PEMPROV KALTARA
Pemetaan Kompetensi Diikuti 500 ASN
TANJUNG SELOR – Sebanyak 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Pembekalan Persiapan Pelaksanaan Tes Pemetaan/Penilaian dan Kompetensi PNS (Talent Pool) dengan Metode Computer Assisted Competency Test (CACT-BKN), Rabu (5/7).
Talent Pool ini dimaksudkan untuk memetakan kompetensi PNS agar sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya sebagai abdi negara. Di mana ASN yang mengikuti kegiatan ini terdiri pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional.
Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.AP mengungkapkan pemerintah Indonesia telah mencanangkan manajemen ASN berbasis sistem merit.
Dengan mengedepankan manajemen talenta sebagai kegiatan prioritas untuk membangun SDM yang profesional, netral, berintegritas, dan berkinerja tinggi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
“Sistem merit atau meritrocacy adalah sistem yang dikelola oleh orang-orang yang diseleksi berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kualitas kinerja aparatur,” tutur Suriansyah di Hotel Pangeran Khar.
Suriansyah berharap melalui program Talent Pool dapat mendata profil kompetensi ASN potensial di OPD masing-masing yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan.
Tes yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 5-7 Juli 2023 dibagi menjadi 5 (lima) sesi pada 2 (dua) lokasi yang berbeda dengan jumlah peserta sebanyak 500 aparatur.
“Saya berharap peserta sekalian dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan PNS yang mempunyai kompetensi unggul, profesional dan berintregitas dalam mendukung pencapaian visi misi Kaltara,” tutup Suriansyah.
Hadir dalam kegiatan sosialisasi secara langsung, Asesor SDM Aparatur Utama Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN RI, Wakiran, S.H., M.H. dan hadir secara daring Kepala Puspenkom BKN RI, Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc. dan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, A. Darmuji, S.Sos., M.Si.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Andi Amriampa mengungkapkan, urgensi dari pelaksanaan pemetaan tersebut ialah melihat potensi masing-masing pejabat terkait.
Hingga saat ini, semua peserta telah teregistrasi melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN). Di mana dalam pelaksanaannya terbagi dalam 5 sesi selama 3 hari.
“Masing – masing 100 orang per sesi dibagi dalam 2 lokus. Lokus CAT – BKD Jl. Durian dengan Laboratorium SMA Negeri 1 Tanjung Selor,” ungkap Andi Amriampa.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Renbang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Yusuf Suardi, S.Pd, M.Pd menyebut kegiatan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi bagi ASN Kaltara merupakan program prioritas nasional BKN tahun 2023.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi antara BKN dan BKD Provinsi sebelum penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi tahun 2023 dilaksanakan,” ujarnya.
Yusuf juga menyampaikan tentang tantangan yang ada saat ini tentang masih rendahnya data potensi dan kompetensi ASN.
“Semoga dengan digunakan metode CACT ini mampu memenuhi data potensi dan kompetensi ASN secara cepat. Di samping itu, faktor biaya yang mahal dalam pengumpulan data potensi dan kompetensi ASN sebelum adanya sistem CACT bisa dieliminir,” katanya.
Menurutnya, metode CACT dirancang sedemikian rupa dengan beberapa karakteristik, diantaranya berbasis digital, diselenggarakan secara massal, pengelolaan data berbasis aplikasi, serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang digunakan oleh pejabat adminstrator, pengawas, pelaksana, fungsional madya jenjang ke bawah.
“Cakupan tahapannya meliputi tiga subtes yakni manajerial sosio-kultural, literasi digital, dan emerging skill,” tuntasnya. *dkisp.
PEMPROV KALTARA
Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
PEMPROV KALTARA
Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli
TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah
TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Kapolda Kaltara Kunjungi Satkamling Nunukan: Dorong Peran Aktif Warga dengan Bantuan Sepeda Patroli
-
DPRD Kaltara2 weeks ago
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Kapolda Kaltara Serahkan 800 Bibit kepada Kelompok Tani di Long Apung: Dorong Ketahanan Pangan di Perbatasan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, Kunjungi Perbatasan RI-Malaysia di Long Apung