DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Berharap PPDB 2023 Berjalan Lancar
TARAKAN – Hampir setiap tahun pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menimbulkan persoalan, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berharap 2023 ini bisa berjalan lancar.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 Yancong dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara yang dilaksanakan di ruang rapat Hotel Tarakan Plaza, Kamis (22/6/23).
“Tahun lalu terjadi persoalan, makanya sempat diundur pendaftarannya. Alasan tahun lalu itu lebih kepada operator PPDB yang tiba-tiba diganti, makanya sebelum penerimaan tahun ini kami dari Komisi 4 melakukan evaluasi bagaimana persiapan Disdikbud Kaltara dalam PPDB karena kita tidak mau kejadian tahun lalu terulang,” kata Yancong.
Yancong berpesan antisipasi modus kecurangan pindah Kartu Keluarga (KK), supaya Disdikbud mendeteksi. Sehingga PPDB tahun 2023 ini, berjalan lancar tidak ada menimbulkan persoalan atau gejolak.
“Kami minta itu diverifikasi lagi betul gak ini orang masuk di KK itu, jangan sampai ada yang pindah secara tiba-tiba. Mudah-mudahan tanggal 26 Juni ini tidak ada lagi persoalan tentang PPDB,” imbau politisi Gerindra.
Apabila persoalan KK ini terus terjadi, kata Yancong sama saja masyarakat tidak jujur. Dampaknya merugikan masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, karena akibat kecurangan dengan pindah KK.
“Gara-gara pindah KK itu mereka tidak keterima karena jaraknya. Tahun lalu itu di SMA Negeri 1 Kota Tarakan jauh terjauhnya hanya 395 meter, sehingga orang yang tinggalnya lebih dari itu tidak keterima makanya kita minta itu betul-betul di deteksi,” ungkapnya.
Komisi 4, juga mengapresiasi Disdikbud Provinsi Kaltara yang telah menambah rombongan belajar (Rombel) di Kota Tarakan. Untuk SMA Negeri 1 Kota Tarakan penambahan 1 rombel, SMA Negeri 2 dan 3 masing-masing bertambah 2 rombel dan SMA Negeri 4 tambah 4 rombel total ada 9 rombel.
“Ini semuanya bukan semata-mata tidak.
memikirkan sekolah swasta, tapi tetap kita pikirkan supaya sekolah swasta bisa tetap eksis memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Saya kira daya tampung antara kelulusan SMP dengan SMA, SMK Negeri dan swasta yang ada cukup, jadi tidak ada persoalan, tidak ada anak-anak yang tidak sekolah,” jelasnya.
Hanya saja, kata Yancong persoalan masuk sekolah swasta adalah uang pangkalnya atau uang masuk pertama cukup besar. Sehingga Komisi 4 meminta Disdikbud memberikan subdidi kepada peserta didik yang masuk ke sekolah swasta apakah itu 50 persen atau lebih.
“Jadi orangtua itu tidak menjadikan persoalan bahwa uang mukanya itu tinggi, mudahan itu bisa terlaksana jadi anak-anak dimana pun bisa sekolah. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan orangtua tidak mau anaknya masuk sekolah swasta,” bebernya. * hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim2 weeks agoPerjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week agoBesok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks agoBinrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan6 days agoUsai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja