Connect with us

Berita Tana Tidung

Menjelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Segera Cairkan TPP ASN

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

TIDENG PALE – Hingga memasuki pertengahan bulan Maret 2023, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum kunjung dicairkan, akhirnya ada saja diantara oknum ASN yang menyampaikan keluhan nya kepada anggota DPRD.

“Ada beberapa ASN yang bertemu saya saat berolahraga, baik di lapangan Sepak Bola maupun di gedung Bulu Tangkis, di acara Aqiqah maupun di acara kawinan menyampaikan keterlambatan cairnya TPP mereka, ” kata Jamhor, anggota Komisi III, DPRD KTT, malalui pesan suara ke media ini, Kamis 16/3/2023.

Untuk itu Jamhor mengaku langsung berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), menurut mereka hanya tinggal menunggu dokumen ditandatangani saja. “,Nah kalau hanya itu apa ada lagi kendala lain sehingga pencairan nya belum kunjung dilaksanakan, “kata Jamhor.

Mengingat sebentar lagi kita melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan 1444 H, sebaiknya pencairan TPP ASN ini disegerakan. Agar saat melaksanakan nya bisa berjalan dengan lancar. * jk.

Tana Tidung

KTT Kekosongan BBM, Aktifitas Warga Nyaris Lumpuh

Published

on

Jamhor anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tana Tidung dari Fraksi Partai Nasdem.

TIDENG PALE – Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Tanah Tidung saat ini disebut- sebut sudah tak ada lagi di SPBU maupun APMS yang ada disana, akibatnya, aktifitas masyarakat mulai lumpuh, Bupati dan Wakil Bupati diminta segera bersikap tegas untuk mengatasi kekosongan BBM tersebut.

“Sekarang jangankan satu liter setetes minyak pun sudah tak ada di SPBU maupun APMS, sehingga mulai berdampak terhadap aktifitas setiap orang, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di Sesayap Hilir sudah tak bisa lagi ngantor, ” kata Jamhor, anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem kepada media ini melalui pesan suara di WhatsAPP, Kamis 16/3/2023.

Walau pun ada Bentol (Bensin botolan, red) dipasaran, harga nya juga sangat tinggi jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Benar-benar sekarang semua aktifitas nyaris lumpuh, bayangkan nelayan sudah tak bisa lagi melaut, Petani istirahat tak bisa ke kebun demikian pula Speed Boat cepat tujuan Tideng Pale – Tarakan Sudah tak bisa bergerak lagi, ” Imbuh Jamhor.

Kondisi itu disampaikan Para pemilik Speed Boat yang ada di Sesayap Hilir tersebut, salah satunya atas nama Ridwan. Menurutnya, Untuk mengantar orang hamil yang ingin melahirkan mereka sudah merasa kesulitan mendapatkan BBM, demikian pula untuk mengantar warga yang sakit dan ingin rawat inap di RSUD juga demikian.

“Yang pasti bukan hanya kendaraan roda dua dan roda empat saja, melainkan speed boat juga jauh lebih penting BBM nya harus selalu tersedia, ” Pungkas Jamhor. * jk.

Continue Reading

Tana Tidung

Jelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Rutin Gelar Operasi Pasar

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

– Bila terjadi kenaikan harga Sembako yang tak terkendali, segera gelar pasar murah.

TIDENG PALE – Menjelang ibadah puasa Ramadhan 1444 H, anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT), Jamhor, meminta Pemkab melalui stake holder terkait untuk rutin memantau ketersediaan stok maupun harga barang kebutuhan pokok masyarakat dipasaran.

“Selain memantau harga dan stok sembilan bahan pokok (Sembako), kita juga meminta kepada Pemkab KTT melalui OPD terkait rutin melakukan operasi pasar, ” kata Jamhor kepada media ini, Sabtu 14/3/2023.

Selain itu beberapa waktu lalu anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dari partai Nasional Demokrat ini juga mengaju sudah melakukan. perbandingan harga sembako di Tanjung Selor, Malinau dan Tana Tidung. Ditemukan beberapa jenis barang kebutuhan masyarakat yang harga nya agak sedikit selisih, walaupun selisih tersebut tidak terlalu jauh namun cukup memberatkan masyarakat kelas menengah kebawah.

“Kalau barangnya dibeli dalam jumlah banyak maka selisih harga nya juga banyak, ” imbuh Jamhor.

Kenapa kita harus mengingatkan ketersediaan stok dan harga barang?, karena biasanya menjelang ibadah Puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri permintaan pasti meningkat. Otomatis dengan tinggi nya permintaan maka harga juga akan naik, begitulah hukum pasar.

“Nah disinilah peran pemerintah untuk pengawasan dan pengendalian harga dibutuhkan. Bila terjadi kenaikan maka sebaiknya diimbangi dengan.menggelar Pasar murah terhadap jenis barang tertentu yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, ” tutup Jamhor. * jk.

Continue Reading

Tana Tidung

Jamhor : “Saya Minta Pemkab KTT Segera Tuntaskan Ganti Rugi Lahan Pusat Pemerintahan”

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

TIDENG PALE – Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhor, mengingatkan kepada Pemerintah untuk segera menginventarisir para pemilik lahan dan bangunan yang ada di kawasan pembangunan pusat pemerintahan.

Serta menyelesaikan soal ganti rugi baik lahan, bangunan maupun tanam tumbuh milik masyarakat yang ada diatasnya.

“Jangan sampai di kemudian hari akan memunculkan masalah baru, akibat hak-hak masyarakat yang ada dilahan tersebut belum diselesaikan sebagimana mestinya, ” kata Jamhor.

Seharusnya sebelum melaksanakan kegiatan tambah Jamhor, persoalan dengan para pemilik sudah harus clear. Minimal data valid pemilik maupun luasan nya sudah ada pada tim ganti rugi yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Selain perkebunan, dilahan Pusat Pemerintahan KTT juga ada terdapat bangunan rumah walet milik, ” warga tutur Jamhor.

Lebih lanjut ia juga berharap, pihak pemerintah dalam hal ini harus jemput bola. Melakukan inventarisir siapa saja para pemilik lahan dan bangunan, menghimpun adminstrasi sebagai bukti pendukung kepemilikan.

“Seharusnya sudah ada SK Bupati terkait ganti rugi lahan, bangunan dan tanam tumbuh dilahan pusat perkantoran, * tutup Jamhor.

Menurut Jamhor, saat Komisi III Rapat Dengar Pendapat (RDP) dewan dengan Dinas PUPR Kabupaten Tana Tidung, bagian Tata Ruang, anggota dewan sempat mempertanyakan mekanisme administrasi yang di pakai untuk ganti rugi atau ganti untung lahan masyarakat, berikut bangunan dan tanam tumbuhnya. Apakah nanti menggunakan standarisasi SK Bupati atau menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum nya.

Pihak Bidang Tata Ruang PUPR menjawab, melalui saudara Irafiq mengatakan pihak nya mengaku masih dalam tahap penyusunan karena data harus akurat sesuai kondisi lapangan yang ada, ” kami harus teliti setelitinya, ” tutup Jamhor meniru pernyataan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR KTT.* jk.

Continue Reading

Trending