Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Kualitas Bangunan SMKN Sehati dan SMKN 2 Malinau Dipertanyakan Tim Pansus DPRD Kaltara

Published

on

Tim Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2022, Jufri Budiman (kanan) Norhayati Andris (tengah), Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Kaltara (kiri).

TANJUNG SELOR – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun anggaran 2022, yang terdiri dari beberapa orang-orang anggota DPRD yang turun ke Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung menemukan beberapa permasalahan di lapangan, diantara nya temuan hasil pembangunan proyek fisik SMK Sehati dan SMK 2 kabupaten Malinau.

Menurut Ketua  Pansus LKPj DPRD Kaltara, Jufri Budiman melalui sambungan telpon selularnya, Jumat 31/3/2023 mengatakan, untuk pembangunan SMK Sehati kondisi bangunan sangat tidak sesuai. Ditambah kontraktor pelaksana kerja saat peninjauan tidak hadir mendampingi tim, padahal yang bersangkutan jauh sebelumnya sudah disurati.

Sesuai hasil temuan lapangan ada beberapa item pekerjaan juga harus di finishing ulang, baik di SMK Sehati maupun di SMK 2 Malinau tersebut.

“Dalam.hal temuan ini tim Pansus belum memberikan rekomendasi apapun, hanya meminta kepada kontraktor pelaksana untuk memperbaiki pekerjaan yang dianggap belum.sesuai RAB, ” tegas Jufri Budiman.

Diantara yang belum sesuai RAB antara lain kayu jendela yang tak sesuai, plaster dinding yang kurang rapi, beberapa tehel lantai yang pecah dan bangunan yang tidak siku.

“Pokoknya secara kasat mata terlihat bangunan nya kurang bagus lah, ” imbuh Jufri Budiman.

Selain itu tambah nya, untuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, sama sekali belum diserahkan kepada tim Pansus, harapan nya RAB tersebut bisa segera diserahkan secepatnya.

Tim juga sudah bertemu langsung dengan kepala Sekolahnya, karena proyek ini menggunakan pola Swakelola yang bertanggungjawab ada lah kepala sekolah masing-masing

Di kesempatan itu, Jufri juga mengaku sempat mengingat kan kepada kepala sekolah, bahwa yang menggunakan bangunan adalah mereka. Oleh sebab itu peran kepala sekolah sangat penting untuk menjaga kualitas pekerjaan bangunan.

Sementara itu, di Kabupaten Tana Tidung (KTT) tim Pansus mengaku puas dengan hasil pekerjaan nya, Diantaranya jalan sepanjang 380 meter didaerah transmigrasi yang sudah diaspal hasil nya cukup bagus. Termasuk pembangunan siring penahan longsor yang ada disana hasilnya juga sudah sesuai harapan.

Secara terpisah Darsono PPK dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, dikonfirmasi melalui pesan WhatsAPP, Jumat 32/3/2023 mengatakan, bahwa pembangunan SMKN 2 dan SMKN Sehati telah dilaksanakan sesuai RAB dan gambar.
.
Terkait dengan ada nya keramik pecah itu terjadi karena pada saat melakukan pembersihan ketika selesainya pekerjaan, dan juga disebabkan karena ada nya penurunan tanah.

“Tapi kerusakan ini akan segera akan di perbiki. Untuk pekerjaan pelaster telah dilakukan sesuai dengan prosedur yakni plaster dikerjakan dengan memakai alat dan ditimbang keselarasannya, ” ujar Darsono

Kalau untuk siku bangunan lanjutnya, menyesuaikan kondisi tanah. “Tapi secara kualitas menurut saya selaku PPK sudah saya awasi dan sesuai, ” bebernya

Mengingat bangunan ini nanti akan dipergunakan anak-anak atau para siswa di Malinau tentu dengan itu ia selalu mengingatkan supaya kualitas bangunan yang di utamakan. *;jk/js.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending