Berita Kaltara

Jalan Perbatasan, Pelabuhan Sebawang KTT dan Malinau Dibangun Tahun Ini

Published

1 year ago

March 11, 2023

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota DPR RI (kanan) dan Menteri PUPR Ir Muhammad Basoeki Hadimoeljana M Sc Phd Menteri PUPR Republik Indonesia (kanan).

TANJUNG SELOR – Bermula dari percakapan singkat dengan Presiden Republik Indonesia, Ir H Jokowidodo saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang di Kabupaten Malinau beberapa waktu lalu, Ir Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara berkesempatan menyampaikan apa saja pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Utara kepada Presiden.

“Disela acara peresmian bapak Presiden memanggil saya, beliau bertanya bang Torus apa yang penting disini, lalu saya bilang pak Presiden, bahwa satupun PLBN kita di Kaltara belum punya jalan tembus kecuali yang di Sebatik Kabupaten Nunukan sudah selesai dan posisinya ada di pulau, akan tetapi dua lagi yang satunya melalui sungai dan hampir selesai posisinya ada didesa Labang sementara dua lagi yang satu itu jalan nya rusak parah belum ada jalan nasional dan belum nyambung sementara yang didesa Long Midang , Krayan sama sekali sudah dibatalkan, ” kata Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat diwawancarai media ini, Jumat Malam, 10/3/2023 di sekretariat DPC PDIP jalan Pinus Tanjung Selor.

Terkait hal itu, setiba kembali di Jakarta Dedy Sitorus mengaku langsung mendapat telpon dari Menteri PUPR Ir Muhammad Basoeki Hadimoeljana M Sc Phd, beliau menanyakan perihal yang disampaikan ke Presiden. “Lalu saya menunjuk kan data-data dan video serta poto tentang kondisi disana, dan beliau faham, berjanji akan segera mencari solusi termasuk pembangunan jembatan gantung, ” kata Dedy.

Untuk ruas jalan Malinau – Krayan dari 203 kilo meter masih ada sekitar 32 kilometer antara Binuang dan Long Bawan belum nyambung, namun ada anggaran yang direncanakan yaitu lewat ADB, tapi itu belum fiks, oleh sebab itu disini saya minta tolong kalau memang benar ini segera di fiks kan. Selanjutnya ada perbaikan geometri sekitar 6 kilo meter didaerah Semamu ditambah ruas jalan Binuang ke Long Bawan sekitar 30 an, ditambah lagi satu jembatan dan masih ada sekitar 40 kilo meter yang harus di kerjakan supaya itu segera bisa fungsional, ” ujarnya.

Untuk Labang – Mansalong Dedy Sitorus mengaku sudah mendapat update dari Balai bahwa AMDAL sudah dilakukan. Sekarang sudah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED), lalu proses ijin. Nya sedang berlangsung.

“Kalau semuanya sudah selesai baru boleh dimasukan ke anggaran, ” ucap Deddy Sitorus.

Untuk kepastian nya belum bisa dipastikan, oleh sebab itu Dedy Yevri Hanteru Sitorus dijadwalkan Senin depan bertemu kepala kepala Balai PJN Kaltara. Untuk mendetailkan supaya bisa segera diajukan ke Jakarta.

“Ini juga akan saya kawal lagi di Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI ” imbuh Deddy.

Karena proses.penggaran nya ada disana. Demikian juga jalan Nasional yang ada.di Apo Kayan kabupaten Malinau, yaitu jalan yang dari Long Bangun ke Long Pahangai.

Itu pembangunan nya memang harus begitu karena wilayah nya dari sana dan terkoneksi dengan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur akan melewati Long Pahangai tersebut dan itu terus nyambung hingga ke Krayan.

Selain jalan perbatasan menurut Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, pihak nya juga sudah ada komitmen dengan Kementerian Perhubungan RI, untuk pembangunan pelabuhan-pelabuhan kecil di Sebawang Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.

“Kita juga ada mengajukan ditempat Helikopter Presiden mendarat kemarin akan dibangun pelabuhan, tapi semuanya masih berproses, ” pungkas Deddy Sitorus. * Jk.

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Terus Mendorong Pemerintah Memperbaiki Jalan Lingkungan Masyarakaf

Published

3 days ago

July 24, 2024

Tim Redaksi

Tasa Gung anggota DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan terus berupaya mendorong pemerintah untuk terus membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terutama akses-akses jalan lingkungan di perkampungan warga. Seperti jalan gang maupun jalan utamanya.

Perihal tersebut disampaikan oleh Tasa Gung anggota DPRD Bulungan saat diwawancarai media ini beberapa waktu yang lalu.

“Kita menyadari anggaran yang ada sangat terbatas, namun hal itu bisa diupayakan pembangunan nya secara bertahap sesuai kemampuan, ” ujarnya.

Menurutnya untuk desa Tengkapak dan desa Jelarai perlu perhatian khusus terkait pembangunan maupun peningkatan jalan lingkungan nya. Demikian pula di KM 9 dan KM 12 kecamatan Tanjung Selor.

“Bila jalan-jalan lingkungan ini tertata baik, secara langsung akan memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna, ” tutup Tasa Gung. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 di Paripurnakan

Published

3 days ago

July 24, 2024

Tim Redaksi

HM Fandi SH M AP Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan II Tahun 2024 untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045, di Ruang Paripurna DPRD Kaltara. Selasa (17/07/24).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah, didampingi Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, dan Wakil Ketua Andi M. Akbar, serta jajaran Anggota DPRD.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, bersama Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Dr. H. Suriansyah, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) pembahas Ranperda, yang telah bekerja keras dalam mengawal, membahas, serta memberikan masukan dan saran konstruktif mengenai substansi Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 hingga akhirnya disetujui pada kesempatan ini.

RPJPD ini penting karena menjadi dasar bagi kepala daerah dalam menyusun visi dan misi lima tahun ke depan dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara. RPJPD ini juga sangat penting sebagai pemberi arah sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dengan dilakukan persetujuan bersama ini menjadi bentuk nyata konsolidasi perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya, penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap persetujuan Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 dibacakan oleh Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP

Rapat diakhiri dengan penyerahan dokumen persetujuan bersama Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD Kaltara.(hms/jk/kjs)

DPRD Kaltara

RPJP di Bahas Pansus 1 DPRD Kaltara

Published

3 days ago

July 24, 2024

Tim Redaksi

Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Rapat Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara digelar untuk membahas dua agenda utama terkait Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Penyelenggaraan Riset serta Inovasi Daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Muhammad Iskandar, HS, dan dihadiri oleh Anggota Pansus serta Tim Pakar dari Biro Hukum dan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.

Agenda rapat ini juga mencakup penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, yang telah melalui penyesuaian dari Kanwil Kemenhukam RI.

Langkah selanjutnya setelah rapat ini akan melibatkan Kemendagri untuk proses finalisasi produk hukum daerah, dengan tahapan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah sebelum dilakukan persetujuan bersama. Proses ini dilakukan setelah memastikan bahwa semua syarat telah terpenuhi untuk memulai proses fasilitasi tersebut.

Diharapkan bahwa melalui rapat ini, akan dipercepat pembahasan RPJP-D Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2025-2045 serta memastikan kerangka regulasi yang memadai dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.

Rapat Pansus I ini menandai komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inovatif.(hms/jk/kjs)