TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memerlukan sejumlah pembenahan. Perhatian tersebut mencakup kualitas menu makanan yang disajikan hingga keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program.
Riyanto mengatakan, DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Bulungan sejauh ini tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan Program MBG maupun sejumlah program pemerintah pusat lainnya, termasuk Sekolah Rakyat. Seluruh mekanisme pelaksanaan program tersebut berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Kalau dari DPRD dan pemerintah daerah, pengelolaannya memang langsung dari pusat. Jadi kami hanya mengetahui program itu berjalan, tetapi tidak terlibat dalam proses pengelolaannya,” ujar Riyanto, Jumat (19/6).
Meski demikian, pihaknya tetap berharap program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya para pelajar sebagai penerima manfaat utama.
Terkait sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat menghentikan operasional akibat persoalan fasilitas dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Riyanto menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari proses penyempurnaan program.
Menurutnya, apabila terdapat sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, maka langkah perbaikan perlu dilakukan sebelum pelayanan kembali dijalankan.
“Kalau ada perbaikan fasilitas atau penyempurnaan, itu hal yang wajar. Semua masih dalam proses. Kritik dan masukan juga perlu untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Selain pembenahan fasilitas, DPRD Bulungan juga mendorong agar masyarakat lokal mendapat porsi lebih besar dalam pelaksanaan program. Keterlibatan tersebut tidak hanya dalam pembangunan fasilitas pendukung, tetapi juga pada operasional sehari-hari. (hms).
