatif awal lanjutnya, karena melihat anak-anak mereka (Punan, Red) tidak tersentuh pendidikan formal walaupun ada sekolah dan pemukiman nya tidak jauh dari perkotaan. Hanya saja untuk pendidikan formal dimaksud tidak menyentuh anak Punan Pesisir.

“Rata-rata anak-anak ini berusia diatas 10 tahun sementara yang usia 5 sampai 7 tahunan ada beberapa anak saja, “ imbuh Hajar.

Untuk metode pembelajaran, sesuai program pengasuh pondok Belajar Punan Pesisir hanya memberi pelajaran untuk membaca, menulis dan berhitung (Calistung). “kemauan kita mereka harus dibagi kelas sesuai umurnya, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik mau tidak mau mereka digabung saja, “ tambah Hajar berulang-ulang mengatakan.

Dan menyesuaikan kebutuhan, artinya tidak mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat anak-anak ini sangat special dan cara mendidiknya pun harus special pula.

Artinya berbeda dengan anak-anak kebanyakan yang sudah terlebih dahulu mendapat pendidikan dilingkungan nya sebelum memasuki sekolah formal.

Sehingga ini yang menjadi landasan kenapa anak-anak Punan Pesisir diajar hanya mengacu sesuai kemampuan atau daya serapnya.
Misal apa yang ada dilingkungan nya, itulah yang diajarkan dengan harapan pemikiran mereka bisa berkembang.

Selain baca tulis dan berhitung soal etika juga diajarkan oleh tenaga pendidik yang ada.
“Dengan adanya belajar ini sudah anak-anak sudah ada perubahan yang signifikan, kemajuan ini sangat menggembirakan sekali, “ tutur Hajar.

Untuk buku tulis dan peralatan belajar semuanya sumbangan dari komunitas. Alhamdulillah itu lah yang menjadi pemacu semangat dan membuat Pondok Belajar Punan Pesisir dapat bertahan sampai sekarang.

Sayangnya keberadaan sekolah juga banyak yang belum mengetahuinya, apakah tidak tau atau memang tidak mau tau. Intinya untuk sekolah ini belum dikenal secara luas di Bulungan khususnya dan di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya.

Namun harapan nya tetap berharap dari dukungan sekitar supaya sekolah ini bisa cepat berkembang sesuai harapan. Apalagi posisi sekolah ini berada di RT 2, RW 1 desa Apung kecamatan Tanjung Selor, kabupaten Bulungan.
“Jangka pendek legalitas pondok belajar ini juga akan diupayakan, dengan harapan peserta didiknya nanti dapat memperoleh legalitas bahwa mereka bisa membaca dan menulis, “ kata Hajar.

Hajar juga mengaku bersukur bahwa selama ini pihaknya juga mendapat suport dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara atau PT ENM Group salah satu perusahaan yang bergerak disektor pertambangan batu bara, sehingga Pondok Belajar Punan Pesisir bisa bertahan sampai saat ini.

“Alhamdulillah legalitas kependudukan Punan Pesisir seperti KK, KTP dan kartu KIA sudah ada jadi untuk identitas mereka jelas sebagai warga Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, “ pungkas Hajar. *jk.

DPRD Bulungan

Mendesak Pembangunan Rumah Singgah Untuk Keluarga Pasien Bulungan Yang Dirujuk ke Tarakan

Published

on

Joko Susilo Welianto anggota DPRD kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Meningkatnya pasien dari Bulungan yang dirujuk ke RSUD dr Yusuf SK Tarakan, DPRD minta M
Kepada pemerintah untuk membangun rumah singgah untuk tempat keluarga pasien menginap ketika mendampingi keluarganya berobat.

“Minimal rumah singgah yang dibangun jaraknya tak jauh dari rumah sakit, ” kata Joko Susilo Welianto, anggota DPRD Bulungan, kepada media ini melalui pesan masanggernya, Senin, 22/4/2024.

Sebenarnya keluhan belum adanya rumah singgah bagi keluarga pasien ini sudah lama dan sering dikeluhkan masyarakat, khususnya warga yang tidak memiliki keluarga dikota Tarakan.

Tentu kelak bila dibangun rumah singgah tersebut, maka harus pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai, seperti listrik, kamar tidur , kamar kecil dan air bersih. “Tak ketinggalan dapur nya juga harus ada, supaya keluarga pasien bisa memasak makanan sendiri tanpa perlu beli makan diluar, ” ujarnya.

Mengingat lanjutnya, tidak semua keluarga pasien yang dirujuk itu orang yang mampu. “Harapan saya demi membantu masyarakat kita rumah singgah dimaksud bisa segera terbangun, ” pungkas Joko Susilo Welianto. * jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Pemkab Bulungan Maksimalkan Layanan Kesehatan di Pedalaman

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.meninjau fasilitas kesehatan di Pustu Prima.

PESO HILIR – Dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kayan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mentransformasikan layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Long Tungu menjadi Pustu Prima yang menjadi implementasi transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bupati Bulungan, Syarwani.S.Pd.M.Si didampingi sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi.,M.Si saat meninjau langsung operasional layanan Pustu Prima di Desa Long Tungu beberapa waktu lalu mengatakan.

“Saya bersama Sekda dan yang mewakili Dinas Kesehatan (Dinkes) melihat secara langsung Pustu Prima Pertama di Bulungan tepatnya di Desa Long Tungu,”ungkapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan proses transformasi Pustu menjadi menjadi Pustu Prima dibarengi dengan penambahan beberapa fasilitas pendukung. Mulai dari peralatan medis, Sumber Daya Manusia (SDM) dokter hingga sarana pendukung lainya.
“Karena memang dengan kondisi geografis sehingga harus dibentuk Pustu Prima ini,”terang bupati.

Selama ini sebagian besar masyarakat Desa Long Tungu untuk mendapat layanan kesehatan hingga rujukan harus ke Puskesmas Long Bang. Seringkali mengalami kesulitan, terutama dari segi waktu dan biaya termasuk resiko yang dihadapi karena harus menyebrangi Sungai Kayan dengan arus cukup deras.

“Sehingga Pemkab Bulungan mengambil langkah melalui Dinkes Bulungan untuk meningkatkan status Pustu ini menjadi Pustu Prima pertama yang ada di Long Tungu,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga meminta Dinkes Bulungan untuk mendukung keberadaan Pustu Prima yang ada di Long Tungu untuk bisa lebih ditingkatkan berbagai fasilitas yang ada mulai dari peralatan hingga SDM.

“Insya Allah tahun ini masih ada penambahan personel P3K untuk Pustu Prima yang ada di Long Tungu ini,”ulasnya.

Meski secara fisik bangunan Pustu Desa Long Tungu sudah cukup representatif, namun dalam 5 tahun terakhir tidak dimanfaatkan secara maksimal melayani masyarakat. Kemudian dengan adanya program transformasi layanan primer dari pemerintah pusat, serta sesuai komitmen pemkab.

Untuk memaksimalkan layanan dasar masyarakat terutama kesehatan bagi seluruh masyarakat Bulungan sehingga statusnya ditingkatkan menjadi Pustu Prima dengan melakukan penambahan tenaga kesehatan, peralatan hingga mobil ambulan.

“Di Kecamatan Peso Hilir ini memang agak berbeda, Puskesmas induknya berada di Desa Long Bang sedangkan di ibu kota kecamatanya (Desa Long Tungu) pelayanan kesehatanya hanya Pustu,”katanya.

Menurutnya, siklus kehidupan bisa dilayani di Pustu ini makanya namanya Pustu Prima atau Pustu Plus. Pustu umumnya hanya ada 2 tenaga kesehatan, 1 perawat dan 1 bidan. Namun Pustu Prima ada tambahan 1 orang dokter, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, termasuk analis laboratorium.

Bupati menambahkan, tahun 2024 Pemkab Bulungan juga telah menyerahkan 1 unit mobil ambulan di Pustu Prima Desa Long Tungu, untuk memudahkan merujuk pasien ke Tanjung Selor.

“Pustu Prima punya kewenangan merujuk ke rumah sakit. Memang program pemerintah ini sudah digalakkan di Bulungan, bahkan Pemda melalui Dinkes Bulungan sudah mengajukan 6 Pustu untuk ditingkatkan menjadi Pustu Prima. Karena Pustu ini (Desa Long Tungu) lebih siap sehingga kita maksimalkan, kedepan bisa saja di Pustu Prima ini ada rawat inap,”tuntasnya.(*)

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Syarwani : “Tahun ini Pemkab Bulungan Memberikan Potongan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memberikan potongan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen, kepada warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.

Dalam sambutanya, Bupati Bulungan Syarwani.,S.Pd.,M.Si mengatakan tahun ini Pemkab Bulungan mendapat kuota program PTSL untuk 3.000 bidang tanah, yang nantinya sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan ada 2 kelompok kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan BPHTB hingga 50 persen.

“Tahun ini kita dapat target 3.000 bidang tanah, jika dibagi rata 10 kecamatan asumsinya minimal ada 300 PTSL tiap kecamatan. Kita berharap dengan Perbup yang kita keluarkan, target itu bisa tercapai serta dapat membantu masyarakat dalam proses legalisasi kepemilikan lahanya,”terangnya saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan pajak daerah tahun 2024, di Ruang Tenguyun Kantor Bupati, Kamis (18/4).

Dengan target 3.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi tahun 2024 dengan program PTSL. Angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan target tahun 2022 untuk wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) mencapai 10 ribu bidang tanah, meski target yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Salah satunya masyarakat dengan ekonomi lemah tidak sanggup membayar biaya BPHTB dalam kepengurusan program PTSL.

Upaya serius Pemkab Bulungan mendukung suksesnya program pemerintah pusat tersebut, serta membantu masyarakat ekonomi lemah mendapat akses kepemilikan sertifikat atas tanahnya.
Sehingga diterbitkan Perbup Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan yang dikelompokan menjadi 2 kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan separuh BPHTB-nya.
Kategori 1, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Janda ASN, TNI, Polri, veteran, pegawai kontrak yang dibiayai APBD kabupaten/provinsi, pelaku UMKM.
Kategori 2, Petani, nelayan, buruh, kuli harian, tukang kayu/buruh bangunan, motoris tambangan, motoris speedboat.

“Kita ingin mendorong surta-surat segel yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa sampai kecamatan. Bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik secara legal melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulungan,”tegas bupati.

Menurutnya untuk bidang tanah di wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran 15×30 meter persegi saja nilai BPHTB yang harus dibayar mencapai Rp 6 juta.

“Dengan besaran BPHTB yang harus dibayar terutama untuk masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil tentu masih berat. Meskipun mereka ikut program PTSL belum bisa mengambil sertifikatnya di BPN, karena masih ada stempel BPHTB terhutang,”terangnya.

Dirinya menambahkan meski kebijakan pemotongan BPHTB 50 persen sesuai Perbup 12 Tahun 2024 berakhir 9 Desember 2024 mendatang. Namun hal tersebut bisa diperpanjang manakala masih banyak masyarakat yang belum terakomodir.

“Saya berkomitmen jika masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir sampai berlakunya Perbup ini. Kita bisa perpanjang sehingga banyak memberi manfaat bagi masyarakat,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati meminta dukungan semua pihak terutama seluruh perangkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk meksukseskan program ini.

“Saya berharapa teman-teman kepala desa membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini,”pesanya.

Bupati menegaskan dengan diterbitkanya Perbup 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan dengan memberi potongan BPHTB 50 persen. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dimaknai politis.

“Jangan sampai dengan hadirnya Perbup ini dimaknai politis menjelang Pilkada. Saya pastikan sedikitpun tidak ada niat kita mengeluarkan Perbup ini untuk kepentingan politik. Semata-mata ingin hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan sertifikat hak miliknya namun terbebani dalam pembayaran BPHTB-nya,”pungkasnya. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Trending