Berita DPRD Kaltara
Pemprov Kaltara Diminta Mendata Jurusan Pendidikan dan SDM Untuk Kebutuhan KIPI PLTA
TANJUNG SELOR – Euforia menyambut kehadiran proyek Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) ditanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur dan Pembangkit LIstrik Tenaga Air (PLTA) peso, Kabupaten Bulungan dan PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau, tidak cukup hanya sekedar dengan semangat saja, melainkan penyiapan SDM yang akan dibutuhkan oleh perusahaan dari masing-masing kabupaten kota se Kaltara juga mutlak harus disiapkan dengan benar, agar anak-anak daerah kelak tidak jadi penonton ditanah kelahiran nya sendiri.
Selain KIPI, dimana untuk proyek PLTA ini juga disebut-sebut listriknya kelak mampu menerangi ibukota Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.
“Intinya euforia dalam menyambut kedua Mega proyek yang dikatakan berkelas internasional ini untuk masyarakat Kalimantan Utara tidak lah cukup kalau tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang pas dan pasti akan direkrut sebagai tenaga kerja di kedua mega proyek itu, ” kata Ellia Dj anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Senin 6/3/2023.
Jangan sampai tambah Ellia DJ disetiap kesempatan kita hanya memberi sekedar wacana saja, atau semacam himbauan kepada masyarakat bahwa disana (KIPI dan PLTA, red) ada peluang kerja dan usaha, yang juga dikatakan siap merekrut tenaga kerja ribuan hingga ratusan ribu orang.
Persoalan nya hari ini sudahkah pemerintah kita menyiapkan SDM itu. Untuk kelak ditempatkan diposisi yang strategis baik di KIPI maupun PLTA tersebut. Jangan sampai nanti karena tak dipersiapkan SDM nya maka tenaga kerja kita hanya jadi babu.
Artinya hanya berkerja sebagai pemungut sampah, tukang jaga malam, kemudian hanya jadi customer service. “Bukan posisi itu yang kita kejar, ” tukas Ellia Dj.
Oleh sebab itu pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kedepan KIPI dan PLTA itu seperti apa. pola pekerjaan nya, serta bidang nya harus jelas.
Oleh sebab itu baik Pemprov Kaltara dan Kabupaten Kota harus mempersiapkan SDM yang benar-benar akan dibutuhkan oleh proyek PLTA maupun KIPI tersebut.
“Karena selama ini bukan hanya pak Gubernur yang selalu menyarankan bahwa di KIPI dan PLTA banyak peluang kerja. Akan tetapi disetiap kabupaten kota ini juga disosialisasikan bahwa kehadiran investor yang sangat luar biasa itu siap membawa dampak positif kepada masyarakat setempat, ” ujar Ellia Dj lagi.
Kembali lagi apakah pemerintah kjta sudah menyiapkan itu, minimal ada balai latihan kerja (BLK), karena pada akhirnya yang dituntut nanti adalah skill, nah skill ini darimana ya sumber daya manusia nya disiapkan dengan matang.
Kalau ketika terjadi rekrutmen di KIPI maupun PLTA, kuota yang diterima sekian, kemudian bidang yang dipekerjakan formasinya ini, tapi kita tak memiliki tenaga skill tersebut kan kehadiran KIPI dan PLTA Ini menjadi sia-sia bagi putera-puteri kita.
“Atau kalau dalam disiplin ilmu yang kita punya berbeda dengan keinginan KIPI dan PLTA, maka akan muncul lagi persoalan baru dan lagi bukan menyelesaikan masalah, ” tegas Ellia Dj.
Akhir nya rekrutmen yang terjadi, perusahan akan menerima tenaga kerja dari luar Kaltara.
Jadi mulai sekarang selain mendirikan BLK, kita juga harus menjalin kerjasama dengan sekolah kejuruan yang ada. “Kita harus membidik jurusan-jurusan yang kelak dibutuhkan, ” imbuhnya.
Sehingga begitu rekrutmen naker dibuka, anak-anak kita sudah siap ditempatkan dan siap berkerja sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
Jangan sampai kita hanya diberi angin segar, atau membuat angin segar. Tapi kita bingung rambu dan panduan nya tak ada.
“Contohnya anak saya mau disekolahkan kemana sesuai kah nanti jurusan nya dengan keinginan dari pihak investor, artinya kalau informasi jurusan yang akan direkrut belum jelas maka kelak kita tidak akan dapat apa-apa, ” tutup Ellia Dj. * jk/kjs
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Masjid Agung Bernuansa Uzbekistan Dibangun di Air Putih Samarinda, Diinisiasi KDC Group
Ketua DPRD Bulungan Sepakat Rumah Singgah Segera di Bangun di Tarakan
Kapolda Resmikan Bangunan dan Beberapa Fasilitas Dilingkungan Mapolda Kaltara
KIP: Keterbukaan Informasi Publik Bisa Mendukung Stabilitas Sektor Kamtibmas
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi
-
Ragam Kaltara1 week agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan1 day agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim1 week agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Kaltim1 week agoKadispora Kaltim Lepas Atlet SIWO PWI Kaltim Uji Tanding ke Banjarmasin Kalsel