Connect with us

PEMPROV KALTARA

Kepangkatan Bukan satu-satunya Syarat Jabatan Seorang Duduk Dalam Jabatan

Published

on

Ilham Zain S Sos Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR — Kasak-kusuk soal seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) duduk dalam jabatan, akhir-akhir ini ramai, dan media Jurnal Kaltara pun beruntung bisa mengupas dinamika dan aturan nya bersama Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Ilham Zain S Sos.

Menurut Ilham sapaan akrabnya mengatakan, untuk penilaian bagi ASN dalam menduduki jabatan, tak hanya dilihat dari kepangkatan saja. Kompetensi , kualifikasi serta moral, loyalitas dan integritas justru menjadi pertimbangan utama. Demikian yang disampaikan ilham zain kepala dinas DKISP provinsi Kaltara menjawab pertanyaan isue-isue seputar manajemen kepegawaian di provinsi Kalimantan Utara.

Jadi mohon dipahami teman teman ASN untuk bersaing dalam satu jabatan saat ini tidak lagi bersifat spoil (kedakatan, manja) sekarang kita sudah masuk dalam suasana management tallen (meriet), sehingga produktifitas menjadi jawaban terhadap pemberian fasilitas termasuk penambahan penghasilan.

ilham juga menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Kaltara baru saja meraih penghargaan BKN VII Award untuk tiga kategori. Yakni Layanan Mutasi Kenaikan Pangkat Berbasis SIASN Terbaik, Kategori Layanan Penetapan NIP/NIPPPK Berbasis SIASN Terbaik, dan Katagori Layanan Integritas Sistem, CAT dan Digitalisasi Tata Naskah Terbaik.

Itu sifatnya penilaian dari BKN karena tingkat kepatuhan pelayanan administrasi kepegawaian kaltara masuk dalam penilaian yang dipersyaratkan. Tidak ada upaya pendekatan atau loby-loby ini murni penilaian BKN pusat sebagai lembaga negara yang punya otoritas menilai kinerja . Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal lain termasuk persoalan internal yang menyangkut ketidakpuasan tertentu, Jadi ini soal capaian pelaporan dan pelayanan

Diapun menegaskan jika saat ini pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu tak lagi hanya melihat kepangkatan saja. Ada pertimbangan lain yang menurutnya merupakan nilai paling penting, yakni kompetensi kualifikasi integritas.moral dan track record kinerja.

“Bukan lagi seperti jaman dulu, hanya melihat pangkat saja. Itu cuma salah satu item pertimbangan. Yang paling penting harus punya kompetensi. Apakah memiliki skil dan kemampuan yang memang dibutuhkan,” ujarnya.

Jadi menurut ilham jika pangkat minimal nya tercapai maka itu modal awal untuk diapresiasi yang seterusnya akan dinilai produktifitas kinerja dan skill atau kemampuan dan kepercayaan yang bersangkutan mampu untuk menjabat dalam jabatan tertentu. Itulah penyebabnya, banyak pegawai muda, yang justru mendapat kesempatan menduduki jabatan karena memenuhi hal tersebut.

“Di beberapa daerah bahkan jabatan administrator atau eselon III sudah melakukan seleksi semacam open biding untuk bisa terpilih dalam satu jabatan, ” katanya.

Ilham menjelaskan, dalam aturan BKN nomor 26-30/IV/152-5/99/ tahun 2018 termaktum jelas jika ASN yang menduduki jabatan administrator ataupun pengawas, harus sesuai kualifikasi dan kemampuannya. Memiliki tingkat kualifikasi sesuai kemampuan yang dibutuhkan, integritas dan moralitas.

Perlu diketahui bahwa ada 3 jenis jabatan dalam lingkungan ASN yaitu

1. Struktur

2. Fungsional Umum

3. Fungsional Tertentu

Masing-masing jabatan punya jenjang karir masing masing, yang saat ini sedang dikuatkan oleh pemerintah agar berdaya guna dan berdaya saing yang punya output sesuai kapasitas, job description dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Saat ini manajemen PNS sudah tertata kuat tidak lagi hanya berdasarkan kepangkatan senioritas umur tapi talenta merit syatem (kemampuan) jadi pengabdian PNS tidak selalu dalam jabatan struktural tapi fungsi fungsi yang produktif jadi PNS jangan lagi terkungkung pada frame berfikir struktur, jabatan mentereng.

Justru saat ini pemerintah sedang memberikan penguatan terhadap jabatan Fungsional Tertentu melalui penyetaraan dan infasing.

Ketika ditanya persoalan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal

Sinyalemen adanya PNS yg melanggar aturan dalam penentuan jabatan dan diturunkan satu tingkat pangkatnya. Ilham menjelaskan hal itu tak terbukti. Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi dan yang lain. “Tidak benar ada hal yang seperti itu,” tambahnya.

hasil pemeriksaan tidak membuktikan adanya pelanggaran jadi tidak boleh dikenakan sanksi apapun  *jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik, Gubernur Zainal Raih Penghargaan SPM Awards 2025

Published

on

By

Gubernur Kaltara Dr H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, (kanan) menerima penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025 pada kategori Provinsi Berkinerja Terbaik

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sukses mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025 pada kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Dalam Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024 Tingkat Provinsi di Regional Kalimantan dan masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima penghargaan berupa piagam dan medali diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jum’at (23/5).

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa apresiasi penghargaan yang dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia secara hybrid ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh tingkatan di daerah.

“SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi komitmen terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ucap Tito Karnavian.

Terangnya, SPM Award yang dimulai sejak tahun 2022 ini rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan telah menjadi bagian agenda penting dalam pembinaan dan penilaian kinerja daerah dalam penerapan SPM.

“Kami ingin daerah berlomba – lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Ketika pelayanan publik meningkat, maka pembangunan daerah pun akan semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Tito Karnavian.

Untuk diketahui, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Hadirnya SPM juga sebagai tolak ukur kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan.

Terdapat enam bidang layanan dasar yang harus diterima masyarakat diantaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal, provinsi Kaltara yang telah berdiri 12 tahun ini telah sukses dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik sehingga masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.

Kesuksesan dalam memberikan pelayanan publik terbaik tersebut menegaskan bahwa Kaltara mampu bersaing bahkan sejajar dengan provinsi – provinsi besar lainnya di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Jakarta.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Warga Desa Antutan Yang Terdampak Banjir Sudah Menerima Bantuan

Published

on

By

Penyaluran bantuan sembako kepada warga desa Antutan yang terdampak banjir beberapa waktu lalu.

– Kepala Desa minta lahan persawahan yang rusak bisa segera mendapat penanganan perbaikan.

TANJUNG SELOR – 37 Kepala Keluarga (KK) warga desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu kini sudah menerima bantuan sembako dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar desa tersebut. Masing-masing bantuan dari PT Gawi Palntation dan PT KLK Prima Bahagia.

“Atas nama masyarakat yang terdampak saya pantas menyampai ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan kepada warga saya yang terdampak banjir, ” kata Kepala Desa Antutan, Aminudin kepada media ini tadi pagi.

Adapun bantuan sembako yang diberikan masing-masing, 15 doz Indomie, 15 zak beras isi 5 KG, 15 pack gula pasir, 15 kotak teh celup.

“Bantuan langsung disalurkan kepada warga yang berhak menerima, ” ujarnya.

Terkait rusaknya 120 H lahan sawah, pihak nya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. ” Kita tengah mendata lahan yang mengalami kerusakan, ” imbuhnya.

Dengan kejadian ini lanjutnya kedepan perlu pemikiran bagaimana membangun infrastruktur pengendali banjir. Khususnya pada lahan persawahan warga, supaya kejadian seperti ini tidak kembali terulang.

“Kalau memungkinkan bagaimana ada perbaikan lahan sawah warga yang rusak. Supaya bisa segera diolah untuk sandaran pangan warga setiap musim panen tiba ,” tutup Aminudin. * jk.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pj. Sekprov Bustan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional se-Kaltara

Published

on

By

Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si (tengah).

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional yang digelar di halaman Gedung Tarakan Art and Convention Center, Kamis (22/5) pagi.

Pelaksanaan apel dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, ke-75 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kaltara.

Bustan hadir mewakili Gubernur, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, serta Satlinmas di Kaltara yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian luar biasa dalam melayani masyarakat.

“Semakin bertambah pula semangat pengabdian, kompetensi dan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas – tugas mulia di lapangan,” kata Bustan.

Bustan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Tarakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan apel kesiapsiagaan nasional, diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus menjaga eksistensi dan kualitas pelayanan dari Damkar, Satpol PP dan Satlinmas kepada masyarakat Kaltara.

Ia menekankan dalam upaya pencegahan kebakaran tidak hanya soal teknis pemadaman, melainkan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan daerah. Setiap kebakaran yang terjadi, sekecil apa pun dapat mengakibatkan kerugian besar yang dapat menghambat infrastruktur, ekonomi bahkan sosial masyarakat.

Demikian dengan Satpol PP dan Satlinmas, menurutnya kedua satuan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan bagi masyarakat dari berbagai potensi gangguan.

“Peran mereka tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga mencakup pelayanan langsung kepada masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan,” ujarnya.

Bustan mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan dan perlindungan aparatur Damkar, Satpol PP dan Satlinmas yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi masyarakat.

“Mari kita tingkatkan pengabdian, profesionalisme, integritas dan kolaborasi di semua level pemerintahan, demi mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. Suasana aman, tertib dan tenteram adalah kunci keberhasilan pembangunan kita ke depan,” pungkasnya. (dkisp).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!