Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Lahan Pertanian SP 2, SP 9 dan SP 10 Kaltara Butuh Perhatian Pemerintah

Published

on

Agung Wahyudianto anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai PKS.

TANJUNG SELOR – Seluas 12.000 Hektar, persawahan di SP 2, SP 9 dan SP 10 belum bisa digarap petani secara maksimal, lantaran sistem pengairan nya belum bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan, artinya bagaimana pengaturan air saat pasang tinggi dan bagaimana memasuk kan air saat air mati ke areal persawahan belum bisa diatur sedemikian rupa.

” Jadi insya allah sesuai dengan aspirasi dari warga masyarakat Tanjung buka ya kita mencoba membantu masyarakat yang notabene di sana 100% petani, untuk melanjutkan aspirasi mereka ke pemerintah, baik Pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara, ” kata Agung Wahyudianto anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini, Selasa 30/1/2024.

Menurutnya, bahwa desa Tanjung buka itu kan di pahami adalah daerah air pasang surut. Sehingga bagaimana penanganan air secara cermat dan akurat bisa didesain, agar dapat dimanfaatkan petani secara maksimal, terutama pada saat musim tanam.

Seperti contoh di SP 9 itu sudah dibangun tanggul. Artinya lahan masyarakat itu semuanya memang harus dibangun sedemikian rupa supaya air itu bisa diatur sehingga ketika Pada saat air itu melimpah ya airnya tidak langsung masuk lahan pekarangan dan lahan pertanian dari warga.

Akan tetapi mana kala kering air pun juga bisa diatur, bisa dimasukkan ke area persawahan ataupun ladang dari warga masyarakat itu sendiri sesuai kebutuhan nya.

“Memang kedepan semua persawahan cocoknya juga dibangun tanggul khususnya di Tanjung buka ini secara luas dan terpola, ” ujar Agung.

Artinya kalau dikelola baik dan bagus, dimana desa Tanjung buka itu kan memang daerah subur, hanya saja memang pengelolaan airnya ini yang perlu kita cermati, karena begitu ketika air pasang melimpah sangat  mengganggu sekali  ketika petani sudah bercocok tanam ataupun tanaman petani otomatis akan terendam jadi airnya perlu di atur, ” ungkap Agung Wahyudianto.

Karena itu Agung juga meyakini, bila lahan disana sudah bisa maksimal digarap maka kedepan Tanjung Buka akan mampu menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Kaltara. * jk.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Sidak ke RSUD dr. Jusuf SK

Published

on

H Syamsudin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Pelayanan kesehatan dikeluhkan masyarakat, Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan sidak ke RSUD Provinsi Kaltara dr. Jusuf SK di Kota Tarakan, Kamis (26/10/23).

Sidak yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 4 Yancong dan didampingi Anggota Komisi 4 terdiri dari Syamsuddin Arfah, Supa’ad Hadianto, Muhammad Saleh dan Muhammad Iskandar, juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Kaltara Usman.

Bersama Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Jusuf SK, rombongan para wakil rakyat tersebut meninjau beberapa bagian pelayanan yang dikeluhkan masyarakat atau pasien. Diantaranya ruang bagian gizi, pelayanan dibagian poli, IGD serta ruang rawat inap yang banyak ditemukan lantainya bekas kebocoran.

Anggota Komisi 4 Syamsuddin Arfah mengatakan kedatangannya ini untuk menindaklanjuti keluhan pelayanan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara.

Salah satunya pelayanan di bagian poli serta IGD. Di dua bagian ini, Komisi 4 menilai Prosedur Standar Operasi (SOP) pelayanan tidak berjalan dengan baik itu terlihat dengan banyaknya pasien yang antre ingin berobat.

“Satu pasien itu harus berapa lama dilayani sampai mendapatkan kamar, ini semua tidak jelas SOP nya, ada sampai 8 jam, 12 jam bahkan ada 1 hari itu di IGD. Dari poli SOP nya juga harus jelas, bayangkan masih pagi jam 10 an pasien masih banyak mengantri belum mendapat pelayanan,” kata Syamsuddin.

Politisi PKS itu juga menilai, ruang bagian gizi tidak layak baik standar kebersihan maupun tempat. Karena tempat tersebut, digunakan untuk menyiapkan makanan bagi pasien.

“Ini catatan buat mereka (RSUD), karena ini rujukan utama di Kaltara dan yang ditaruh disini kan orang-orang yang punya kapasitas ini harusnya dibuat. Masak harus jalan ditempat terus dari tahun ke tahun seperti ini,” ujarnya.

Tidak hanya soal pelayanan, Syamsuddin menilai perawatan bangunan juga kurang mendapat perhatian. Itu terlihat dari beberapa lantai bangunan ada warna kehitam-hitaman seperti terkena kebocoran air dari atas.

“Ini termasuk dalam kategori baru tinggal nunggu, hancur kembali dalam waktu satu sampai dua tahun kalau tidak ada perawatan seperti ini. Makanya ini harus menjadi perhatian terutama bagi manajemen RSUD,” tegasnya.

Syamsuddin berharap pelayanan dijalankan dengan baik. Sebagai tugas dan pokok DPRD, Komisi 4 akan mendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

Anggota Komisi 4 Supa’ad Hadianto meminta supaya di RSUD dr. Jusuf SK tidak ada sistem One Man Show. Menurutnya, adanya hal tersebut membuat pelayanan akhirnya tidak maksimal.

“Jadi tidak boleh ada sistem One Man Show di rumah sakit semua kalau tanpa saya tidak bisa, wah ini repot. Kita sudah mau menuju Indonesia emas 2045 tapi mindset kita masih seperti itu ya susah,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi 4 Yancong meminta kepada manajemen untuk memperbaiki semua yang menjadi keluhan masyarakat. Sehingga rumah sakit ini bisa membuat nyaman bagi masyarakat yang berobat atau sakit.

“Mereka (masyarakat) datang kesini karena tidak sehat kan, sehingga mereka berharap ada pelayanan terbaik untuk mereka,” pesannya.

Yancong juga meminta supaya bangunan lama RSUD dibelakang, dibuatkan Detail Engineering Design (DED) secara menyeluruh. Apalagi bangunan yang ada sudah lama dan harus dibangun baru.

“Ini sumber dana bisa dari APBD provinsi, bisa di usahakan di DAK (Dana Alokasi Khusus). Kami juga sarankan supaya kantor dipindahkan di bangunan lama, untuk bangunan baru seluruhnya dimanfaatkan untuk pelayanan,” ungkapnya.

Menanggapi semua keluhan itu, Dirut RSUD dr. Jusuf SK, dr. Ario Kertarto menjelaskan tidak jadinya bangunan gizi diperbaiki tahun 2023, karena dinilai masih ada kebutuh lain yang lebih prioritas. Namun untuk rehab ruang gizi ini, akan kembali dianggarkan di tahun 2024.

“Itu sudah kami anggarkan di tahun 2024 termasuk perluasan ruang farmasi dan pembangunan gedung gizi,” katanya.

Terkait SOP, dr. Ario menjelaskan setiap unit ada hanya saja tidak lengkap keterangan seperti estimasi waktu pelayanan di IGD. Untuk di poli, sebenarnya ada disitu tercantum dokter spesialis paling lambat datang pukul 10.00 wita.

“Cuma kadang-kadang mereka masuk jam 11 tergantung dia (dokter spesialis) melakukan visit kepada pasien. Kalau visitnya pagi, mungkin bisa cepat masuk ke poli cuma kadang jam 9 mereka baru visit sampai jam 11 mereka baru ke poli,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, kata dr. Ario pihaknya akan kembali mengatur ruangan di bagian poli. Supaya banyak ruangan yang digunakan demi memaksimalkan pelayanan.

“Yang paling penting bagi kami kedepan akan menggunakan satu sistem, saya harapkan Februari 2024 sistem itu terkonek semua dirumah sakit ini. Dan kami sudah ngecek server kami bagus, jika itu sudah berfungsi kalau mengecek tinggal kita buka saja satu komputer semua bisa dilihat rencananya seperti itu,” tutupnya. * hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Realisasi Pajak Kendaraan Surplus

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi kepada UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tarakan atas capaian realisasi pajak.

Hal itu, disampaikan Ketua Komisi 2 Rakhmat Sewa saat melakukan kunjungan ke Kantor UPT Bapenda Kota Tarakan, Jumat (27/10/23).

“Karena mereka tahun 2022 kan terbaik realisasi pajaknya terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan 2023 ini, sudah surplus,” kata Rakhmat Sewa.

Ia menilai, banyak inovasi yang dilakukan UPT Bapenda Tarakan. Hasilnya bisa dilihat dari realisasi pajaknya yang melebihi target selama beberapa tahun terakhir.

“UPT Tarakan ini kecil, tapi inovasinya luar biasa. Banyak kota-kota besar yang belum mereka lakukan, tapi sudah dilakukan disini inovasinya bahkan sampai mereka belajar kesini,” ujar politisi PDIP.

Bahkan inovasi terbaru yang tidak lama lagi dilauching “Bapak Satu” (Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepat Waktu), bisa meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kaltara.

“Karena program itu munculnya dari sini (UPT Tarakan), bahwa ASN yang menunggak pajak tidak akan diberikan TPP nya sebelum melunasi pajak kendaraannya. Itu betul-betul inovasi cukup bagus dan saya mengapresiasi itu, karena biasanya muncul inovasi itu dari DPRD lo tapi itu dari sini,” ucapnya.

Walaupun program itu masih wacana, harapannya bisa diterapkan dan diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dasar pemberlakukan itu lebih kuat.

“Supaya ASN juga patuh dan tertib membayar pajak kendaraan bukan hanya masyarakat saja yang dikejar. Mereka (ASN) harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, Kepala UPT Bapenda Kota Tarakan Irawan menyampaikan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendekati target yang ditentukan pada triwulan III 2023.
Rincian presentase pencapaian tersebut, diantaranya untuk PKB dengan besaran nominal Rp 34.187.480.000 atau 85,46 persen dari target Rp 40.000.000.000. Sedangkan BBNKB besarannya Rp 32.498.729.700 atau 98,48 persen dari target Rp 33.000.000.000.

“Nah capaiannya PKB sudah 80 persen dan BBKNB sudah 90 persen, jadi tinggal 2 bulan PKB cari 20 persen dan BBNKB cari 10 persen optimis nanti diakhir tahum 2023 bisa surplus lagi,” jelasnya.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak, pihaknya akan meluncurkan program baru yaitu Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ASN Tepar Waktu (Bapak Bersatu). Tujuannya untuk kepatuhan ASN membayar pajak kendaraan.

“ASN di Kaltara itu jumlahnya 19.375 orang, kalau itu saja patuh membayar pajak kendaraan pendapatan bakal meningkat lagi. Itu wacana jangka panjang agar Pak Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan supaya yang tidak membayarkan pajak TPP ditahan ,” tutup. * hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending