PEMPROV KALTARA
Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran

TANJUNG SELOR – Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.
Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.
Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.
Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.
Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita,” katanya.
Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.
“Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting,” ungkapnya.
Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.
“Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya kuatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.
“Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut,” tambahnya.
Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinanya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.
Selain itu perbaikan institusi kelambagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.
Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. * dkisp/jk/kjs.

PEMPROV KALTARA
Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
PEMPROV KALTARA
Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Polda Kaltara Laksanakan Tes uji kesamaptaan Jasmani Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP ) Angkatan 54 T.A 2025
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Polri Ungkap Laboratorium Clandestine Narkoba Terbesar di Jawa Barat, 5 Juta Jiwa Diselamatkan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Ini Arahan Kapolda Kaltara Pada saat Pimpin Apel Pagi diawal Bulan Februari 2025
-
POLDA KALTARA1 week ago
Jum’at Bersih, Polda Kaltara Melaksanakan Bersih-Bersih Lingkungan Mako Polda Kaltara