Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Realisasi Pajak Kendaraan Surplus

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi kepada UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tarakan atas capaian realisasi pajak.

Hal itu, disampaikan Ketua Komisi 2 Rakhmat Sewa saat melakukan kunjungan ke Kantor UPT Bapenda Kota Tarakan, Jumat (27/10/23).

“Karena mereka tahun 2022 kan terbaik realisasi pajaknya terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan 2023 ini, sudah surplus,” kata Rakhmat Sewa.

Ia menilai, banyak inovasi yang dilakukan UPT Bapenda Tarakan. Hasilnya bisa dilihat dari realisasi pajaknya yang melebihi target selama beberapa tahun terakhir.

“UPT Tarakan ini kecil, tapi inovasinya luar biasa. Banyak kota-kota besar yang belum mereka lakukan, tapi sudah dilakukan disini inovasinya bahkan sampai mereka belajar kesini,” ujar politisi PDIP.

Bahkan inovasi terbaru yang tidak lama lagi dilauching “Bapak Satu” (Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepat Waktu), bisa meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kaltara.

“Karena program itu munculnya dari sini (UPT Tarakan), bahwa ASN yang menunggak pajak tidak akan diberikan TPP nya sebelum melunasi pajak kendaraannya. Itu betul-betul inovasi cukup bagus dan saya mengapresiasi itu, karena biasanya muncul inovasi itu dari DPRD lo tapi itu dari sini,” ucapnya.

Walaupun program itu masih wacana, harapannya bisa diterapkan dan diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dasar pemberlakukan itu lebih kuat.

“Supaya ASN juga patuh dan tertib membayar pajak kendaraan bukan hanya masyarakat saja yang dikejar. Mereka (ASN) harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, Kepala UPT Bapenda Kota Tarakan Irawan menyampaikan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendekati target yang ditentukan pada triwulan III 2023.
Rincian presentase pencapaian tersebut, diantaranya untuk PKB dengan besaran nominal Rp 34.187.480.000 atau 85,46 persen dari target Rp 40.000.000.000. Sedangkan BBNKB besarannya Rp 32.498.729.700 atau 98,48 persen dari target Rp 33.000.000.000.

“Nah capaiannya PKB sudah 80 persen dan BBKNB sudah 90 persen, jadi tinggal 2 bulan PKB cari 20 persen dan BBNKB cari 10 persen optimis nanti diakhir tahum 2023 bisa surplus lagi,” jelasnya.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak, pihaknya akan meluncurkan program baru yaitu Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepar Waktu (Bapak Bersatu). Tujuannya untuk kepatuhan ASN membayar pajak kendaraan.

“ASN di Kaltara itu jumlahnya 19.375 orang, kalau itu saja patuh membayar pajak kendaraan pendapatan bakal meningkat lagi. Itu wacana jangka panjang agar Pak Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan supaya yang tidak membayarkan pajak TPP ditahan ,” tutup. * hms/jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending