Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Bantuan Listrik Gratis, Wujud Keadilan Untuk Warga Kurang Mampu di Kaltara

Published

on

Menghidupkan kontak kilometer listrik secara simbolis untuk bantuan ke masyarakat kurang mampu oleh Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

–Bantuan Listrik Gratis, Wujud Keadilan Energi untuk masyarakat.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara Simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Dari Pemprov Kaltara Kepada Masyarakat Satuan Pemukiman (SP) 5 Desa Salimbatu, Kamis (4/1).

Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik dalam rangka pemerataan ketenagalistrikan di seluruh Indonesia. Selain itu juga sebagai wujud hadirnya negara melalui akses energi.

Ia mengatakan pemasangan instalasi listrik gratis rumah tangga ini adalah merupakan salah satu dari sekian upaya pemerataan akses kelistrikan (rasio elektrifikasi) serta mewujudkan energi berkeadilan di seluruh Provinsi Kaltara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltara, saya bersyukur dapat berkesempatan menyerahkan secara simbolis bantuan pasang baru listrik rumah gratis pada hari ini. Bantuan pasang baru listrik gratis ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi kalimantan utara dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat tak terkecuali rumah tangga tidak mampu di wilayah Provinsi Kaltara,” ujar Gubernur.

Ia menyadari, bahwa di wilayah Provinsi Kaltara masih banyak rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki sambungan instalasi rumah dengan sumber listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

“Melihat kondisi tersebut sejak tahun 2020, Pemprov Kaltara telah memprogramkan pemasangan dan penyambungan instalasi listrik untuk rumah tangga tidak mampu secara gratis. Dalam rangka untuk memberikan harapan kepada keluarga yang ingin menikmati listrik namun tidak mampu membayar biaya pasang baru,” katanya.

Selain itu, bantuan pasang listrik rumah gratis ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik. Dengan memasang lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) untuk Daerah 3T dan terus meningkatkan pembangunan jaringan distribusi.

“Program bantuan pasang baru listrik rumah gratis ini telah berjalan selama 4 tahun terakhir. pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi mengalokasikan sebanyak 85 KK (Kartu Keluarga) penerima bantuan, tahun 2021 sebanyak 150 KK, tahun 2022 sebanyak 50 KK, dan pada tahun 2023 yang kita serahkan secara simbolis pada hari ini sebanyak 300 KK penerima bantuan,” jelasnya.

Dengan rincian antara lain di Kota Tarakan sebanyak 35 rumah, Kabupaten Bulungan sebanyak 75 rumah, Kabupaten Nunukan sebanyak 70 rumah, Kabupaten Malinau sebanyak 60 rumah dan Kabupaten TanaTidung sebanyak 60 rumah.

Ia menjelaskan, bantuan pasang baru listrik gratis berupa penyambungan daya listrik PLN dan pemasangan instalasi dalam rumah bagi masyarakat kurang mampu. Ini diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan data Basis Data Terpadu (BDT) PT. PLN (Persero).

Ia berharap, tujuan dari pemberian bantuan pasang baru listrik rumah gratis yakni tercapainya peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kaltara. Serta terbangunnya instalasi sambungan rumah keluarga tidak mampu yang benar dan tepat dapat tercapai.

“Sehingga kita dapat membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan produktifitas keluarga tidak mampu penerima bantuan sambungan rumah,”jelasnya.

Selain itu, Gubernur menghimbau masyarakat agar menggunakan listrik secara bijaksana.

“Kepada para penerima bantuan, untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin dengan cara menggunakan listrik secara bijak, hemat dan aman,”tutupnya.
Hadir dalam acara Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si Plt. Kadis ESDM Adi Hernadi Ismail Syah,S.T., Kepala Kecamatan Tanjung Palas Tengah Asrori S.IP, Kepala Desa Salimbatu SP.5 Asnawi dan juga warga SP.5.* dkisp/jk.

PEMPROV KALTARA

Perusahaan di Kaltara Dihimbau Tingkatkan Keselamatan Kerja

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

MALINAU – Sebanyak 15 perusahaan mendapatkan penghargaan Zero Accident Award 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr (HC) H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum pada apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Lapangan Apel PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Senin (5/2).

Penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap perusahaan yang menerapkan K3 di lingkungan kerja. Di mana 15 perusahaan tersebut berhasil mempertahankan jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja selama 3 tahun berturut sehak tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Zainal membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menggaris bawahi tema “Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha”.

Gubernur menyampaikan pembangunan ekosistem yang unggul selain regulasi yang baik juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.

“Kunci penting dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik,”jelas Gubernur.

Menurutnya keberhasilan Program K3 akan menekan kerugian, meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia yang sangat membantu dalam menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan daya saing nasional di era global.

Oleh karena itu Gubernur berpesan kepada seluruh tenaga kerja agar dapat terus meningkatkan budaya K3 khususnya di tempat kerja, sebagai bentuk konstribusi dalam menjaga aset dan mendukung keberlansungan usaha.

“Kami mengajak dan mendorong pengurus perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten sesuai perundangan yang berlaku sehingga budaya K3 melekat setiap individu dalam mewujudkan peningkatan produktivitas kerja,”kata Gubernur.

Dalam apel tersebut Gubernur Zainal didampingi direksi PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, Helmy Paramaditya menyerahkan secara simbolis kWh listrik gratis kepada 24 Kepala Keluarga Kecamatan Malinau Selatan, dan iuran BPJS Kesehatan 1 tahun kepada 95 orang masyarakat desa Long Loreh, Desa Langab, Desa Nunuk Tanah Kibang dan Desa Sengayan.

Selain itu juga Gubernur menyerahkan simbolis santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris Almarhum Samsudin Linmas Pemda Malinau dan pekerja PT. Buana Raya Duta.* dkisp/jk.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara Usulkan 1.503 Formasi CASN 2024 ke BKN

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

TANJUNG SELOR — Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum telah menyetujui usulan formasi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Usulan tersebut akan segera diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi mengungkapkan, Gubernur Kaltara telah menyetujui total usulan formasi untuk Pengadaan CASN 2024. Rinciannya, kata dia, yakni sebanyak 1.403 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 65 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dia menjelaskan, setelah mendapat persetujuan gubernur, pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke BKN hari ini. Kemudian proses selanjutnya yakni menunggu persetujuan pusat serta jadwal tahapan seleksi.

“Jadwal seleksi nantinya akan dikeluarkan oleh BKN, termasuk untuk juknis pelaksanaan. Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” jelasnya.

Disetujuinya usulan tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dalam menyelesaikan masalah honorer dan tenaga kerja kontrak. Semuanya diupayakan bisa terseleksi dan terangkat menjadi PPPK sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Apalagi usulan untuk posisi tersebut tak hanya sebatas tenaga kesehatan dan guru saja. “Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya saja penilaian kinerja selama ini,” dia mengimbuh.

Gubernur Kaltara, kata dia, juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur kaltara sejumlah 1.403 PPPK.

Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2022 sebanyak 251 orang, dan tahun 2023 sebanyak 254 orang yang semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“PPPK ini selain program Pemerintah Pusat juga menjadi prioritas Gubernur sejak awal. Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih Kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf.

Dilansir dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 direncanakan akan digelar dan apabila memungkinakan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun yang tahap pertamanya akan dilaksanakan pada Mei mendatang.* dkisp/jk.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Gubernur Kaltara Salurkan Bantuan Beras ke Warga Kurang Mampu

Published

on

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum. menyerahkan bantuan beras kewarga kurang mampu.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meluncurkan sekaligus menyalurkan bantuan pangan beras tahun 2024. Penyerahan itu sendiri dilakukan di Halaman Kantor Pos Tanjung Selor, Senin (29/1).

Bantuan tersebut juga mendapat respon positif oleh sejumlah penerima yang hadir pada saat itu. Salah satunya, Surjana, Warga Tanjung Buka SP 1. Ia bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan menjadi simbol keberhasilan program ini.

“Bersyukur atas bantuan yang diterima. Kami berharap agar kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi sekali-kali, tetapi dapat terus berlanjut, membawa harapan dan keringanan dalam beban ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Surjana mewakili ratusan warga penerima manfaat yang hadir mengungkapkan agar penyaluran bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Acara ini tidak hanya menjadi sarana distribusi bantuan, melainkan juga ajang pembuktian bahwa pemerintah daerah benar-benar hadir dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,”jelasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal Paliwang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan nyata sembari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian lokal.

Gubernur menambahkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak asasi manusia. Menghadapi risiko permasalahan seperti kenaikan jumlah penduduk dan masalah kemiskinan, pemerintah berkomitmen melalui Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

“Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan penyaluran CPP untuk mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan situasi darurat,”jelasnya.

Gubernur menerangkan hasil dari alokasi bantuan pangan beras tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan 1.818,72 ton beras untuk 30.312 keluarga penerima manfaat (KPM). Di mana tiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni 2024.

Penerima bantuan adalah masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi di berbagai kabupaten/kota.

Gubernur mengajak masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Dia juga mengimbau jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk ikut menjaga stabilitas harga pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, Para Asisten, Staf ahli, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Perwakilan Pemerintah Kab. Bulungan, Perwakilan dari Korem 092/Maharajalila, Serta Penerima Bantuan.* dkisp/jk.

Continue Reading

Trending