PEMPROV KALTARA
Gubernur Ungkap Keberhasilan Pemprov Kaltara Di Hadapan Dirjen Otda
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH., MHum, memaparkan prestasi gemilang dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan netralitas ASN, dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Luminor, Selasa, (23/1).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.AP, Sekertaris Daerah Provinsi, H. Suriansyah, beserta instansi pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.
Sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah secara cemerlang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). LPPD tersebut menjadi pangkalan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.
Gubernur menjelaskan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) dilakukan sesuai ketentuan UU untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan pada tingkat pelaksanaan urusan pemerintahan.
Hasil EKPPD menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan perencanaan, penghargaan, dan penetapan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah.
“Selain itu, memberikan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, menciptakan kinerja unggul,”kata Gubernur.
Gubernur menyampaikan pencapaian gemilang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kenaikan sebesar 1,05 poin dari 71,83 poin (2022) menjadi 72,88 poin (2023). Tingkat pengangguran terbuka menurun signifikan dari 4,33% (2022) menjadi 4,01% (2023). Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan positif sebesar 0,23% dari 0,86% (2021) menjadi 0,63% (2022), angka yang lebih rendah dari rata-rata nasional 2%.
Sementara, Indeks Gini (Gini Ratio) juga mencatat penurunan dari 0,285 menjadi 0,27, menggambarkan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Capaian ini dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang berkontribusi pada sektor padat karya.
“Hal ini berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Posisi Kalimantan Utara dengan karakteristik demografis, kewilayahan, dan kapasitas anggaran yang khas diharapkan mendapatkan kategori evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang spesifik,”katanya.
LKPj Gubernur tahun 2022 juga disampaikan tepat waktu dengan tanggapan positif dari DPRD, yang telah direspon sesuai peraturan perundang-undangan. Persiapan Pemilu 2024 juga mencatatkan prestasi, dengan jumlah daftar pemilih tetap mencapai 504.252 jiwa yang akan memberikan suara di 2.295 TPS, tersebar di 55 kecamatan dan 482 desa/kelurahan.
Gubernur menerangkan sebagai dukungan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk desk Pilkada provinsi, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai 163,77 miliar. Hibah ini mencakup dana signifikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga netralitas ASN melalui deklarasi dan edaran Gubernur.
“Semua pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kalimantan Utara untuk memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan sukses,”tegasnya.
Gubernur menegaskan Pemprov Kaltara berkomitmen untuk menjaga netralutas ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Komitmen ini diwujudkan melalui deklarasi netralitas ASN yang dilaksanakan pada 11 Desember tahun lalu di Lapangan Agatis Tanjung Selor. Tindak lanjut yang lebih lanjut terhadap komitmen tersebut ditunjukkan melalui edaran resmi Gubernur, nomor 100.3.4/4583/BKD/GUB, tanggal 27 Desember 2023.
Edaran ini menetapkan ketentuan netralitas bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, memberikan landasan yang kuat untuk memastikan jalannya proses demokrasi yang adil dan transparan. * dkisp/jk.
PEMPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Letakkan Batu Pertama Pembangunan SLB Negeri Bunyu
BULUNGAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, meresmikan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bunyu dengan melakukan peletakan batu pertama. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur di Pulau Bunyu.
Pembangunan SLB Negeri Bunyu ini merupakan yang pertama di pulau tersebut dan didukung oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina EP Bunyu Field. Kehadiran SLB di Bunyu diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut.
Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Dr. Teguh Henri Sutanto, M.Pd, serta perwakilan dari PT. Pertamina EP Bunyu Field yang berperan penting dalam inisiatif pembangunan sekolah ini.
“Keberadaan SLB ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Bunyu. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya PT. Pertamina EP Bunyu Field, yang berkontribusi dalam pembangunan ini,” ujar Gubernur Zainal, Rabu (11/9).
Selain itu, pembangunan SLB ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara, termasuk di daerah terpencil seperti Pulau Bunyu. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Gubernur Dukung Penuh Pesparawi Kaltara Pada Lomba Tingkat Nasional
MALINAU – Usai melaksanakan rangkaian kegiatannya di Pulau Bunyu, Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melanjutkan agenda perjalanannya ke Bumi Intimung guna menutup acara perlombaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Rabu (11/9).
Dalam sambutannya, ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau menyuksekan lomba Pesparawi pertama di tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini.
Mengenai rencana Provinsi Kaltara yang akan mengikuti Pesparawi tingkat nasional, Gubernur yakinkan untuk memberi dukungan penuh untuk terlaksananya partisipasi provinsi di event yang pelaksanaannya digelar pada pertengahan 2025 mendatang.
“Tidak perlu khawatir, kegiatan nasional nanti saya juga akan mendukung penuh dan saya harapkan perwakilan/ utusan dari Kaltara bisa mengharumkan nama Kaltara dan bisa memperlihatkan prestasi-prestasi yang luar biasa,”katanya.
Selain itu, menurutnya, Pesparawi adalah wadah aktualisasi persekutuan gereja atau umat Kristen yang diharapankan akan terjalin relasi yang indah dan penguatan sebagai bentuk kasih nyata persaudaraan.
“Tentunya pada kegiatan Pesparawi ini diharapkan bukan hanya sekadar ajang perlombaan saja, tetapi sebagai upaya dalam pembinaan iman spiritual dan moral umat Kristen sekaligus meningkatkan tali persaudaraan antar denominasi gereja,”katanya.
Ia juga berpesan kepada pemenang lomba agar terus mempersiapkan diri yang tebaik menuju Pesparawi Nasional di Papua Barat.
Bagi tim yang belum memenangkan lomba, agar tetap tidak berkecil hati dan terus mengasah keterampilan. “Jadikan kesempatan ini untuk mengharumkan dan memperkenalkan budaya lokal Kaltara dimanapun kita berada,”pesannya.
Hadir dalam kegiatan penutupan ini Bupati Malinau beserta jajarannya, Wakil Bupati KTT dan perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, unsur forkopimda kab/kota, Kasubdit Persatuan Umat dan Pengembangan Budaya (PUPB) Ditjen Bimas Kristen, Perwakilan Bimas Kristen Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Kaltara, Kepala peserta paduan suara se-Kaltara dan denominasi gereja di Kabupaten Malinau. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
33 Kepala Keluarga di Pulau Bunyu Terima Sambungan Listrik Gratis
BULUNGAN – Sebanyak 33 kepala keluarga di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), menerima bantuan pemasangan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Penyalaan sambungan listrik perdana dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Rabu (11/9).
Salah satu penerima manfaat, Syafruddin, warga Kecamatan Bunyu, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur atas bantuan yang telah diterimanya.
“Terima kasih banyak Pak Gubernur, atas bantuan bapak membantu menerangi rumah kami,” ujar Syafruddin.
Gubernur Zainal menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat menikmati fasilitas listrik.
“Dengan adanya bantuan pemasangan listrik gratis ini, tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikmati dan merasakan manfaat dari listrik,” katanya.
Program BPBL ini telah disalurkan kepada 366 kepala keluarga di Kabupaten Bulungan, termasuk 33 kepala keluarga di Kecamatan Bunyu.
Gubernur Zainal juga berharap agar sambungan listrik ini tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Semoga bantuan pemasangan listrik ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Gubernur Zainal.
Seperti diketahui kuota Program BPBL 2024 dialokasikan untuk 1.000 Kepala keluarga (KK). Penerima bantuan BPBL adalah keluarga dari kategori tidak mampu. Diperkuat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Jika yang mengusulkan tidak terdata dalam DTKS atau P3KE, maka kami minta dibuatkan surat validasi dari desa atau kelurahan, yang menyatakan bahwa bersangkutan layak menerima bantuan,” ungkapnya.
Dalam program BPBL, setiap KK mendapat daya listrik sebesar 4 Ampere atau 900 VA, 3 titik lampu, 1 titik stop kontak dan satu grounding. “Fasilitas pasang listrik rumah telah menjadi satu paket bersama instalasi listrik,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov Kaltara melalui Dinas ESDM mengalokasikan program BPBL untuk 150 KK pada tahun 2021, 50 KK pada tahun 2022 dan 300 KK pada tahun 2023.(dkisp)
-
Pilkada2 weeks ago
Malah Samarinda yang Kotak Kosong
-
Kaltim2 weeks ago
Reopan Saragih, SH.MH, Jabat Kajari Kutai Timur, Dilantik bersama Pejabat Eselon III Kajari Kaltim
-
Hukum2 weeks ago
Kejaksaan Tinggi Kaltara Dibentuk, Amiek Mulandari Kajati Pertama
-
PEMPROV KALTARA1 week ago
Pemprov Gelar Rakor Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA 2024