Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Jalan Perbatasan Rusak Parah, Warga Minta RDP Dengan Pemprov Kaltara

Published

on

Yacob Palung Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Belum maksimalnya perbaikan kerusakan jalan di wilayah perbatasan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di wilayah kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk segera diselesaikan permasalahan nya.

“Terkait dengan kerusakan ruas jalan provinsi yang ada di Krayan, saya berharap pemerintah memperhatikan kondisi jalan yang saat ini dalam kondisi darurat, ” kata Yacob Palung, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini, Selasa 29/8/2023.

Menurutnya, laporan masyarakat terkait kerusakan jalan tersebut selalu disampaikan kedewan, untuk diteruskan kepada pemerintah selaku pelaksana pembangunan di daerah.

Hal itu juga sudah diteruskan oleh dewan, baik secara langsung maupun melalui pemandangan umum lewat fraksi yang ada di DPRD.

Terkait belum maksimalnya perhatian terhadap kerusakan jalan di perbatasan, seperti di didaerah Krayan, warga menyurati pemerintah agar bisa dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna menyuarakan aspirasi warga Krayan tersebut.

“Ini merupakan aspirasi mereka, untuk bisa. RDP dengan pemerintah yang difasilitasi oleh lembaga DPRD Provinsi, ” tegas Yacob Palung.

Saya pikir tambah nya, ya silahkan saja, kami  siap untuk fasilitasi. Dan surat yang disampaikan juga sudah diterima dan di sampaikan ke Sekretariat DPRD Provinsi.

“Surat permintaan RDP itu sedang diproses untuk dijadwalkan di hari Selasa tepatnya tanggal 5 September 2023 yang akan datang, ” imbuhnya.

Harapan nya nanti dalam penyampaian ini benar mereka adalah keterwakilan dari warga masyarakat adat yang. sekaligus juga pengguna dari akses jalan tersebut.

Bila kita sendiri juga melihat kondisi ruas jalan nya secara langsung memang miris. Hampir sepanjang 70 KM jalan tersebut sulit untuk dilintasi, terutama pada saat musim hujan.

Di mana perjuangan masyarakat yang ada di Krayan Selatan, Yang ada di Krayan Tengah segala kebutuhan ekonomi mereka ini ada di krayan induk tersebut terus merasa kesulitan.

Untuk mendatangkan saja mereka harus berjuang berhari-hari di jalanan. Dimana kendaraan yang mereka gunakan kadang kadang amblas, mereka terpaksa berjuang untuk mengeluarkannya sehingga terpaksa harus bermalam di jalanan.

Begitu juga nanti setelah kembali dari Krayan Induk berbelanja kebutuhan untuk dibawa ke wilayah mereka di daerahnya. Sama juga nasibnya. berhari hari diperjalanan. artinya dalam satu kali melintas di situ yang ketika dulu jalan ini normal hanya membutuh satu setengah jam tapi saat ini sudah boleh dikatakan lebih dari 12 jam.

” Sebagaimana harapan mereka agar jalan ini betul-betul diperhatikan. kami juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dari dapil Nunukan khusus berharap jadi atensi pemerintah, ” kata Yacob Palung.

Apalagi dengan melihat postur anggaran 2023. Yang belanjanya untuk infrastruktur jalan provinsi cukup besar. Pertanyaan kepada pemerintah dalam hal ini dinas PUPR, kenapa di daerah Krayan ini tidak dianggarkan besar dari sekian anggaran yang dikeluarkan oleh provinsi untuk belanja jalan tadi.

Mengingat persoalan kerusakan jalan memang cukup berat. Artinya sangat membutuhkan dana yang cukup agar jalan ini bisa normal kembali.

Artinya bukan untuk peningkatan, kalau di peningkatan, saya pikir nanti di anggaran murni yang harusnya dianggarkan lebih besar lagi. Nah harapan saya dengan kondisi saat ini yang darurat ini, ” tambah Yacob Palung seraya mengatakan bagaimana nanti supaya jalan ini bisa segera fungsional kembali. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending