Connect with us

Berita Tana Tidung

DPRD Minta Pemkab KTT Perhatikan Soal Ganti Rugi Lahan Warga Dipusat Perkantoran

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

TIDENG PALE – Masih ingat rencana pembangunan pusat perkantoran Kabupaten Tana Tidung (KTT), ternyata sampai saat ini masih menyisakan persoalan terkait lahan-lahan masyarakat yang ada didalam nya.

Perihal itu disampaikan kan, Jamhor, anggota DPRD KTT, kepada media ini, Rabu 15/2/2023 kemarin.

Artinya lanjut Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, dalam pelaksanaan pembangunan pusat perkantoran tersebut wajib pula memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada didalamnya. Yang mana dalam kurun waktu lahan tersebut diakui memang berada didalam wilayah konsesi PT Adindo Hutani Lestari.

Akan tetapi bila mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 88 Tahun 1996, ada klausul didalam SK tentang ijin IUPPHTI itu menyebut apabila terdapat lahan masyarakat, perkampungan, jakau ladang, tempat beranak pinak, lahan kehidupan, maka wajib untuk diinklapkan.

Menyoal berbagai persoalan yang muncul kepermukaan, menyangkut ganti rugi lahan, seperti lahan perkebunan berikut tanam tumbuh serta bangunan yang ada didalamnya, Jamhor menambahkan, bahwa hal ini lah yang belum ada titik temunya didalam lahan pusat pemerintahan itu. Diduga hal itu terjadi lantaran kurang harmonisnya hubungan antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah, terutama soal hitung-hitungan dan dasar hukum ganti rugi tanam tumbuh dimaksud.

Sementara kegiatan-kegiatan untuk pembangunan disana sudah mulai berjalan, seperti pembangunan jalan lingkar dan pemancangan tiang-tiang bangunan perkantoran.

Harapan kita Pemkab KTT segera dapat menyikapi dengan baik, menyangkut hak-hak masyarakat yang ada diareal pembangunan pusat perkantoran tersebut. Alasan nya PT Adindo Hutani Lestari saja selaku pemilik awal lahan tak pernah mengintimidasi masyarakat penggarap yang ada dilahan nya itu.

Ditanya SK Bupati sebagai patokan ganti rugi lahan, Jamhor menyebut sampai saat ini belum ada SK tersebut. Ketika hal itu ditanyakan nya ke Dinas PUPR bagian tata ruang juga belum bisa menjawab, standarisasi apa yang harus dipakai untuk ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan masyarakat yang ada dilahan ini.

“Saat ini sudah ada kegiatan pematangan lahan serta pembangunan jalan lingkar, ” sebut Jamhor berulang-ulang.

Namun yang sangat perlu diperhatikan lagi ingatnya, di sana juga ada situs-situs seperti makam leluhur dari saudara-saudara kita etnis Berusu, ini juga perlu diketahui dan diperhatikan.

Dibagian lain ia mengaku sangat gembira bila melihat luasan lahan yang ada cukup luas sekali, lebih luas dari lahan pusat perkantoran Kabupaten kota lain nya yang ada di Kalimantan Utara saat ini. *jk.

Tana Tidung

Ditlantas Polda Kaltara Gelar Pembinaan Dan Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah di KTT

Published

on

Poto bersama usai pelatihan dan edukasi kepada anggota PKS (Patroli Keamanan Sekolah) di kabupaten Tana Tidung.

TIDENG PALE – Dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara, Ditlantas Polda Kaltara melaksanakan giat preemtif dengan memberikan pelatihan dan edukasi kepada anggota PKS (Patroli Keamanan Sekolah). Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Terpadu Kabupaten Tana Tidung (KTT), Rabu, 24/05/2023 kemarin.

PKS merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya para pelajar dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PKS.

Tidak hanya itu, Iptu Putu juga menggelorakan tahun keselamatan dengan jargon “Guna meningkatkan kedisiplinan dan pelopor keselamatan pada pelajar” Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan Untuk Kemanusiaan kepada peserta pelatihan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan pelajar yang membudayakan tertib berlalu lintas saat di jalan,” ujar Iptu Putu Gede Wika Mahardika SH.

Dengan adanya anggota PKS, selain untuk melindungi dan mengamankan lingkungan intern sekolah guna mendukung proses belajar mengajar, mereka juga membantu tugas Polisi dalam menyelenggarakan, menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan intern sekolah masing-masing.

Dirlantas Polda Kaltara melalui Iptu Putu Gede Wika mahardika, SH juga berharap para pelajar ini ke depannya menjadi para pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.

“Melalui wadah pelatihan PKS para pelajar mampu dan bisa bebuat yang positif bagi dirinya dan teman-temannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat, terutama di bidang lalu lintas untuk membantu terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas.” Ujar Iptu Putu Gede Wika mahardika, SH. **.

Continue Reading

Tana Tidung

Menjelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Segera Cairkan TPP ASN

Published

on

Jamhor anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

TIDENG PALE – Hingga memasuki pertengahan bulan Maret 2023, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum kunjung dicairkan, akhirnya ada saja diantara oknum ASN yang menyampaikan keluhan nya kepada anggota DPRD.

“Ada beberapa ASN yang bertemu saya saat berolahraga, baik di lapangan Sepak Bola maupun di gedung Bulu Tangkis, di acara Aqiqah maupun di acara kawinan menyampaikan keterlambatan cairnya TPP mereka, ” kata Jamhor, anggota Komisi III, DPRD KTT, malalui pesan suara ke media ini, Kamis 16/3/2023.

Untuk itu Jamhor mengaku langsung berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), menurut mereka hanya tinggal menunggu dokumen ditandatangani saja. “,Nah kalau hanya itu apa ada lagi kendala lain sehingga pencairan nya belum kunjung dilaksanakan, “kata Jamhor.

Mengingat sebentar lagi kita melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan 1444 H, sebaiknya pencairan TPP ASN ini disegerakan. Agar saat melaksanakan nya bisa berjalan dengan lancar. * jk.

Continue Reading

Tana Tidung

KTT Kekosongan BBM, Aktifitas Warga Nyaris Lumpuh

Published

on

Jamhor anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tana Tidung dari Fraksi Partai Nasdem.

TIDENG PALE – Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Tanah Tidung saat ini disebut- sebut sudah tak ada lagi di SPBU maupun APMS yang ada disana, akibatnya, aktifitas masyarakat mulai lumpuh, Bupati dan Wakil Bupati diminta segera bersikap tegas untuk mengatasi kekosongan BBM tersebut.

“Sekarang jangankan satu liter setetes minyak pun sudah tak ada di SPBU maupun APMS, sehingga mulai berdampak terhadap aktifitas setiap orang, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di Sesayap Hilir sudah tak bisa lagi ngantor, ” kata Jamhor, anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem kepada media ini melalui pesan suara di WhatsAPP, Kamis 16/3/2023.

Walau pun ada Bentol (Bensin botolan, red) dipasaran, harga nya juga sangat tinggi jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Benar-benar sekarang semua aktifitas nyaris lumpuh, bayangkan nelayan sudah tak bisa lagi melaut, Petani istirahat tak bisa ke kebun demikian pula Speed Boat cepat tujuan Tideng Pale – Tarakan Sudah tak bisa bergerak lagi, ” Imbuh Jamhor.

Kondisi itu disampaikan Para pemilik Speed Boat yang ada di Sesayap Hilir tersebut, salah satunya atas nama Ridwan. Menurutnya, Untuk mengantar orang hamil yang ingin melahirkan mereka sudah merasa kesulitan mendapatkan BBM, demikian pula untuk mengantar warga yang sakit dan ingin rawat inap di RSUD juga demikian.

“Yang pasti bukan hanya kendaraan roda dua dan roda empat saja, melainkan speed boat juga jauh lebih penting BBM nya harus selalu tersedia, ” Pungkas Jamhor. * jk.

Continue Reading

Trending