Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Situs Cagar Budaya di Kaltara Belum Sepenuhnya Terdata

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Raperda Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mulai dibahas.

TARAKAN – Pembahasan raperda ratusan cagar budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) perlu mendapat perhatian semua pihak. Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Provinsi Kaltara saat melakukan pembahasan perdana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (24/3/23).

Rapat ini, dihadiri hampir semua anggota Pansus termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kaltara dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Alhamdulillah syukur pembahasan perdana kita Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berjalan dengan lancar. Sepertinya ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Provinsi Kaltara, termasuk OPD-OPD nya karena begitu saya undang Alhamdulillah semuanya hadir,” kata Ketua Pansus 1 DPRD Provinsi Kaltara Ainun Farida.

Menurutnya, keberadaan raperda ini sangat dibutuhkan masyarakat, karena di Kaltara banyak cagar budaya membutuhkan perhatian. Adanya raperda yang nantinya dijadikan Peraturan Daerah (Perda), bisa menjadi payung hukum dalam pengelolaan cagar budaya di Kaltara terutama dalam penataan dan pemeliharaannya.

“Banyak hal-hal yang harus kita timbulkan tapi belum kita perhatikan, belum disentuh oleh pihak pemerintah, karena belum ada aturan yang memayungi itu. Dengan adanya inisiatif dari DPRD Provinsi Kaltara ini, Alhamdulillah syukur semuanya bersemangat untuk segera melakukan hal-hal yang belum kita lakukan termasuk pembicaraan dan masalah pelestarian cagar budaya ini,” jelas politisi Golkar itu.

Berdasarkan data yang dicatat Disdikbud, di Kaltara ada lebih dari 100 cagar budaya. Hanya saja yang sudah di keluar Surat Keputusan (SK) hanya 11.

“Banyak cagar budaya kita ini beratus-ratus bahkan mau hampir 500 an, yang sudah dicatat oleh Disdikbud itu 100 lebih. Tapi yang baru di SK kan baru 11 dan banyaknya yang masih belum tersentuh, ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Kenapa itu penting? Dikatakan Ainun supaya cagar budaya yang ada di Kaltara tidak hilang dan tetap terjaga untuk generasi muda, sehingga mengetahui tentang budaya dan adat istiadat di Kaltara.

“Contohnya cagar budaya peninggalan Sultan Bulungan banyak, belum lagi peninggalan perang Dunia ke II banyak, nah ini kalau kita gak buat Perda itu gak ada aturan buat kita untuk memayungi nya untuk kita masuk kesana,” tambahnya.

Masalah pelestarian cagar budaya, dijelaskan Ainun soal penjagaan dan segala macam. Hal ini terkait anggaran untuk membayar orang yang menjaganya. Belum adanya payung hukum, membuat pembayaran gaji belum bisa dianggarkan.

“Dengan adanya raperda ini menjadi perda, sudah ada pos-pos anggarannya, termasuk bisa menyumbang PAD juga. Jadi banyak hal positif disini, selama ini kan kita tidak pernah memperhatikan itu padahal ini uang besar, banyak pemasukan-masukan andai kata kita betul-betul memperhatikan nya,” bebernya.

Begitu juga soal pengembangan cagar budaya, dengan terbitnya perda ini nantinya semua OPD bisa bersatu baik pusat maupun daerah. Cagar budaya yang sifatnya nasional, anggaran untuk pengembangan dan pelestarian bisa berbagi antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Kalau kita hanya anggaran Provinsi maupun Kabupaten/Kota terbatas kan, ketika ini nanti jadi perda ada bahasa cagar budaya untuk wilayah Kabupaten/Kota, Provinsi dan wilayah pusat itu luar biasa. Itu kita kejar juga sebenarnya, supaya yang selama ini kita kaya akan sastra budaya tapi ada yang belum kita sentuh,” tutupnya. * jk/fb/kjs.

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Sampaikan Pandangan Umum Fraksi

Published

on

H Achmad Jufrie SE MM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan).

TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Ke – 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidanan II Tahun 2024, Rabu (19/06/24).

Pada Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Prov. Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM.,M.A.P dan Para Perwakilan OPD.

Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara diawali oleh Fraksi Partai PDI-P disampaikan oleh Yakup Palung, dilanjutkan Fraksi Hanura oleh Tamara Moriska, SH, kemudian Fraksi Gerindra oleh Yancong, S.Pi, Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Anto, Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh Hendri Tuwi, SE., M.Si, diakhiri penyampaian Fraksi Amanat Nasional Bintang Kebangsaan oleh Supaad Harianto, SE.

Mengawali pandangan umumnya Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kalimantan Utara yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga yang baru diraih untuk Tahun 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan harapan atas predikat tersebut tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menjadi lebih baik lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus terus dilakukan.

Kemudian beberapa poin penting dari penyampaian fraksi-fraksi menyoroti terkait bidang infrastruktur/ pembangunan daerah, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun keseluruhan fraksi memberikan pendapat secara umum bahwa seluruh fraksi menyetujui Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ini dan berharap agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi, untuk selanjutnya pihak pemerintah untuk memberikan jawaban dari Pandangan umum dimaksud yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2023

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (kanan).).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (11/06/24).

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST dan dihadiri Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, Kepala OPD dan berserta Jajarannya di Gedung Paripurna DPRD Prov. Kaltara.

Ketua DPRD Prov. Kaltara mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.” kata Albertus S. Marianus.

Selain hal tersebut, laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada rapat paripurna ini Kepala Daerah dalam hal ini diwakili oleh Sekda Dr. H. Suriansyah, M.AP menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2023 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, dimana untuk ke 10 (sepuluh) kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali dapat mempertahankan capaian tertinggi untuk penilaian laporan keuangan oleh BPK – RI yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini menjunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama Tahun 2023 dapat diselenggarakan secara lebih berkualitas melalui prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta transparan dan akuntabel.

Rapat ini ditutup dengan penyerahan Nota Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Apresiasi Raihan WTP Pemprov

Published

on

Acara penyerahan dokumen Opini WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara.

Dokumen Opini WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 diserahkan oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si., CSFA., CFrA. kepada Gubernur Kaltara Dr. (H.C) H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum didampingi Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si dan Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah pada Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin (04/06/24).

Penghargaan Opini WTP ini bisa diraih karena adanya sinergitas dan kerjasama antar stakeholder pada tiap instansi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

WTP yang diraih Pemprov Kaltara ini tidak hanya sekedar prestasi, namun juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending