Connect with us

Berita Tana Tidung

DPRD Minta Pemkab KTT Perhatikan Soal Ganti Rugi Lahan Warga Dipusat Perkantoran

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

TIDENG PALE – Masih ingat rencana pembangunan pusat perkantoran Kabupaten Tana Tidung (KTT), ternyata sampai saat ini masih menyisakan persoalan terkait lahan-lahan masyarakat yang ada didalam nya.

Perihal itu disampaikan kan, Jamhor, anggota DPRD KTT, kepada media ini, Rabu 15/2/2023 kemarin.

Artinya lanjut Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, dalam pelaksanaan pembangunan pusat perkantoran tersebut wajib pula memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada didalamnya. Yang mana dalam kurun waktu lahan tersebut diakui memang berada didalam wilayah konsesi PT Adindo Hutani Lestari.

Akan tetapi bila mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 88 Tahun 1996, ada klausul didalam SK tentang ijin IUPPHTI itu menyebut apabila terdapat lahan masyarakat, perkampungan, jakau ladang, tempat beranak pinak, lahan kehidupan, maka wajib untuk diinklapkan.

Menyoal berbagai persoalan yang muncul kepermukaan, menyangkut ganti rugi lahan, seperti lahan perkebunan berikut tanam tumbuh serta bangunan yang ada didalamnya, Jamhor menambahkan, bahwa hal ini lah yang belum ada titik temunya didalam lahan pusat pemerintahan itu. Diduga hal itu terjadi lantaran kurang harmonisnya hubungan antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah, terutama soal hitung-hitungan dan dasar hukum ganti rugi tanam tumbuh dimaksud.

Sementara kegiatan-kegiatan untuk pembangunan disana sudah mulai berjalan, seperti pembangunan jalan lingkar dan pemancangan tiang-tiang bangunan perkantoran.

Harapan kita Pemkab KTT segera dapat menyikapi dengan baik, menyangkut hak-hak masyarakat yang ada diareal pembangunan pusat perkantoran tersebut. Alasan nya PT Adindo Hutani Lestari saja selaku pemilik awal lahan tak pernah mengintimidasi masyarakat penggarap yang ada dilahan nya itu.

Ditanya SK Bupati sebagai patokan ganti rugi lahan, Jamhor menyebut sampai saat ini belum ada SK tersebut. Ketika hal itu ditanyakan nya ke Dinas PUPR bagian tata ruang juga belum bisa menjawab, standarisasi apa yang harus dipakai untuk ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan masyarakat yang ada dilahan ini.

“Saat ini sudah ada kegiatan pematangan lahan serta pembangunan jalan lingkar, ” sebut Jamhor berulang-ulang.

Namun yang sangat perlu diperhatikan lagi ingatnya, di sana juga ada situs-situs seperti makam leluhur dari saudara-saudara kita etnis Berusu, ini juga perlu diketahui dan diperhatikan.

Dibagian lain ia mengaku sangat gembira bila melihat luasan lahan yang ada cukup luas sekali, lebih luas dari lahan pusat perkantoran Kabupaten kota lain nya yang ada di Kalimantan Utara saat ini. *jk.

Tana Tidung

Menjelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Segera Cairkan TPP ASN

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

TIDENG PALE – Hingga memasuki pertengahan bulan Maret 2023, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum kunjung dicairkan, akhirnya ada saja diantara oknum ASN yang menyampaikan keluhan nya kepada anggota DPRD.

“Ada beberapa ASN yang bertemu saya saat berolahraga, baik di lapangan Sepak Bola maupun di gedung Bulu Tangkis, di acara Aqiqah maupun di acara kawinan menyampaikan keterlambatan cairnya TPP mereka, ” kata Jamhor, anggota Komisi III, DPRD KTT, malalui pesan suara ke media ini, Kamis 16/3/2023.

Untuk itu Jamhor mengaku langsung berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), menurut mereka hanya tinggal menunggu dokumen ditandatangani saja. “,Nah kalau hanya itu apa ada lagi kendala lain sehingga pencairan nya belum kunjung dilaksanakan, “kata Jamhor.

Mengingat sebentar lagi kita melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan 1444 H, sebaiknya pencairan TPP ASN ini disegerakan. Agar saat melaksanakan nya bisa berjalan dengan lancar. * jk.

Continue Reading

Tana Tidung

KTT Kekosongan BBM, Aktifitas Warga Nyaris Lumpuh

Published

on

Jamhor anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tana Tidung dari Fraksi Partai Nasdem.

TIDENG PALE – Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Tanah Tidung saat ini disebut- sebut sudah tak ada lagi di SPBU maupun APMS yang ada disana, akibatnya, aktifitas masyarakat mulai lumpuh, Bupati dan Wakil Bupati diminta segera bersikap tegas untuk mengatasi kekosongan BBM tersebut.

“Sekarang jangankan satu liter setetes minyak pun sudah tak ada di SPBU maupun APMS, sehingga mulai berdampak terhadap aktifitas setiap orang, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di Sesayap Hilir sudah tak bisa lagi ngantor, ” kata Jamhor, anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem kepada media ini melalui pesan suara di WhatsAPP, Kamis 16/3/2023.

Walau pun ada Bentol (Bensin botolan, red) dipasaran, harga nya juga sangat tinggi jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Benar-benar sekarang semua aktifitas nyaris lumpuh, bayangkan nelayan sudah tak bisa lagi melaut, Petani istirahat tak bisa ke kebun demikian pula Speed Boat cepat tujuan Tideng Pale – Tarakan Sudah tak bisa bergerak lagi, ” Imbuh Jamhor.

Kondisi itu disampaikan Para pemilik Speed Boat yang ada di Sesayap Hilir tersebut, salah satunya atas nama Ridwan. Menurutnya, Untuk mengantar orang hamil yang ingin melahirkan mereka sudah merasa kesulitan mendapatkan BBM, demikian pula untuk mengantar warga yang sakit dan ingin rawat inap di RSUD juga demikian.

“Yang pasti bukan hanya kendaraan roda dua dan roda empat saja, melainkan speed boat juga jauh lebih penting BBM nya harus selalu tersedia, ” Pungkas Jamhor. * jk.

Continue Reading

Tana Tidung

Jelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Rutin Gelar Operasi Pasar

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

– Bila terjadi kenaikan harga Sembako yang tak terkendali, segera gelar pasar murah.

TIDENG PALE – Menjelang ibadah puasa Ramadhan 1444 H, anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT), Jamhor, meminta Pemkab melalui stake holder terkait untuk rutin memantau ketersediaan stok maupun harga barang kebutuhan pokok masyarakat dipasaran.

“Selain memantau harga dan stok sembilan bahan pokok (Sembako), kita juga meminta kepada Pemkab KTT melalui OPD terkait rutin melakukan operasi pasar, ” kata Jamhor kepada media ini, Sabtu 14/3/2023.

Selain itu beberapa waktu lalu anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dari partai Nasional Demokrat ini juga mengaju sudah melakukan. perbandingan harga sembako di Tanjung Selor, Malinau dan Tana Tidung. Ditemukan beberapa jenis barang kebutuhan masyarakat yang harga nya agak sedikit selisih, walaupun selisih tersebut tidak terlalu jauh namun cukup memberatkan masyarakat kelas menengah kebawah.

“Kalau barangnya dibeli dalam jumlah banyak maka selisih harga nya juga banyak, ” imbuh Jamhor.

Kenapa kita harus mengingatkan ketersediaan stok dan harga barang?, karena biasanya menjelang ibadah Puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri permintaan pasti meningkat. Otomatis dengan tinggi nya permintaan maka harga juga akan naik, begitulah hukum pasar.

“Nah disinilah peran pemerintah untuk pengawasan dan pengendalian harga dibutuhkan. Bila terjadi kenaikan maka sebaiknya diimbangi dengan.menggelar Pasar murah terhadap jenis barang tertentu yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, ” tutup Jamhor. * jk.

Continue Reading

Trending