Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Kaltara Dinilai Masih Jauh Dari Harapan

Published

on

Marli Kamis SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sekarang, semangat awal nya ada lah mengangkat isu perbatasan. Hanya saja begitu terbentuk sebagai provinsi ke 34 di Indonesia wajah pembanguan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara belum juga berubah sesuai harapan.

Perihal itu disampaikan oleh Marli Kamis SH, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ketika diwawancarai media ini, Senin 6/3/2023, kemarin.

Dimana saja wilayah perbatasan yang ada di Kaltara ini?, menurut Marli Kamis SH jumlahnya ada tiga daerah, yakni kecamatan Krayan, Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan dan daerah Pujungan atau Apo Kayan di Kabupaten Malinau.

“Ketiga kecamatan ini kenyataan nya sampai sekarang masih terisolir, ” tambah Marli Kamis.

Lebib lanjut ia juga mengatakan di antara daerah perbatasan yang paling berat dan tersulit adalah kecamatan Krayan. Kenapa ?, karena satu-satunya transportasi yang bisa menjangakaunya hanya melalui jalur udara menggunakan pesawat perintis.

“Bukti lain nya, Krayan masih terisolir bisa dilihat melalui penuntasan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dimana pembangunan Pos PLBN tersebut diantaranya pembangunan l PLBN Tau Lumbis rampung, PLBN Apo Kayan rampung, namun pembangunan Pos PLBN Krayan progres pembangunan nya sampai saat ini baru mencapai 0,5 persen, ” tegas Marli Kamis.

Untuk mensejahterakan masyarakat Krayan kunci satu-satunya adalah pembanguan akses jalan, oleh sebab itu dengan melihat kondisi geografis, seyogyanya “kue” pembangunan untuk Krayan seharusnya lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain nya di Kalimantan Utara.

Mengapa anggaran pembangunan dikatakan Marli Kamis, wilayah Krayan harus lebih besar, dasar perhitungan nya sesuai dengan tingkat “kelaparan” masyarakat. “Kelaparan yang saya maksudkan disini acuan nya adalah tingkat kebutuhan, seperti beras, gula, kopi dan lain sebagainya yang hanya bisa didatangkan melalui jalur udara dari Tarakan, Malinau maupun dari Tanjung Selor, ” ujarnya.

Yang samgat menyisakan kekecewaan lagi bahwa sampai hari ini terkait pembangunan jalan lingkar perbatasan Krayan tahun anggaran 2023 tidak teranggarkan, padahal keberadaan jalan lingkar ini sangat vital bagi masyarakat.

“Puncaknya terjadi bisa dilihat dari peristiwa pada hari Kamis yang lalu, dimana seorang ibu dari kampung saya yang akan dirujuk ke Puskesmas didesa Long Layu di Krayan Selatan, dipertengahan jalan antara desa Pa Upan dan Long Layu si ibu terpaksa melahirkan, ironisnya sang bayi meninggal dunia sementara ibunya selamat, ini terjadi dikarenakan akses jalan yang rusak parah, sulit dan memakan waktu lama untuk menjangkau Puskesmas tersebut, ” cerita Marli Kamis.

Apalah harus menunggu peristiwa yang sama terjadi terus menerus berulang-ulang, baru kita membangun jalan yang bagus kepada masyarakat ?, hanya pemerintah yang bisa menjawab itu baik pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.

Menyoal naluri untuk membangun wilayah perbatasan, harapan masyarakat hanya kepada “hati” dan pemikiran para petinggi pemerintah. “Siapa pemerintah itu, mereka adalah kepala-kepala daerah sekarang yang sangat memiliki kewenangan. *jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending