Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Fraksi Gerindra Sepakat Jalan Perbatasan Kaltara Diupayakan Masuk PSN

Published

on

Jufri Budiman Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Jufri Budiman : Kita upayakan bersama senior partai di Senayan untuk meloby pemerintah pusat.

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, sepakat agar seluruh jalan perbatasan masuk dalam program-program proyek strategis nasional (PSN).

Artinya kata dia, dengan masuknya pengerjaan seluruh ada perlindungan hukum, serta dapat menjadi lokomotif untuk mendorong hingga benar-benar tuntas dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kalau semuanya dipayungi dengan Inpres, tinggal kontraktor yang mengerjakan jalan perbatasan di Kaltara benar-benar melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh serta menjaga kualitas pekerjaan nya.

Dalam hal mewujudkan seluruh jalan penetasan Malinau – Long Semamu – Krayan, Mansalong – Tau Lumbis dan Malinau – Long Alango menuju Pujungan, di saran kan kepada Pemprov Kaltara bersama-sama DPRD menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Kami dari Fraksi Gerindra juga mengupayakan meloby para senior partai yang ada di DPR RI untuk bersama-sama mendorong seluruh jalan perbatasan masuk dalam PSN hingga terbitnya Inpres untuk itu, ” ujar Jufri Budiman Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini Minggu 9/10/2022.

Dengan terbitnya Inpres, lanjut Jufri, maka akan ada dukungan dari kementerian terkait untuk mengupayakan percepatan pembangunan jalan diperbatasan Kalimantan Utara. Yang giliran nya dapat mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri.

Di ketahui, sebelumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan Utara Persoalan akses jalan diwilayah perbatasan provinsi Kalimantan Utara, seperti ruas jalan Malinau – Long Semamu menuju Krayan, Malinau – Mansalong menuju Tau Lumbis kabupaten Nunukan dan ruas jalan Malinau – Long Alango menuju Apo Kayan di Kabupaten Malinau, wajib hukum nya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diperkuat dengan Inpres sebagaimana pembanguna ruas jalan diprovinsi lain nya di Indonesia yang sama-sama dibangun oleh negara.

“Kita dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan berusaha memaksimalkan dan mencari celah dari sisi alas hukum nya sehingga pengerjaan jalan perbatasan menjadi prioritas untuk dilaksanakan setiap tahun hingga tuntas 100 persen, ” kata Alberthus Stefanus Marianus ST, ketua DPRD Kaltara kepada media ini Kamis 29/9/2022 lalu.

Jangan sampai seperti selama ini untuk pengerjaan jalan perbatasan di Kalimantan Utara menjadi sebuah program yang harus menunggu terus, harus melobi lagi pada setiap tahun anggaran tersebut.

karenanya dengan upaya membangun jaringan antara kabupaten, provinsi dan pusat nantinya diharapkan melalui Fraksi PDI Perjuangan akan segera melaporkan bagaimana kondisi jalan perbatasan itu, agar supaya ada tindaklanjutnya. Oleh sebab itu Fraksi PDIP akan meminta arahan kepada para senior Fraksi PDIP yang ada di DPR Republik Indonesia, wabil khusus kepada Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA.

Terkait bagaimana caranya bisa memaksimalkan kondisi dan keadaan yang namanya infrastruktur jalan sehingga daerah-daerah perbatasan dimaksud tidak berulang-ulang dan monoton terus berkutat dengan persoalan akses jalan yang tidak kunjung bisa terselesaikan pengerjaan nya.

Kalau dari sisi pemerintah provinsi, persoalan ini dari 10 prioritas juga sudah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jadi kalau memang persoalan jalan diwilayah perbatasan tersebut tidak masuk dalam program strategis nasional ini wajib harus segera diperjuangkan bersama.

“Perihal konektifitas antar wilayah perbatasan ini juga sudah pernah saya sampaikan kemedia beberapa waktu lalu, ” imbuh Alberthus Stefanus Marianus ST.

Alasan nya kalau semua sudah tersambung maka untuk pengendalian dan jangkauan dari pemerintah jauh akan lebih epektif dan episien.

“Oleh sebab itu nanti Fraksi PDIP bersama DPR RI bersama-sama melakukan lobi ke Presiden Jokowidodo agar persoalan jalan perbatasan di Kalimantan Utara masuk dalam program Strategis Naaional (PSN), dan diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan oleh pemerintah, ” ujar Albert.

Karena apa, kita hanya meyakini bahwa masalah perbatasan tidak akan bisa cepat terselesaikan tanpa pemerintah pusat. Karena untuk daerah pasti terus merasa kesulitan karena keterbatasan anggaran yang ada seperti yang kita alami selama ini.

“Dalam waktu dekat persoalan ini akan segera kami konsultasikan kepada senior partai yang ada di DPR RI, agar bisa diperjuangkan bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat yang ada diperbatasan negara, ” jani Albert. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ini Rangkuman Agenda Kerja Fenry Alpius Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara di PLTA Mentarang

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Warga desa Paking kabupaten Malinau menyambut baik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang, hal itu disampaikan warga saat agenda kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara,.Fenry Alpius SE M Si ke desa tersebut beberapa waktu yang lalu.

Akan tetapi kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu menambahkan, terkait pembangunan PLTA tersebut nantinya yang dimulai dari pekerjaan hingga beroperasi yang pasti akan bermanfaat secara luas kepada masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga yang ada di Kabupaten Malinau.

Namun yang paling penting sebelum melaksanakan kegiatan disana adalah relokasi masyarakat, agar warga yang terdampak benar-benar direlokasi pada tempat yang sesuai dimana mereka berada sebelumnya.

Pada pertemuan dengan masyarakat itu juga lanjut nya, terkait desa Paking yang jaraknya dengan lokasi bendungan sekitar 5 kilometer. Sesuai pernyataan masyarakat desa Paking tersebut desa mereka tidak termasuk desa yang terdampak oleh perusahaan yang membangun PLTA.

“Inikan menjadi pertanyaan masyarakat disana padahal desa Paking dengan lokasi bendungan sangat dekat sekali, ” tegas Fenry.

Padahal anggapan masyarakat dan kita dari Komisi III bahwa desa Paking dimaksud adalah desa yang terdampak. “Itulah yang menjadi harapan kami dari komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ” ujar Fenry Alpius.

Hal lain dalam merekrut tenaga kerja di PLTA yang ada di Mentarang, dari Komisi III dengan tegas meminta masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau di prioritaskan. Kalau sudah mencukupi baru merekrut warga lain yang ada di Kalimantan Utara.

Demikian juga untuk hasil pertanian warga seperti sayur dan ikan hasil tangkapan nelayan setempat maupun daging dan sebagainya bisa diterima (dibeli) oleh pihak perusahaan.

Karena dengan hasil pertanian dari warga itu, yang dijual kepihak perusahaan akan secara langsung bisa menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Demikian pula nantinya apabila pihak perusahaan tidak mau menerima itu, maka ini juga akan menjadi masalah.

“Oleh sebab itu saya selaku wakil ketua komisi III Provinsi Kalimantan Utara berharap pembangunan PLTA tersebut dapat memanusiakan manusia yang ada disitu, dan pembangunan nya betul-betul sangat berdampak positif bagi masyarakat secara luas, ” pungkas Fenry.

Yang tidak kalah penting lagi, seperti yang disampaikan warga, nantinya apakah PLTA akan menggratiskan listrik bagi warga sekitarnya. “Itu juga menjadi pertanyaan mereka soal komitmen dari perusahaan dan negara terkait dengan itu, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Kehadiran PLTA Mentarang Diharapkan Bisa Menjaga Peradaban dan Budaya Lokal

Published

on

Fenry Alpius SE M Si, wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Perusahaan yang berinvestasi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang di Kabupaten Malinau , diminta memperhatikan sekaligus menjaga dan merawat budaya serta peradaban masyarakat disekitar bendungan.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 25/1/2023.

“Meskipun akses budaya dari peradaban lain terbuka luas dengan adanya kehadiran PLTA Mentarang itu nanti, namun suatu bangsa harus mampu membangun dan mempertahankan budaya yang telah dimiliki dari masa lalu, yakni budaya masyarakat setempat yang ada disekitar lokasi bendungan PLTA, ” kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu.

Kenapa budaya dan peradaban setempat itu harus diperhatikan?, karena masyarakat disana khawatir kebiasaan-kebiasaan turun temurun mereka tak bisa lagi dilakukan dengan adanya PLTA tersebut, padahal sumber penghidupan warga ada diperairan dan hutan rimba belantara itu.

“Saya sudah bertemu dengan masyarakat desa Paking dan Harapan Maju, mereka mempertanyakan itu, apakah nanti mereka bisa menangkap ikan dan berburu disekitar PLTA, “ujar Fenry.

Wajar timbul seribu satu macam pertanyaan dibenak masyarakat tentang hal ini, karena selama ini belum pernah ada sosialisasi kepada mereka, baik dari investor maupun dari pemerintah melalui stake holder terkait.

Sehingga warga disana tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka kedepan. Apakah bisa berburu binatang dan mencari ikan untuk kebutuhan mereka sebagaimana lazim nya dilakukan warga sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam.

“Intinya berapa radius tempat warga boleh beraktivitas juga harus jelas, jangan sampai dikemudian hari akan menuai masalah baru, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ini Dia Gambaran Tugas Komisi 1 DPRD Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, menggambarkan beberapa agenda kerja yang ditangani oleh komisinya.

Menurutnya, seperti yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk menangani pengaduan masyarakat kedewan tentang sengketa lahan dan lain sebagainya.

“Komisi 1 tidak sepi dari kegiatan, sangat banyak sekali, ” ujarnya, Senin 23/1/2023.

Kendati demikian harapnya, persoalan sengketa lahan dimaksud kalau bisa jangan lah ada. Terutama sengketa lahan antar warga dan pihak perusahaan swasta.

Bagaimana pun lanjutnya, Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru sangat membutuhkan yang namanya investasi.

Karenanya semua pihak baik masyarakat maupun dunia usaha bisa menyatukan persepsi bersama. Artinya pihak perusahaan juga harus bisa mengedepan kan kepentingan masyarakat disekitar wilayah operasinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending