Berita DPRD Bulungan
Blue Print Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Tambang Batu Bara di Bulungan Harus Terbuka

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Bulungan meminta kepada seluruh perusahaan tambang batu bara yang beroperasi untuk menyampaikan blue print pemberdayaan masyarakat melalui program Community Development (Comdev) yang dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kenapa blue print pemberdayaan masyarakat disekitar lokasi operasi pertambangan harus disampaikan kepada masyarakat?, agar mereka bisa mengetahui apa saja hak-hak warga yang harus ditunaikan oleh pihak perusahaan tambang.
“Keterbukaan informasi itu harus, karena sudah diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, ” ujar Imam Bukhori.
Terkait blue print tersebut juga sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 1824 K/30/MEM/2018, tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, ” tegas Imam Bukhori.
Terkait mekanisme penganggaran CSR juga harus terbuka, berapa yang sudah disalurkan berapa sisa nya yang belum terpakai.
Acuan nya juga jelas, anggaran untuk CSR juga diatur berdasarkan jumlah produksi batu bara pertahun. Dengan demikian maka akan ada muncul angka prosentase untuk CSR tersebut.
Menyinggung data produksi, Imam mengatakan bisa didapatkan di instansi vertikal yang membidangi. Tinggal menyesuaikan dengan blue print yang ada disetiap perusahaan tambang batu bara tersebut. * jk/kjs.

DPRD Bulungan
DPRD Bulungan Minta Proses Pembahasan APBD 2024 di Segerakan

– Awal Januari lelang tender proyek harus dimulai, agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, meminta proses lelang atau tender proyek pengadaan barang dan jasa APBD 2024 disegerakan, agar proses penyelesaian pekerjaan nya bisa dimulai dan bisa selesai tepat pada waktunya.
“Untuk Pemkab Bulungan diminta khusus anggaran 2024 proses nya bisa dipercepat minimal awal Januari seluruh kegiatan sudah bisa dimulai, ” jelas Hamka S IP kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, Minggu 5/11/2023.
Kenapa harus dipercepat?, karena menurut ketentuan setelah APBD disepakati kegiatan sudah bisa langsung di proses. Terutama kegiatan melalui tender yang membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama.
Sehingga pelaksanaan kegiatan nya ada waktu yang panjang juga, maka dari segi mutu kualitas pekerjaan bisa baik, dan masyarakat sebagai sasaran pembangunan bisa segera merasakan manfaatnya.
“Desakan ini merupakan suport dan bentuk dorongan dari DPRD kepada Pemkab Bulungan, bila memungkin kan awal Desember nanti tahapan APBD 2024 pembahasan nya sudah mulai berproses, ” tutup H Hamka. * jk.
DPRD Bulungan
H Hamka Minta Drainase Tanjung Palas Hilir Prioritas di Bangun 2024

TANJUNG SELOR – Persoalan genangan air di jalan Kasimudin RT 1 Kelurahan Tanjung Palas Hilir kecamatan Tanjung Palas mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP.
“Persoalan genangan air ini harus segera dicari jalan keluarnya dengan membangun drainase yang baik, ” kata H Hamka S IP kepada media ini, Jumat, 13/10/2023.
Karena,.selain mengganggu para pengguna jalan, juga berpengaruh terhadap ketahanan aspal akibat selalu terendam genangan air tersebut, serta menjadi tempat nyamuk bersarang dan berkembang biak, tentu tak baik bagi kesehatan masyarakat yang bermukim disekitarnya.
Akan jadi atensi kita di tahun 2024 supaya drainase ini bisa dibangun, apa lagi ini menjadi keluhan masyarakat, ” ujar H.Hamka S.IP. * jk.
DPRD Bulungan
H Hamka Apresiasi Bantuan dan Pelatihan Menjahit dari Disnakertrans Bulungan

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, mengapresiasi bantuan mesin jahit sekaligus pelatihan nya, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, Senin 18/9/2023 kemarin.
Pelatihan tersebut dilaksanakan di ruang Bepekot BPMD Tanjung Selor.
“Diharapkan dengan diterimanya bantuan mesin jahit ini dapat membantu kelompok masyarakat, yang giliran nya bisa menambah penghasilan mereka melalui keterampilan menjahit yang didapat, ” kata H Hamka.
Selain itu, tandasnya bantuan tidak hanya diberikan sebatas mesin jahit saja. Kalau memungkin kan ditahun anggaran mendatang ada bantuan permodalan dalam bentuk KUR kepada mereka.
“Saya optimis bila usaha jahit menjahit ini dikembangkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi usaha besar yang bisa merekrut tenaga kerja, ” tutup Hamka. * jk.
-
DPRD Kaltara6 days ago
Mendesak Pemprov Tuntaskan Perbaikan Kerusakan Jalan KM 4 – Simpang Manis KTT
-
Pemkab Bulungan2 weeks ago
Syarwani : “Januari Penyebrangan Fery Ancam – Tarakan Kembali Beroperasi”
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Jaga Lingkungan Untuk Masa Depan, Polda Kaltara Gelar Kegiatan Penanaman Pohon
-
DPRD Kaltara1 week ago
Strategi Legislasi Perlu Berbasis Sistem Informasi Bapemperda