Berita PEMPROV KALTARA
Kepangkatan Bukan satu-satunya Syarat Jabatan Seorang Duduk Dalam Jabatan

TANJUNG SELOR — Kasak-kusuk soal seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) duduk dalam jabatan, akhir-akhir ini ramai, dan media Jurnal Kaltara pun beruntung bisa mengupas dinamika dan aturan nya bersama Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Ilham Zain S Sos.
Menurut Ilham sapaan akrabnya mengatakan, untuk penilaian bagi ASN dalam menduduki jabatan, tak hanya dilihat dari kepangkatan saja. Kompetensi , kualifikasi serta moral, loyalitas dan integritas justru menjadi pertimbangan utama. Demikian yang disampaikan ilham zain kepala dinas DKISP provinsi Kaltara menjawab pertanyaan isue-isue seputar manajemen kepegawaian di provinsi Kalimantan Utara.
Jadi mohon dipahami teman teman ASN untuk bersaing dalam satu jabatan saat ini tidak lagi bersifat spoil (kedakatan, manja) sekarang kita sudah masuk dalam suasana management tallen (meriet), sehingga produktifitas menjadi jawaban terhadap pemberian fasilitas termasuk penambahan penghasilan.
ilham juga menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Kaltara baru saja meraih penghargaan BKN VII Award untuk tiga kategori. Yakni Layanan Mutasi Kenaikan Pangkat Berbasis SIASN Terbaik, Kategori Layanan Penetapan NIP/NIPPPK Berbasis SIASN Terbaik, dan Katagori Layanan Integritas Sistem, CAT dan Digitalisasi Tata Naskah Terbaik.
Itu sifatnya penilaian dari BKN karena tingkat kepatuhan pelayanan administrasi kepegawaian kaltara masuk dalam penilaian yang dipersyaratkan. Tidak ada upaya pendekatan atau loby-loby ini murni penilaian BKN pusat sebagai lembaga negara yang punya otoritas menilai kinerja . Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal lain termasuk persoalan internal yang menyangkut ketidakpuasan tertentu, Jadi ini soal capaian pelaporan dan pelayanan
Diapun menegaskan jika saat ini pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu tak lagi hanya melihat kepangkatan saja. Ada pertimbangan lain yang menurutnya merupakan nilai paling penting, yakni kompetensi kualifikasi integritas.moral dan track record kinerja.
“Bukan lagi seperti jaman dulu, hanya melihat pangkat saja. Itu cuma salah satu item pertimbangan. Yang paling penting harus punya kompetensi. Apakah memiliki skil dan kemampuan yang memang dibutuhkan,” ujarnya.
Jadi menurut ilham jika pangkat minimal nya tercapai maka itu modal awal untuk diapresiasi yang seterusnya akan dinilai produktifitas kinerja dan skill atau kemampuan dan kepercayaan yang bersangkutan mampu untuk menjabat dalam jabatan tertentu. Itulah penyebabnya, banyak pegawai muda, yang justru mendapat kesempatan menduduki jabatan karena memenuhi hal tersebut.
“Di beberapa daerah bahkan jabatan administrator atau eselon III sudah melakukan seleksi semacam open biding untuk bisa terpilih dalam satu jabatan, ” katanya.
Ilham menjelaskan, dalam aturan BKN nomor 26-30/IV/152-5/99/ tahun 2018 termaktum jelas jika ASN yang menduduki jabatan administrator ataupun pengawas, harus sesuai kualifikasi dan kemampuannya. Memiliki tingkat kualifikasi sesuai kemampuan yang dibutuhkan, integritas dan moralitas.
Perlu diketahui bahwa ada 3 jenis jabatan dalam lingkungan ASN yaitu
1. Struktur
2. Fungsional Umum
3. Fungsional Tertentu
Masing-masing jabatan punya jenjang karir masing masing, yang saat ini sedang dikuatkan oleh pemerintah agar berdaya guna dan berdaya saing yang punya output sesuai kapasitas, job description dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Saat ini manajemen PNS sudah tertata kuat tidak lagi hanya berdasarkan kepangkatan senioritas umur tapi talenta merit syatem (kemampuan) jadi pengabdian PNS tidak selalu dalam jabatan struktural tapi fungsi fungsi yang produktif jadi PNS jangan lagi terkungkung pada frame berfikir struktur, jabatan mentereng.
Justru saat ini pemerintah sedang memberikan penguatan terhadap jabatan Fungsional Tertentu melalui penyetaraan dan infasing.
Ketika ditanya persoalan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal
Sinyalemen adanya PNS yg melanggar aturan dalam penentuan jabatan dan diturunkan satu tingkat pangkatnya. Ilham menjelaskan hal itu tak terbukti. Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi dan yang lain. “Tidak benar ada hal yang seperti itu,” tambahnya.
hasil pemeriksaan tidak membuktikan adanya pelanggaran jadi tidak boleh dikenakan sanksi apapun *jk.

PEMPROV KALTARA
Rachmawati: Kunker Tri Suswati Tito Karnavian Beri Dampak Positif di Kaltara

TANJUNG SELOR – Usai tiba di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan pada Senin (25/9/2023), Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, beserta rombongan bergerak menuju Ibu Kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor dengan menggunakan kapal cepat (speedboat).
Tiba di Pelabuhan VIP, Tanjung Selor, pukul 16.05 WITA, kedatangan istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini disambut antusias oleh jajaran pejabat Pemprov dan jajaran TP-PKK Kaltara.
Nampak suasana kebersamaan dan kehangatan sangat terasa saat mereka bersatu untuk menjalani sejumlah kegiatan yang telah dijadwalkan. Di mana, kunjungan kerja (Kunker) PKK Pusat berlangsung mulai tanggal 25 hingga 27 September 2023, dan dipusatkan di Tanjung Selor.
Adapun beberapa kegiatan yang akan dihadiri oleh Ketua Umum TP-PKK, didampingi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kaltara, yakni Temu Kader PKK, Penyerahan Banper (Bantuan Perumahan) dan Dokumen Kependudukan.
Selain itu, ada juga penyerahan paket bantuan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) kepada kabupaten/kota, melakukan peninjauan terhadap kegiatan Pokja (Kelompok Kerja), serta menggelar Produk UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) melalui Pokja 2.
Tentunya, masyarakat Tanjung Selor juga akan mendapatkan manfaat dari Gerakan Pangan Murah (GPM), yang akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, rombongan ini nantinya juga akan mengunjungi sekolah-sekolah setempat untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda dan mendukung pendidikan.
“Kehadiran Ibu Tri Suswati Tito Karnavian, yang juga merupakan istri Mendagri, Tito Karnavian, merupakan momen bersejarah. Tentu kunjungan ini membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kaltara,” ujar Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H. * dkisp/jk/kjs.
PEMPROV KALTARA
Kaltara Bertengger di 5 Besar Penggunaan Produk Dalam Negeri

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam 5 besar provinsi dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi dalam persentase terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan persentase 50,96, berada di atas Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mencapai 53,20 persen.
Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen.
Sedangkan provinsi dengan Penggunaan PDN tertinggi secara nilai rupiah adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar).
Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui zoom meeting di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, pada Senin (18/9).
“Berdasarkan data dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI hingga 15 September 2023, Kaltara provinsi urutan ke-2 penggunaan PDN Tertinggi terhadap RUP, atau berada di atas Kalteng yang mencapai 53,20 persen. Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen,” jelas Sekprov Kaltara, Suriansyah.
Hadir mendampingi Sekprov Suriansyah diataranya Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah, Amir Hamsyah, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., serta Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
Diketahui bahwa ada lima tujuan dari P3DN, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan utilisasi nasional untuk meningkatkan efisiensi industri agar dapat bersaing di pasar global, meningkatkan kesempatan kerja, engurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan mengoptimalkan belanja pemerintah, dan penghemat devisa negara.
Adapun target capaian yang telah tercapai meliputi, capaian 95 persen target serapan APBD/APBN, transaksi minimal sebesar 500 triliun di e-katalog, peningkatan permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, dan peningkatan jumlah onboarding UMKM/Industri Kecil Menengah ke ekosistem digital. * dkisp/jk/kjs.
PEMPROV KALTARA
Gubernur Gandeng Asprindo Tarik Investor ke Kaltara

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dalam rapat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Asprindo dan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara daring di rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltara, Ahad (17/9).
“Mudah-mudahan para anggota Asprindo yang memiliki jaringan dan dukungan yang kuat dapat membuka peluang baru bagi pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.
Dihadapan jajaran DPW Asprindo Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang meminta dukungan dalam menarik investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara.
“Mudah-mudahan dengan masuknya beberapa industri yang akan dibawa oleh Asprindo, kita dapat membentuk suatu kampung industri,” ungkapnya.
Banyak potensi dan peluang yang ada untuk pembangunan di Provinsi Kaltara, termasuk dalam bidang pertanian. Saat ini, kata Gubernur Zainal, petani-petani milenial sudah mulai aktif dan berperan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kaltara, dengan kelompok petani milenial yang telah terbentuk di 4 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
“Hal ini juga telah disampaikan bahwa petani-petani di Kaltara telah aktif berperan, dan kami sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), bukan hanya untuk provinsi tetangga, melainkan Kaltara menjadi gerbang IKN,” ujarnya.
“Dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), selalu memberikan dukungan dan mengembangkan usaha di sektor pertanian dan peternakan dengan menyediakan bantuan berupa bibit pohon serta hewan ternak yang dibeli dan dikembangbiakkan untuk digunakan di Kaltara,”sambungya.
Gubernur juga langsung menyampaikan kepada Ketua DPP Asprindo, Jose Rizal, agar dapat membantu DPW Asprindo Kaltara dalam memberikan dukungan melalui peluang investasi bagi pengusaha besar untuk berinvestasi di Kaltara.
“Dan saya, melalui kesempatan ini, ingin menyatakan bahwa jika ada investor di Kaltara, termasuk semua proses aplikasi dan sebagainya, saya akan membantu mempercepatnya dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kaltara,” katanya. *dkisp/jk/kjs.
-
POLDA KALTARA6 days ago
Press Release : “Meninggalnya Brigpol Setyo Herlambang Akibat Kelalaian Senjata Api”
-
Ekonomi1 week ago
Ayo, Budayakan Berbelanja Diwarung Kecil dan Pasar Tradisional
-
DPRD Kaltara2 weeks ago
Jembatan Fa Abak Krayan Hancur, Dinas PUPR Perkim Kaltara Diminta Segera Memperbaiki
-
PEMPROV KALTARA1 week ago
Bina Marga PUPR Kaltara Janji Segera Tangani Jembatan Ambruk di Krayan