Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD, Pemprov, Korem dan Polda Kaltara Bahas Bimbingan Test Masuk Akmil dan Akpol

Published

on

Rapat rencana bimbingan test seleksi masuk Akademi Militer dan Akademi Kepolisian (Akpol) kepada putera-puteri Kalimantan Utara diruang sidang DPRD Kaltara, Selasa, 19/9/2023.

TANJUNG SELOR – Rencana bimbingan test seleksi masuk Akademi Militer dan Akademi Kepolisian (Akpol) kepada putera-puteri Kalimantan Utara sudah masuki tahap pemantapan dan penganggaran.

Perihal anggaran itu sudah akan disiapkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 dan anggaran murni di APBD 2024 yang akan datang.

Berapa besaran anggaran nya, Selasa 19/9/2023 tengah dibahas bersama antara OPD teknis dan Bangar DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Hadir pada acara Itu, Kasrem 092/Maharajalila Kolonel TNI Uten Simbolon dan AKBP Ricky Hadianto S IK mewakil Polda Kalimantan Utara.

Seusai rapat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus ST, mengatakan hari ini agendanya adalah rapat pemantapan, terkait dengan tahapan pertemuan pertama tentang persiapan untuk. Kegiatan dari rekrut latihan seleksi Akpol dan Akmil bersama Polda dengan stakeholder terkait seperti Bappeda.

“Kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dispora untuk mensinergikan teknis pelaksanaannya, ” ujar Albert.

Jadi kita memulai dulu dari yang awal nanti berikutnya kita kembangkan termasuk bimbingan test ke Akademi Angkatan Udara, Angkatan Laut dan semuanya seperti SIPSS dan PAPK TNI.

“Kita coba dulu kerja sama ini dalam tahapan awal semoga ini bisa berjalan baik. Dalam hal ini kita juga sudah di backup dengan teman teman dari korem dan dari Polda. Dengan satu harapan bahwa adanya pelatihan yang terstruktur dan terukur. Kita meyakini bahwa anak anak kita ikut tes masuk agak sedikit punya kepercayaan diri yang tinggi, ” tegas Albert.

Untuk estimasi anggaran yang diajukan pemerintah masih tahapan penelusuran teknis, “jadi masih kita godok dari teman teman Korem bersama dengan Polda untuk kita tindak lanjuti, ” imbuhnya.

Sementara itu, Kasrem 092 / Maharajalila, Kolonel Uten Simbolon, memaparkan bahwa program untuk latihan seleksi putera puteri Kaltara yang berminat masuk Akademi Militer auah jadi kebijakan pimpinan (Danrem). “Pada intinya dari Korem sendiri sangat senang karena memang. di awal-awal sebelum ada rencana ini kan sudah ada pertemuan resmi dan pertemuan pertemuan yang tidak resmi dengan ketua DPRD atau dengan Pemprov, sudah ada keinginan dari pimpinan untuk kalau bisa segera mempersiapkan putera-puteri Kaltara yang berminat, ” kata Uten Simbolon.

Kolonel Uten Simbolon, Kasrem 092/Maharajalila

Khususnya seperti anak muda dari Kaltara lulusan SMA yang punya potensi masuk militer melalui penyaringan Akmil bisa dipersiapkan sedini mungkin.

Keinginan itu pula bak gayung bersambut, baik dengan pihak Legislatif dan Eksekutif. “Jadi pada intinya Korem sangat ingin menyiapkan secara maksimal dan tentunya mewadahi juga keinginan dari masyarakat, ” tambahnya.

Ditanya apakah nanti ada pelatihan khusus kepada yang berminat masuk TNI melalui jalur PAPK?, Uten Simbolon mengatakan, pihaknya masih fokus jalur Akmil dulu.

Menyoal pembentukan Panda di Korem?, Ia menjelaskan, untuk sementara belum ada, “kantornya sudah ada tetapi personilnya belum ada, nah didoakan saja mudah-mudahan tahun depan sudah ada Panda nya, ” tutup Uten Simbolon.

Sedangkan untuk kesiapan Polda Kaltara menyambut program tersebut, menurut AKBP Ricky Hadianto S Ik, mengatakan, bahwa Polda Kaltara sangat bersyukur karena terbantu.

“Karena kita melihat animo dari pemuda-pemuda pelajar dari provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. cukup tinggi. Mereka bersemangat untuk mendaftar polisi, baik itu Bintara, Tamtama maupun di Akpol, ” ujar AKBP Ricky Hadianto S Ik.

AKBP Ricky Hadianto S Ik.

Cuma selama ini kita berusaha memaksimalkan yang diterima, tapi ada keterbatasan, keterbatasan antara lain tempat pendidikan yang kita masih menumpang di tempat lain, ” ujarnya.

Akan tetapi tahun ini sudah ada SPN di Kabupaten Malinau, hanya saja kebetulan batasan berikutnya adalah menyangkut dukungan anggaran dan menyangkut kuota pendidikan itu.

“Kendati demikian bapak Kapolda sangat aktif memperjuangkannya, untuk menambah kuota yang dapat diterima, ” tambahnya.

Berbicara bagaimana peluang putera puteri Kaltara yang ingin mendaftar lewat jalur SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana)?, karena tidak menutup kemungkinan ada yang mau mendaftar lewat jalur itu.

AKBP Ricky Hadianto S Ik menjawab, Kapolda Kaltara sudah mengajukan ke Mabes Polri.

“Alhamdulillah mulai tahun ini ada, kemenangan kita antara lain mempunyai affirmatif action wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar, ” tegas nya.

Kuota atau jatah untuk jalur SIPSS, kata AKBP Ricky Hadianto menjelaskan, bahwa untuk SIPSS kita masih belum ada pengalaman. Nah, tapi itulah salah satu upayanya untuk wilayah perbatasan. Otomatis nanti juga akan mendapat kuota. * kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending