Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Blue Print Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Tambang Batu Bara di Bulungan Harus Terbuka

Published

on

Imam Bukhori anggota DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Bulungan meminta kepada seluruh perusahaan tambang batu bara yang beroperasi untuk menyampaikan blue print pemberdayaan masyarakat melalui program Community Development (Comdev) yang dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kenapa blue print pemberdayaan masyarakat disekitar lokasi operasi pertambangan harus disampaikan kepada masyarakat?, agar mereka bisa mengetahui apa saja hak-hak warga yang harus ditunaikan oleh pihak perusahaan tambang.

“Keterbukaan informasi itu harus, karena sudah diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, ” ujar Imam Bukhori.

Terkait blue print tersebut juga sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 1824 K/30/MEM/2018, tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, ” tegas Imam Bukhori.

Terkait mekanisme penganggaran CSR juga harus terbuka, berapa yang sudah disalurkan berapa sisa nya yang belum terpakai.

Acuan nya juga jelas, anggaran untuk CSR juga diatur berdasarkan jumlah produksi batu bara pertahun. Dengan demikian maka akan ada muncul angka prosentase untuk CSR tersebut.

Menyinggung data produksi, Imam mengatakan bisa didapatkan di instansi vertikal yang membidangi. Tinggal menyesuaikan dengan blue print yang ada disetiap perusahaan tambang batu bara tersebut. * jk/kjs.

DPRD Bulungan

Persoalan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Sudah Jadi Topik Diskusi Pemkab dan DPRD

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Harapan agar ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Bulungan segera ditingkatkan jadi jalan beraspal terus disuarakan oleh masyarakat pengguna jalan.

Mengingat aktifitas kendaraan yang lalu lalang dijalan tersebut akhir-akhir ini cukup padat. Seiring dengan perkembangan Salimbatu saat ini yang cukup pesat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bulungan, H Hamka S IP mengatakan, persoalan peningkatan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu terus menjadi topik diskusi antara pemerintah dan DPRD Bulungan.

“Hasil diskusi saya beberapa waktu lalu dengan Bupati Bulungan terkait peningkatan jalan Salimbatu – Tanjung Palas sudah menjadi atensi pemerintah, ” ujar Hamka.

Selain ruas jalan tambah Hamka, beberapa jembatan penghubung juga perlu dibangun, agar keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas dapat terjamin dengan baik.

Sesuai pengamatan secara kasat mata, drainase sepanjang ruas jalan juga perlu dibenahi, supaya aliran air menuju sungai Kayan dan anak sungai bisa lancar mengalir.

“Tidak semua ruas juga harus diaspal, ada beberapa bagian yang harus menggunakan konstruksi beton bertulang, terutama pada bagian ruas jalan yang terendam saat air pasang, ” tutup Hamka. * jk.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Tekan Inplasi, DPRD Bulungan Minta Pemerintah Segera Gelar Pasar Murah

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, menilai sepenuhnya masalah inplasi di Tanjung Selor belum bisa ditekan hingga ketitik normal, pemerintah diminta segera mengambil langkah bijak untuk mengatasinya.

Diantaranya mengadakan pasar murah dititik-titik tertentu. Supaya bisa mengungkit kembali daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok tertentu.

“Saya amati khususnya di Tanjung Selor dan sekitar nya sudah harus ada pasar murah untuk masyarakat, ” ujar Hamka kepada media ini, Rabu 9/11/2022.

Untuk memastikan kebutuhan, terlebih dahulu juga harus ada evaluasi kebutuhan apa saja yang mendesak dan banyak dibutuhkan, Terutama barang-barang seperti sembako.

“Bila pasar murah ini dilaksanakan juga wajib melibatkan para ketua RT agar bisa memberitahukan masyarakat nya bahwa ada pasar murah digelar, ” imbuhnya.

Harapan nya tambah H Hamka, untuk pasar murah ini harus segera dilaksanakan. Bila perlu secara bertahap supaya daya beli masyarakat bisa segera pulih seperti sediakala. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Fraksi Nasdem Demokrat Setuju Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Jadi Perda

Published

on

Farida Silviawati ST anggota DPRD Bulungan.gan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pendapat akhir (PA) Fraksi Nasdem Demokrat DPRD Bulungan terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bulungan tahun 2022 menyampaikan beberapa masukan.

Antara lain, mengharapakan pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai keadaan dan kebutuhan. Serta dapat meninjau sistem pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif efisien dan transfaran.

Melalui juru bicaranya, Farida Silviawati ST Fraksi Nasdem Demokrat juga sistem pengelolaan dimaksud juga wajib menyediakan informasi keuangan yang diumumkan kepada masyarakat.

Pihak pemerintah juga diminta melaporkan informasi aset milik kabupaten Bulungan secara berkala.

“Hal ini bermaksud agar DPRD dapat menjalankan fungsi chek and balance demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan, ” kata Farida Silviawati ST, kemarin.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa Fraksi Nasdem Demokrat DPRD Bulungan menerima dan menyetujui Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda Kabupaten Bulungan tahun 2022.

Rapat paripurna persetujuan Ranperda menjadi Perda itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Risdianto S Pi M Si mewakili Bupati Bulungan, kepala OPD dilingkungan Pemkab dan seluruh anggota dewan, ketua-ketua partai politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan tokoh agama. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending