DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Pemprov Sepakati Sejumlah Perda
TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2024, secara resmi di setujui menjadi Perda pada saat rapat paripurna ke-2 masa persidangan 1 tahun 2024, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Selasa (9/1/2024).
Penetapan ranperda ditandai dengan penandatangan persetujuan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus dan Wakil Ketua Andi Akbar.
“Kita bersyukur ranperda ini sudah disetujui. Sebab sudah bahas selama 1 tahun dengan anggota DPRD Kaltara dan Pemerintah Daerah (Pemda). Ya alhamdulilah, ini sudah disetujui,” terang Zainal A Paliwang.
Merealisasikan raperda yang telah disetujui lanjut dia, pemerintah, DPRD dengan masyarakat akan bersama-sama realisasikan semua poin-poin yang terdapat dalam raperda.
Adapun total ke seluruh raperda yang disetujui sebanyak 24, dimana 18 diantaranya usulan pemerintah dan 6 DPRD Kaltara. Dan dari 24 yang telah disetujui terdapat 4 yang merupakan raperda yang belum terealisasikan di tahun sebelumnya.
“Jadi ada 4 usulan pemerintah dari 18 raperda yang belum terealisasi pada 2022 lalu. Sedangkan lebihnya semuanya baru,” tukasnya.
Di raperda yang telah disepakati lanjut Zainal, Perda terhadap Pelestarian Cagar Budaya menjadi salah satu harapan pada 2024. Dia, berharap dapat direalisasikan, mengingat Kaltara memiliki berbagai macam situs budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.
“Saat inikan Raperda sudah disetujui, kita tinggal menunggu tahap selanjutnya yakni keputusan dari pusat,” terangnya.
Pentingnya ada perda terhadap pelestarian cagar budaya, diakuinya agar pemerintah, Dewan perwakilan rakyat dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga dan melestarikan semua cagar budaya yang ada di Kaltara.
Karena dengan adanya regulasi ataupun perda, tentu kepastian hukum mulai dari pemeliharaannya, SDM yang mengelola maupun masyarakat yang berminat atas situs mau temuan dapat memberikan bantuan untuk menyokong lestarinya cagar budaya.
Sedangkan, di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus menambahkan, persetujuan Raperda telah melalui beberapa proses oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara.
“Ya, tentu ada tahapan teman-teman (Anggota) DPRD di Bapemperda, yang punya tahapan kan mereka. Sebab tadi, Selasa (9/1) ada perbandingan usulan, pemerintah itukan 18 dan 6 inisiatif DPRD Kaltara,” bebernya.
Tahapan proses, tambah dia pihaknya telah menggodok sejak sejak tanggal 11 dan 23 Desember tahun 2023 lalu. Dimana DPRD sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah melalui sekretariat Provinsi Kaltara.
Guna membahas tahapan Penyesuaian dengan kementrian dan penyesuaian di Samarinda terkait perda sampai persetujuan dari kementrian.
“Pada tahun-tahun sebelumnya hasil telah (Kajian) dari Kementrian ini susah diprediksi, karena kadang bisa sebulan seminggu,” sebutnya.
Dari total 24 Raperda disetujui, lanjutnya ada yang merupakan masuk program 2023. Seperti cagar budaya yang merupakan perda lanjutan, sedangkan Perda inisiatif DPRD ada enam satu diantaranya penanganan sampah. (adv/hms/jk)
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).
TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).
Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.
Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.
Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.
Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri apel bersama yang digelar dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Minggu sore, (24/11/2024).
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, apel tersebut juga melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas, yang siap mengawal jalannya Pilkada 2024 di provinsi ini.
Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan suara, serta memastikan kelancaran proses rekapitulasi hasil pemilihan.
Kegiatan apel ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintahan dan keamanan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 di Kaltara, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik dan aman.(hms/jk/kjs)
-
POLDA KALTARA1 week agoBeri Rasa Aman dan Nyaman, Personel Ditsamapta Polda Kaltara Bantu Anak Sekolah di SDN 020 Tanjung Selor Menyebrang Jalan
-
Nasional6 days agoKapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba
-
POLDA KALTARA1 week agoAntisipasi Bencana Alam Satbrimob Polda Kaltara laksanakaan Apel Siaga SAR
-
POLDA KALTARA2 weeks agoKapolda Kaltara Gelar Olahraga Bersama Dengan Masyarakat di Arena Car Free Day Tanjung Selor