PEMPROV KALTARA
Kepangkatan Bukan satu-satunya Syarat Jabatan Seorang Duduk Dalam Jabatan
TANJUNG SELOR — Kasak-kusuk soal seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) duduk dalam jabatan, akhir-akhir ini ramai, dan media Jurnal Kaltara pun beruntung bisa mengupas dinamika dan aturan nya bersama Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Ilham Zain S Sos.
Menurut Ilham sapaan akrabnya mengatakan, untuk penilaian bagi ASN dalam menduduki jabatan, tak hanya dilihat dari kepangkatan saja. Kompetensi , kualifikasi serta moral, loyalitas dan integritas justru menjadi pertimbangan utama. Demikian yang disampaikan ilham zain kepala dinas DKISP provinsi Kaltara menjawab pertanyaan isue-isue seputar manajemen kepegawaian di provinsi Kalimantan Utara.
Jadi mohon dipahami teman teman ASN untuk bersaing dalam satu jabatan saat ini tidak lagi bersifat spoil (kedakatan, manja) sekarang kita sudah masuk dalam suasana management tallen (meriet), sehingga produktifitas menjadi jawaban terhadap pemberian fasilitas termasuk penambahan penghasilan.
ilham juga menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Kaltara baru saja meraih penghargaan BKN VII Award untuk tiga kategori. Yakni Layanan Mutasi Kenaikan Pangkat Berbasis SIASN Terbaik, Kategori Layanan Penetapan NIP/NIPPPK Berbasis SIASN Terbaik, dan Katagori Layanan Integritas Sistem, CAT dan Digitalisasi Tata Naskah Terbaik.
Itu sifatnya penilaian dari BKN karena tingkat kepatuhan pelayanan administrasi kepegawaian kaltara masuk dalam penilaian yang dipersyaratkan. Tidak ada upaya pendekatan atau loby-loby ini murni penilaian BKN pusat sebagai lembaga negara yang punya otoritas menilai kinerja . Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal lain termasuk persoalan internal yang menyangkut ketidakpuasan tertentu, Jadi ini soal capaian pelaporan dan pelayanan
Diapun menegaskan jika saat ini pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu tak lagi hanya melihat kepangkatan saja. Ada pertimbangan lain yang menurutnya merupakan nilai paling penting, yakni kompetensi kualifikasi integritas.moral dan track record kinerja.
“Bukan lagi seperti jaman dulu, hanya melihat pangkat saja. Itu cuma salah satu item pertimbangan. Yang paling penting harus punya kompetensi. Apakah memiliki skil dan kemampuan yang memang dibutuhkan,” ujarnya.
Jadi menurut ilham jika pangkat minimal nya tercapai maka itu modal awal untuk diapresiasi yang seterusnya akan dinilai produktifitas kinerja dan skill atau kemampuan dan kepercayaan yang bersangkutan mampu untuk menjabat dalam jabatan tertentu. Itulah penyebabnya, banyak pegawai muda, yang justru mendapat kesempatan menduduki jabatan karena memenuhi hal tersebut.
“Di beberapa daerah bahkan jabatan administrator atau eselon III sudah melakukan seleksi semacam open biding untuk bisa terpilih dalam satu jabatan, ” katanya.
Ilham menjelaskan, dalam aturan BKN nomor 26-30/IV/152-5/99/ tahun 2018 termaktum jelas jika ASN yang menduduki jabatan administrator ataupun pengawas, harus sesuai kualifikasi dan kemampuannya. Memiliki tingkat kualifikasi sesuai kemampuan yang dibutuhkan, integritas dan moralitas.
Perlu diketahui bahwa ada 3 jenis jabatan dalam lingkungan ASN yaitu
1. Struktur
2. Fungsional Umum
3. Fungsional Tertentu
Masing-masing jabatan punya jenjang karir masing masing, yang saat ini sedang dikuatkan oleh pemerintah agar berdaya guna dan berdaya saing yang punya output sesuai kapasitas, job description dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Saat ini manajemen PNS sudah tertata kuat tidak lagi hanya berdasarkan kepangkatan senioritas umur tapi talenta merit syatem (kemampuan) jadi pengabdian PNS tidak selalu dalam jabatan struktural tapi fungsi fungsi yang produktif jadi PNS jangan lagi terkungkung pada frame berfikir struktur, jabatan mentereng.
Justru saat ini pemerintah sedang memberikan penguatan terhadap jabatan Fungsional Tertentu melalui penyetaraan dan infasing.
Ketika ditanya persoalan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal
Sinyalemen adanya PNS yg melanggar aturan dalam penentuan jabatan dan diturunkan satu tingkat pangkatnya. Ilham menjelaskan hal itu tak terbukti. Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi dan yang lain. “Tidak benar ada hal yang seperti itu,” tambahnya.
hasil pemeriksaan tidak membuktikan adanya pelanggaran jadi tidak boleh dikenakan sanksi apapun *jk.
TANJUNG SELOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di beberapa wilayah perbatasan negara, Rabu (2/10).
Peresmian 7 PLBN ini dipusatkan di PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Oecusse, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Total biaya pembangunan seluruh PLBN tersebut mencapai Rp 1,3 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut: PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, senilai Rp 128 miliar; PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Rp 145 miliar; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rp 224 miliar; PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (Kaltara), Rp 248 miliar; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rp 210 miliar; PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kaltara, Rp 243 miliar; dan PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rp 127 miliar.
Dari 7 PLBN yang diresmikan, 3 di antaranya terletak di Kalimantan Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
Kebijakan pembangunan PLBN ini sejalan dengan Nawa Cita, khususnya pada poin membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
“Pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan juga dapat menjadi buffer zone bagi pertahanan Indonesia. Perbatasan adalah beranda depan negara kita dan mencerminkan wajah sebuah negara,” kata Presiden Jokowi.
Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, menyambut baik peresmian tersebut. “Peresmian tiga PLBN di Kalimantan Utara oleh Presiden Joko Widodo merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kedaulatan negara serta memperhatikan wilayah perbatasan,” jelasnya.
Togap menambahkan, kehadiran PLBN Sei Nyamuk, Labang, dan Long Nawang akan sangat membantu dalam mempercepat konektivitas serta meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Menurutnya, Kaltara sebagai salah satu provinsi dengan wilayah perbatasan terluas, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI. Karena itu, adanya PLBN itu membuatnya optimistis terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. “Sebab, PLBN ini tidak hanya menjadi gerbang pengawasan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuntasnya.(dkisp)
TARAKAN – Pjs Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Togap Simangunsong menyerahkan program jaminan keselamatan BPJS Ketenagakerjaan kepada kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke-17 di ruang pertemuan Hotel Diamond, Selasa (1/10).
Menurutnya, program ini diberikan kepada 24 atlet untuk menjamin keamanan dan proteksi saat bertanding. Jaminan yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM)
“Manfaat BPJS Ketenagakerjaan melindungi semua atlet. Paling tidak ada proteksi,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK ini.
Selain itu, melalui kesempatan ini, Togap meminta kepada kepala daerah yang berada di kabupaten/kota untuk bergotong royong menambah pendanaan kontingen Pepranas ini, tidak hanya melalui APBD tetapi dari CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltara.
“Jangan hanya mengandalkan APBD saja. Kita juga mengimbau agar perusahaan supaya bisa berpartisipasi,” tutupnya.
Selanjutnya, ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kaltara Slamet Yahya mengatakan sumber dana pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana hibah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Anggaran ini mengcover kebutuhan 24 atlet dan training center. Slamet mengharapkan dikesempatan mendatang pemerintah secara berkesinambungan memberikan dukungan untuk anggaran dana hibah pada tahun-tahun selanjutnya.
“Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh anggota NPCI Kaltara dan daerah mengucapkan terimakasih atas bantuan dana hibah yang diberikan kepada kami di mana setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan olahraga bagi warga disabilitas yang ada di Kalimantan Utara,” ucapnya.
Untuk diketahui cabang olahraga yang diikuti para atlet ini adalah para atletik (4 orang), para renang, para catur (4 orang), para bulu tangkis (8 orang), para tenis meja (2 orang), dan para angkat berat (3 orang). (dkisp)
TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi, yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Luminor, Rabu (2/10).
Dalam sambutannya, Togap mengatakan dalam upaya mendukung pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terdapat 2 perempuan yang berperan penting yaitu istri dan ibu.
“Dalam mendidik integritas dan budaya anti korupsi, perempuan itu menjadi kata kunci didalam rumah tangga, kesuksesan seorang laki – laki hebat dan berhasil karena ada wanita hebat disamping karena setara,” kata Togap Simangunsong.
Perempuan memiliki peran penting dalam mendampingi pasangannya atau suaminya dalam kegiatan aktifitas sehari – hari, perempuan sebagai ibu juga mampu menanamkan nilai integritas dan budaya bagi anak dan lingkungan keluarganya.
Ia menjelaskan perempuan memiliki peran dalam mendukung pendidikan pencegahan korupsi dimulai dari lingkungan keluarganya, lalu lingkungan sekitar dan komunitasnya. Sehingga memiliki peran ganda baik domestik dan publik.
Togap menyebutkan isu korupsi membutuhkan pendekatan sosial masyarakat, terkhususnya perempuan agar bisa memahami isu korupsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari – hari. “Untuk itu perempuan harus mengetahui dan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, dapat mempengaruhi pasangan agar dapat menjauhi perilaku korupsi,” tuntasnya.
Sementara itu Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Sumarmo mengatakan kegiatan bimtek dapat menanamkan nilai integritas melalui peranan perempuan dalam kegiatan sehari – hari.
“Harapannya bimtek ini bisa membangun pemahaman khususnya untuk organisasi – organisasi perempuan bisa menyebarkan nilai – nilai integritas ini di organisasi lingkungan, bisa tertanam di provinsi Kaltara ini,” katanya. (dkisp)
-
POLDA KALTARA2 weeks agoAtlet Pencak Silat Polda Kaltara Raih Juara 3 Kejurnas Pencak Silat Kapolri Cup Tahun 2024
-
Bulungan5 days ago67 Orang Calon Wasit Sepakbola di Bulungan Ikuti Pelatihan
-
Kaltim3 days agoKejati Kaltim Sita Tiga Bangunan
-
PEMPROV KALTARA5 days agoLantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Togap Harapkan Pelayanan Publik Dapat Berjalan Maksimal