Connect with us

Berita Kaltara

Viral Dimedsos, Disdik Kaltara Turunkan Tim ke SMAN 1 Salimbatu

Published

on

Drs Teguh Hendry Sutanto M Pd Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Aksi protes guru-guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, pagi tadi, Jumat 2/9/2022 yang viral dimedia sosial (medsos), langsung mendapat tanggapan dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara, Drs Teguh Hendry Susanto M Pd.

Menurutnya, ketika dihubung media ini, beberapa saat lalu melalui sambungan telpon selularnya mengatakan, untuk menyikapi gejolak pihak Dinas Pendidikan segera menurunkan tim evakuasi ke SMAN 1 Salimbatu, setelah sholat Jumat.

“Saya juga sudah memerintahkan ketua tim untuk memanggil kepala sekolahnya, ” ujar Teguh Hendry Susanto.

Selanjutnya memberikan informasi kepada guru, juga kepada siswa. “Cuma kabarnya saya dengar itu ada demo kemudian ada melibatkan orang tua siswa apa betul apa tidak kami harus cek kelapangan , ” tambahnya.

Menyoal tuntutan beberapa guru yang meminta kepala sekolahnya diganti?, sesuai data sebanyak 28 orang yang bertanda tangan diatas materai, Teguh mengatakan maka itu tim Disdik harus turun dulu mengumpul data-data, kalau data nya kuat tentu tak ada masalah.

“Harus sesuai tuntutan mereka, aspirasi mereka, yang jelas intinya harus sesuai mekanisme dan prosedur, ” kata Teguh.

Harus pula dibuktikan dengan semua tuduhan mereka, dari point-point tuntutan itu. Inikan harus dicek kelapangan, betul kah?, kalau betul kemungkinan ada sangsi juga.

Makanya kata dia berulang-ulang menyebut, dari sejumlah tuntutan, harus dilakukan cek lapangan kebenaranya. Kalau ketika itu benar harus ada hukuman nya nanti.

“Dari 12 point itu harus ada data dokumen pendukung nya juga, “imbuh Teguh.

Menyikapi munculnya stetmen guru yang akan mogok mengajar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mengatakan hal tersebut tidak boleh dilakukan. Makanya tim akan turun untuk memberikan pengertian kepada mereka semua bahwa hal ini sudah ditangani Disdik.

Sekedar diketahui kalau guru sampai mogok, juga ada sangsinya nanti, jangan sampai proses belajar mengajar sampai berhenti karena gara-gara itu. Artinya semua harus dengan tatacara yang sopan, sesuai dengan peraturan.

“Yang jelas kalau gurunya tidak mengajar akan ada sangsi tersendiri, ” tegas Teguh Hendry Susanto berulang-ulang mengatakan.

Karena itu pula, dengan adanya ketidaknyamanan ini, pihak Disdik melakukan “pendinginan” kepada semuanya. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending