PEMPROV KALTARA
Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran
TANJUNG SELOR – Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.
Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.
Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.
Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.
Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita,” katanya.
Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.
“Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting,” ungkapnya.
Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.
“Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya kuatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.
“Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut,” tambahnya.
Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinanya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.
Selain itu perbaikan institusi kelambagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.
Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. * dkisp/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di beberapa wilayah perbatasan negara, Rabu (2/10).
Peresmian 7 PLBN ini dipusatkan di PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Oecusse, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Total biaya pembangunan seluruh PLBN tersebut mencapai Rp 1,3 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut: PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, senilai Rp 128 miliar; PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Rp 145 miliar; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rp 224 miliar; PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (Kaltara), Rp 248 miliar; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rp 210 miliar; PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kaltara, Rp 243 miliar; dan PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rp 127 miliar.
Dari 7 PLBN yang diresmikan, 3 di antaranya terletak di Kalimantan Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
Kebijakan pembangunan PLBN ini sejalan dengan Nawa Cita, khususnya pada poin membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
“Pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan juga dapat menjadi buffer zone bagi pertahanan Indonesia. Perbatasan adalah beranda depan negara kita dan mencerminkan wajah sebuah negara,” kata Presiden Jokowi.
Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, menyambut baik peresmian tersebut. “Peresmian tiga PLBN di Kalimantan Utara oleh Presiden Joko Widodo merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kedaulatan negara serta memperhatikan wilayah perbatasan,” jelasnya.
Togap menambahkan, kehadiran PLBN Sei Nyamuk, Labang, dan Long Nawang akan sangat membantu dalam mempercepat konektivitas serta meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Menurutnya, Kaltara sebagai salah satu provinsi dengan wilayah perbatasan terluas, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI. Karena itu, adanya PLBN itu membuatnya optimistis terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. “Sebab, PLBN ini tidak hanya menjadi gerbang pengawasan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuntasnya.(dkisp)
TARAKAN – Pjs Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Togap Simangunsong menyerahkan program jaminan keselamatan BPJS Ketenagakerjaan kepada kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke-17 di ruang pertemuan Hotel Diamond, Selasa (1/10).
Menurutnya, program ini diberikan kepada 24 atlet untuk menjamin keamanan dan proteksi saat bertanding. Jaminan yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM)
“Manfaat BPJS Ketenagakerjaan melindungi semua atlet. Paling tidak ada proteksi,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK ini.
Selain itu, melalui kesempatan ini, Togap meminta kepada kepala daerah yang berada di kabupaten/kota untuk bergotong royong menambah pendanaan kontingen Pepranas ini, tidak hanya melalui APBD tetapi dari CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltara.
“Jangan hanya mengandalkan APBD saja. Kita juga mengimbau agar perusahaan supaya bisa berpartisipasi,” tutupnya.
Selanjutnya, ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kaltara Slamet Yahya mengatakan sumber dana pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana hibah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Anggaran ini mengcover kebutuhan 24 atlet dan training center. Slamet mengharapkan dikesempatan mendatang pemerintah secara berkesinambungan memberikan dukungan untuk anggaran dana hibah pada tahun-tahun selanjutnya.
“Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh anggota NPCI Kaltara dan daerah mengucapkan terimakasih atas bantuan dana hibah yang diberikan kepada kami di mana setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan olahraga bagi warga disabilitas yang ada di Kalimantan Utara,” ucapnya.
Untuk diketahui cabang olahraga yang diikuti para atlet ini adalah para atletik (4 orang), para renang, para catur (4 orang), para bulu tangkis (8 orang), para tenis meja (2 orang), dan para angkat berat (3 orang). (dkisp)
TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi, yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Luminor, Rabu (2/10).
Dalam sambutannya, Togap mengatakan dalam upaya mendukung pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terdapat 2 perempuan yang berperan penting yaitu istri dan ibu.
“Dalam mendidik integritas dan budaya anti korupsi, perempuan itu menjadi kata kunci didalam rumah tangga, kesuksesan seorang laki – laki hebat dan berhasil karena ada wanita hebat disamping karena setara,” kata Togap Simangunsong.
Perempuan memiliki peran penting dalam mendampingi pasangannya atau suaminya dalam kegiatan aktifitas sehari – hari, perempuan sebagai ibu juga mampu menanamkan nilai integritas dan budaya bagi anak dan lingkungan keluarganya.
Ia menjelaskan perempuan memiliki peran dalam mendukung pendidikan pencegahan korupsi dimulai dari lingkungan keluarganya, lalu lingkungan sekitar dan komunitasnya. Sehingga memiliki peran ganda baik domestik dan publik.
Togap menyebutkan isu korupsi membutuhkan pendekatan sosial masyarakat, terkhususnya perempuan agar bisa memahami isu korupsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari – hari. “Untuk itu perempuan harus mengetahui dan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, dapat mempengaruhi pasangan agar dapat menjauhi perilaku korupsi,” tuntasnya.
Sementara itu Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Sumarmo mengatakan kegiatan bimtek dapat menanamkan nilai integritas melalui peranan perempuan dalam kegiatan sehari – hari.
“Harapannya bimtek ini bisa membangun pemahaman khususnya untuk organisasi – organisasi perempuan bisa menyebarkan nilai – nilai integritas ini di organisasi lingkungan, bisa tertanam di provinsi Kaltara ini,” katanya. (dkisp)
-
POLDA KALTARA2 weeks agoAtlet Pencak Silat Polda Kaltara Raih Juara 3 Kejurnas Pencak Silat Kapolri Cup Tahun 2024
-
Bulungan5 days ago67 Orang Calon Wasit Sepakbola di Bulungan Ikuti Pelatihan
-
Kaltim3 days agoKejati Kaltim Sita Tiga Bangunan
-
PEMPROV KALTARA5 days agoLantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Togap Harapkan Pelayanan Publik Dapat Berjalan Maksimal