Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Pemprov Kaltara Diminta Mendata Jurusan Pendidikan dan SDM Untuk Kebutuhan KIPI PLTA

Published

on

Ellia Dj anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Euforia menyambut kehadiran proyek Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) ditanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur dan Pembangkit LIstrik Tenaga Air (PLTA) peso, Kabupaten Bulungan dan PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau, tidak cukup hanya sekedar dengan semangat saja, melainkan penyiapan SDM yang akan dibutuhkan oleh perusahaan dari masing-masing kabupaten kota se Kaltara juga mutlak harus disiapkan dengan benar, agar anak-anak daerah kelak tidak jadi penonton ditanah kelahiran nya sendiri.

Selain KIPI, dimana untuk proyek PLTA ini juga disebut-sebut listriknya kelak mampu menerangi ibukota Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

“Intinya euforia dalam menyambut kedua Mega proyek yang dikatakan berkelas internasional ini untuk masyarakat Kalimantan Utara tidak lah cukup kalau tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang pas dan pasti akan direkrut sebagai tenaga kerja di kedua mega proyek itu, ” kata Ellia Dj anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Senin 6/3/2023.

Jangan sampai tambah Ellia DJ disetiap kesempatan kita hanya memberi sekedar wacana saja, atau semacam himbauan kepada masyarakat bahwa disana (KIPI dan PLTA, red) ada peluang kerja dan usaha, yang juga dikatakan siap merekrut tenaga kerja ribuan hingga ratusan ribu orang.

Persoalan nya hari ini sudahkah pemerintah kita menyiapkan SDM itu. Untuk kelak ditempatkan diposisi yang strategis baik di KIPI maupun PLTA tersebut. Jangan sampai nanti karena tak dipersiapkan SDM nya maka tenaga kerja kita hanya jadi babu.

Artinya hanya berkerja sebagai pemungut sampah, tukang jaga malam, kemudian hanya jadi customer service. “Bukan posisi itu yang kita kejar, ” tukas Ellia Dj.

Oleh sebab itu pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kedepan KIPI dan PLTA itu seperti apa. pola pekerjaan nya, serta bidang nya harus jelas.

Oleh sebab itu baik Pemprov Kaltara dan Kabupaten Kota harus mempersiapkan SDM yang benar-benar akan dibutuhkan oleh proyek PLTA maupun KIPI tersebut.

“Karena selama ini bukan hanya pak Gubernur yang selalu menyarankan bahwa di KIPI dan PLTA banyak peluang kerja. Akan tetapi disetiap kabupaten kota ini juga disosialisasikan bahwa kehadiran investor yang sangat luar biasa itu siap membawa dampak positif kepada masyarakat setempat, ” ujar Ellia Dj lagi.

Kembali lagi apakah pemerintah kjta sudah menyiapkan itu, minimal ada balai latihan kerja (BLK), karena pada akhirnya yang dituntut nanti adalah skill, nah skill ini darimana ya sumber daya manusia nya disiapkan dengan matang.

Kalau ketika terjadi rekrutmen di KIPI maupun PLTA, kuota yang diterima sekian, kemudian bidang yang dipekerjakan formasinya ini, tapi kita tak memiliki tenaga skill tersebut kan kehadiran KIPI dan PLTA Ini menjadi sia-sia bagi putera-puteri kita.

“Atau kalau dalam disiplin ilmu yang kita punya berbeda dengan keinginan KIPI dan PLTA, maka akan muncul lagi persoalan baru dan lagi bukan menyelesaikan masalah, ” tegas Ellia Dj.

Akhir nya rekrutmen yang terjadi, perusahan akan menerima tenaga kerja dari luar Kaltara.

Jadi mulai sekarang selain mendirikan BLK, kita juga harus menjalin kerjasama dengan sekolah kejuruan yang ada. “Kita harus membidik jurusan-jurusan yang kelak dibutuhkan, ” imbuhnya.

Sehingga begitu rekrutmen naker dibuka, anak-anak kita sudah siap ditempatkan dan siap berkerja sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.

Jangan sampai kita hanya diberi angin segar, atau membuat angin segar. Tapi kita bingung rambu dan panduan nya tak ada.

“Contohnya anak saya mau disekolahkan kemana sesuai kah nanti jurusan nya dengan keinginan dari pihak investor, artinya kalau informasi jurusan yang akan direkrut belum jelas maka kelak kita tidak akan dapat apa-apa, ” tutup Ellia Dj. * jk/kjs

DPRD Kaltara

Kualitas Bangunan SMKN Sehati dan SMKN 2 Malinau Dipertanyakan Tim Pansus DPRD Kaltara

Published

on

Tim Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2022, Jufri Budiman (kanan) Norhayati Andris (tengah), Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Kaltara (kiri).

TANJUNG SELOR – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun anggaran 2022, yang terdiri dari beberapa orang-orang anggota DPRD yang turun ke Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung menemukan beberapa permasalahan di lapangan, diantara nya temuan hasil pembangunan proyek fisik SMK Sehati dan SMK 2 kabupaten Malinau.

Menurut Ketua  Pansus LKPj DPRD Kaltara, Jufri Budiman melalui sambungan telpon selularnya, Jumat 31/3/2023 mengatakan, untuk pembangunan SMK Sehati kondisi bangunan sangat tidak sesuai. Ditambah kontraktor pelaksana kerja saat peninjauan tidak hadir mendampingi tim, padahal yang bersangkutan jauh sebelumnya sudah disurati.

Sesuai hasil temuan lapangan ada beberapa item pekerjaan juga harus di finishing ulang, baik di SMK Sehati maupun di SMK 2 Malinau tersebut.

“Dalam.hal temuan ini tim Pansus belum memberikan rekomendasi apapun, hanya meminta kepada kontraktor pelaksana untuk memperbaiki pekerjaan yang dianggap belum.sesuai RAB, ” tegas Jufri Budiman.

Diantara yang belum sesuai RAB antara lain kayu jendela yang tak sesuai, plaster dinding yang kurang rapi, beberapa tehel lantai yang pecah dan bangunan yang tidak siku.

“Pokoknya secara kasat mata terlihat bangunan nya kurang bagus lah, ” imbuh Jufri Budiman.

Selain itu tambah nya, untuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, sama sekali belum diserahkan kepada tim Pansus, harapan nya RAB tersebut bisa segera diserahkan secepatnya.

Tim juga sudah bertemu langsung dengan kepala Sekolahnya, karena proyek ini menggunakan pola Swakelola yang bertanggungjawab ada lah kepala sekolah masing-masing

Di kesempatan itu, Jufri juga mengaku sempat mengingat kan kepada kepala sekolah, bahwa yang menggunakan bangunan adalah mereka. Oleh sebab itu peran kepala sekolah sangat penting untuk menjaga kualitas pekerjaan bangunan.

Sementara itu, di Kabupaten Tana Tidung (KTT) tim Pansus mengaku puas dengan hasil pekerjaan nya, Diantaranya jalan sepanjang 380 meter didaerah transmigrasi yang sudah diaspal hasil nya cukup bagus. Termasuk pembangunan siring penahan longsor yang ada disana hasilnya juga sudah sesuai harapan.

Secara terpisah Darsono PPK dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, dikonfirmasi melalui pesan WhatsAPP, Jumat 32/3/2023 mengatakan, bahwa pembangunan SMKN 2 dan SMKN Sehati telah dilaksanakan sesuai RAB dan gambar.
.
Terkait dengan ada nya keramik pecah itu terjadi karena pada saat melakukan pembersihan ketika selesainya pekerjaan, dan juga disebabkan karena ada nya penurunan tanah.

“Tapi kerusakan ini akan segera akan di perbiki. Untuk pekerjaan pelaster telah dilakukan sesuai dengan prosedur yakni plaster dikerjakan dengan memakai alat dan ditimbang keselarasannya, ” ujar Darsono

Kalau untuk siku bangunan lanjutnya, menyesuaikan kondisi tanah. “Tapi secara kualitas menurut saya selaku PPK sudah saya awasi dan sesuai, ” bebernya

Mengingat bangunan ini nanti akan dipergunakan anak-anak atau para siswa di Malinau tentu dengan itu ia selalu mengingatkan supaya kualitas bangunan yang di utamakan. *;jk/js.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua Komisi III DPRD Kaltara Minta Perbaikan Jalan Gunung Selatan Tarakan

Published

on

Jufri Budiman ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara Jufri Budiman meminta perbaikan jalan Gunung Selatan Kota Tarakan yang tidak dianggarkan di APBD murni 2023 diajukan di APBD Perubahan 2023.

Sebab, kondisi jalan provinsi tersebut kondisi kerusakannya sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas.

“Jadi hasil rapat dengan Kadis PUPR Perkim yang baru pak Helmi, ternyata untuk Gunung Selatan belum dianggarkan di murni. Nah saya berpesan kalau gitu dianggarkan di perubahan, jadi itu akan diajukan pak Helmi,” kata Jufri Budiman, Kamis (30/3/23).

Jufri meminta perbaikan jalan Gunung Selatan jadi prioritas. Selain dianggarkan di APBD perubahan 2023, juga di APBD murni 2024.

“Ini harus menjadi prioritas, selain di perubahan juga murni 2024 harus dianggarkan juga,” tambah Jufri.

Sedangkan perbaikan provinsi di Kota Tarakan lainnya, sudah dianggarkan. Salah satunya jalan Gajah Mada di Kelurahan Karang Anyar Pantai.

“Kalau untuk Gajah Mada itu ada anggarannya,” ujar politisi Gerindra.

Untuk jalan Aji Iskandar dari lampu merah Intraca menuju Juata Laut, merupakan statusnya jalan nasional karena kewenangannya diambil pemerintah pusat.

“Tapi tetap menjadi fungsi kontrolnya kita yang ada di daerah. Kita akan panggil perusahaan disana pertanyakan pertanggungjawabannya soal kerusakan jalan yang dilewati truck untuk penimbunannya,” ungkap JB sapaan akrap Jufri Budiman.

Sementara, jalan Pantai Amal Lama yang juga mengalami kerusakan dan longsor, saat ini dalam proses pengalihan statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan kota.

“Ini dalam tahap penyerahan kewenangannya ke Kota Tarakan untuk dikembalikan,” beber pria yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara.

Terkait jalan ring road, akan kembali dianggarkan di 2024. Harapannya perbaikan jalan provinsi di Kota Tarakan, dianggarkan setiap tahun.

“Apalagi di jalan ring road di Binalatung ada salah satu jembatan yang hari-hari dilewati petani rumput laut, sangat parah dari kayu mobil kadang nyangkut. Itu juga menjadi atensi saya agar dianggarkan juga di 2024,” tutupnya. *jk/fb/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pansus 3 DPRD Kaltara Kembali Bahs Ranperda Bersama DLH

Published

on

Pansus 3 DPRD Kaltara kembali gelar rapat membahas beberapa Ranperda bersama stake holder terkait.

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kerugian Akibat Pencemaran/Kerusakan Lingkungan di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/3/22).

Di pembahasan kedua ini, pansus mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Hukum, Akademisi, dan stakeholder terkait lainnya.

“Kita sudah mencoba menyamakan persepsi dan ada juga beberapa hal yang masih menjadi bahan untuk kami konsultasikan atau harmonisasikan melalui Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM. Ini terkait dengan landasan hukumnya itu yang menjadi bahan diskusi kita,” kata Ketua Pansus 3 DPRD Provinsi Kaltara Ahmad Usman.

Sebab, Raperda tentang Kerugian Akibat Pencemaran/Kerusakan Lingkungan ini belum pernah ada daerah lain di Indonesia yang membuatnya. Dan Kaltara menjadi daerah pertama yang membuat raperda tersebut.

“Nah itu kita masih cari landasan hukumnya yang turunan dari Undang-undang, kemudian Permen (Peraturan Menteri) dan ketentuan khusus. Karena raperda ini belum pernah dibuat oleh provinsi lain atau pemerintah daerah lain di Indonesia,” jelas politisi PKB.

Maka setiap landasan hukumnya perlu dikonsultasikan dengan baik. Terkait dengan hasil dendanya apakah diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau dikembalikan kepada masyarakat terdampak, itu masih belum diketahui.

“Tadi rata-rata mengusulkan supaya ketentuan-ketentuan yang ada ini, bunyinya jelas batasan-batasan ruang lingkupnya, terus baku mutu lingkungannya termasuk dendanya. Kepastian hukum itu yang ditekankan dan dari DLH ini kan semangatnya ingin membuat instrumen-instrumen hukum,” pungkas Aman sapaan akrap Ahmad Usman.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerugian Akibat Pencemaran/Kerusakan Lingkungan, nantinya bisa menjadi dasar pemerintah masuk untuk memediasi persoalan pencemaran lingkungan antara perusahaan dengan masyarakat. Termasuk menghitung valuasi nilai ekonomi kerugian dari pencemaran lingkungan yang ditimbulkan perusahan perkebunan, tambang maupun lainnya.

“Bagaimana hukum sebagai jalan untuk masuk memediasi persoalan-persoalan pencemaran lingkungan. Jadi nanti ada tim penilai dari berbagai macam unsur baik pemerintah, akademisi mungkin masyarakat untuk menghitung nilai ekonomi akibat kerugian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan,” bebernya.

Pada pertemuan ini, masih belum masuk dalam materi isi draf raperda hanya baru membahas tentang filosofi, tinjauan yuridis dan sosiologis yang jadi dasar semangat DLH membuat aturan ini. Harapannya kedepan tidak ada lagi masyarakat merasa dirugikan dengan dampak adanya kegiatan perusahaan besar seperti sawit, tambang dan lain sebagainya.

“Maka untuk menghitung nilai kerugian itu, kita perlu membuat aturan hukum perda harapannya perda ini bisa berjalan dengan cepat. Berikutnya persoalan-persoalan memediasi terkait dengan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan itu, bisa dilakukan pemerintah dengan adanya instrumen hukum ini,” tutup aman. * jk/fb/kjs.

Continue Reading

Trending