TANJUNG SELOR – Menjawab aspirasi masyarakat sepak bola di setiap.kecamatan terkait minimnya wasit bersertifikat, Askab PSSI Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara langsung merespon positif aspirasi tersebut.

Respon itu diaplikasikan dengan menggelar pelatihan wasit selama 6 hari. Dengan peserta dari Kaltara dan juga ada peserta pelatihan dari provinsi Kalimantan Timur.

“Acara pembukaan pelatihan ini sangat istimewa sekali lantaran dihadiri langsung oleh bapak Jimy Napitupulu selaku ketua Komisi Wasit Nasional, ” kata H Hamka M, S. IP, MH, ketua Askab PSSI Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini, Minggu, 29/9/2024 dikediaman nya.

Menurutnya ada 67 orang calon wasit C2 dan C3 yang akan mengikuti pelatihan, yaitu para calon wasit dari 10 kecamatan se Kabupaten Bulungan.

“Dengan adanya pelatihan wasit ini, nanti nya mereka bisa memimpin pertandingan di semua kecamatan bahkan kabupaten, karena mereka sudah memegang license legalitas, ” ujarnya.

Lebih lanjut H Hamka yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara ini menambahkan, nanti pada bulan November 2024 yang akan datang, akan ada turnamen yang diikuti oleh 22 club sepakbola, terdiri dari kelompok umum.

“Disini kita juga langsung melakukan seleksi pemain, persiapan liga 3 wilayah Kalimantan, ” tutup H Hamka. * jk.

Amiek Mulandari : Masalah Kaltara yang dulu masih menjadi bagian dari Kejati Kaltim masih di inventarisir, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara resmi terbentuk dan pembentukan nya baru diresmikan beberapa hari lalu, dimana diketahui Kejati Kaltara ini sebelumnya merupakan bagian dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Wawancara jurnal kaltara dengan Kejati Kaltara, Amik Mulandari, SH, MH.

Diruang kerjanya, Kejati Kaltara Amiek Mulandari SH, MH, kepada media ini, 2/9/2024 mengatakan, pihak nya harus segera tancap gas melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum.

“Kalau dulu semuanya ke Samarinda (Kaltim, red), sekarang maka disini setelah ada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara maka kita melakukan pelayanan langsung di Kaltara, ” ujar Amiek.

Selain Kejati, ada 4 Kejaksaan Negeri (Kajari) yang ada di Kabupaten Kota, antara lain Kajari Malinau, Tarakan, Nunukan dan Kajari Bulungan. “Kabupaten kota kan ada 5 saat ini baru ada 4 Kajarinya, ” kata Amiek Mulandari.

Pekerjaan yang dulunya sempat ke Samarinda, maka selanjutnya akan diteruskan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

“Namun bagaimana ini berdiri dulu personilnya kita tata. Kalau untuk pejabat nya sudah ada sampai dengan eselon tiga, untuk eselon empat sedang disusun kemudian segera ada SK nya, ” ujarnya.

Ia juga menyebut harus melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten kota yang ada. Untuk menyerap aspirasi dns tau kondisi lapangan bagaimana di empat wilayah kejaksaan negeri.

Untuk Kabupaten Tana Tidung Amik Mulandari menjelaskan sudah dipersiapkan untuk Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari), kantor nya pun sudah disiapkan. Hanya saja untuk pembentukan nya masih dalam tahap kajian kapan Kajari Kabupaten Tana Tidung ini bisa terbentuk.

“Kajian dimaksud dari Kejaksaan Agung, termasuk untuk Kacabjari di Sebatik Kabupaten Nunukan, ” tegasnya.

Menyangkut kasus dari Kejari Kaltim yang dilimpah kan ke Kejati Kaltara, Amiek mengatakan masih di inventarisir. “Dalam hal ini kita harus bertemu dulu dengan Kejari Kaltim yang nanti penyerahan nya akan dibuat berita acara nya, ” tutup Amiek Mulandari. * jk.

TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik

“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.

Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.

“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.

Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.

“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.

Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.