Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Minta CSR Perusahaan Ikut Sukseskan Porprov

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus ST (tengah) bersama para atlet yang siap berlaga di Porprov Kaltara 1.

TARAKAN – Persoalan pendanaan selama ini jadi kendala Cabang Olahraga (Cabor) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) mengirimkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan. Untuk bisa mengikuti kejuaraan, orangtua atlet terpaksa harus merogoh kantong pribadi.

Hal itu menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus, menyarankan supaya cabor maupun Koni tidak terlalu tergantung kepada pendanaan dari pemerintah dalam pembinaan maupun memberangkatkan atlet.

“Ini sebenarnya kan perlu pematangan di tingkat Koni kita, semuanya itu kan juga disamping masalah pembiayaan ada juga fasilitas-fasilitas. Kita maklumi bersama dalam tahapan awal ini kan dari sisi pendanaan, support dari pemerintah juga kan harus kuat,” kata Albertusย  beberapa waktu lalu.

Disamping itu, kata Albert sapaan akrap Albertus cabor maupun Koni juga harus memanfaatkan dan menggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Melalui dana CSR, perusahaan bisa membantu pendanaan dalam pembinaan maupun mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan diluar Kaltara.

“Ini perlu dilakukan kawan-kawan yang ada di KONI, bagaimana memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada bekerja di Provinsi Kaltara ini sebagai rekanan. Kita harapkan itu CSR-CSR nya bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan olahraga juga,” ujar politisi PDIP.

Makanya ditekankan Albert, pengurus cabor maupun Koni perlu terobosan untuk menyelesaikan persoal pendanaan. Sehingga pembinaan maupun mengirim atlet tidak bergantung terus kepada anggaran pemerintah.

“Sebenarnya saya rasa perlu terobosan-terobosan kepada pengurus, kalau ada hal-hal yang konkret dengan masalah pendanaan dan pendanaan ini banyak, fasilitas, kemudian nanti pembinaan dan sebagainya. Itu perlu juga hal-hal yang ada interaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memang bekerja ditempat kita,” pungkas Albert.

Langkah awal, ditambahkan Albert perusahaan diharapkan kedepan dalam memberikan bantuan melalui CSR tidak berupa bentuk uang, tetapi sarana dan prasarana yang bisa mendukung pengembangan olahraga.

“Langkah awalnya mungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam CSR nya tidak dalam bentuk hanya uang saja, tetapi mungkin bisa membuka fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan,” pesan Albert.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah sekarang sifatnya tentatif. Makanya pengurus Koni secara profesional membuat usulan yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran.

“Jadi tinggal pengurus dari Koni ini bisa secara profesional membuat tahapan usulan yang memang benar-benar menyesuaikan kondisi-kondisi dalam satu tahun itu kegiatan event-event itu seperti apa, ini kan harus bisa diprediksi. Baik untuk peningkatan kualitas kita di dalam maupun pada event-event nasional,” beber Albert.

Sementara itu, persoalan pendanaan menjadi kendala cabor mengirimkan atletnya mengikuti berbagai kejuaraan diluar Kaltara. Kondisi tersebut, membuat cabor dan orangtua atlet harus merogoh kantong pribadi.

Salah satunya cabor Taekwondo yang akan mengikuti Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) Taekwondo Zona 4 se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). TI Kaltara mengirim 24 atletnya menggunakan dana patungan orangtua atlet untuk bertanding agar bisa mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Hal serupa juga dialami atlet renang Kota Tarakan yang mewakili Kaltara Zefanya Emmanuela Yus. Ia kesulitan pendanaan untuk bisa berangkat mengikuti SEA Age Group Swimming Championships 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Beruntung Zefanya mendapat dukungan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dan bisa berangkatnya bergabung dengan atlet renang lainnya mewakili Indonesia. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading
Advertisement

Trending