Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan Diuji Publik, Ini Saran untuk Pansus 4 DPRD Kaltara

Published

on

Publik hearing Ranperda Penyelenggara Pendidikan

TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggara Pendidikan yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diuji publik.

Uji publik yang mengundang seluruh stakeholder di Kaltara mulai dari Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dinas Pendidikan Provins, Kabupaten dan Kota, Kepala Sekolah serta Akademisi ini, dilaksanakan di ruang Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Rabu (3/8/22).

Ada beberapa saran dan masukan yang diberikan untuk penyempurnaan Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan. Salah satu soal insentif tidak harus sama.

“Jadi misal dari daerah tertentu itu harus dibedakan insentifnya, karena mereka sudah mau mengabdikan dirinya menjadi guru di tempat tersebut dengan harga kemahalan yang lebih tinggi dan daerah yang terpencil. Kalau itu disamakan orang gak mau,” kata Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah.

Insentif ini, dijelaskan Syamsuddin penting untuk pendidikan di Kaltara. Sehingga tidak hanya berkiblat di Kota, tetapi juga di daerah terpencil dan terpelosok bisa berkembang.

Masukan lainnya, dikatakan Syamsuddin keterkaitan dengan PPDB yang perlu dikaji ulang masalah zonasi, karena Kaltara apabila diterapkan zonasi ada daerah yang ketumpahan dan ada yang langka.

“Itu gak bisa terlalu kita terapkan. Sebagai contoh mereka harus masuk di daerah itu, mau masuk di daerah lain gak masuk zona dan itu perlu untuk di kaji ulang,” beber politisi PKS.

Saran lainnya, ditambahkan Syamsuddin terkait akreditasi.  Hal ini juga penting untuk mengetahui mutu pendidikan disekolah tersebut.

“Karena di daerah terpencil masih ada sekolah belum terakreditasi. Ini perlu didorong,” pungkas Syamsuddin Arfah.

Masukan dan saran yang disampaikan soal Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan, diterangkan Syamsuddin selanjutnya akan dibahas ulang tim Pansus dan pembahas sebelum diinternal DPRD.

“Itu beberapa hal masukan yang bagus, akan kita diskusikan lagi difinalisasi dengam mengundang semua pembahas. Kami akan buka ruang lagi, karena melihat perda ini perlu untuk dilengkapi sebelum internalisasi DPRD,” ucap Syamsuddin.

Setelah ini, dikatakan Syamsuddin Ranperda akan fasilitasi di Kemenkumham selama 5 hari. Saran dan masukan dari Kemenkumhan, akan dimasukan ke dalam isi Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan.

“Perda ini kan menjadi perda induk di Kaltara. Dan mohon maaf proses pembahasannya ini cukup bagus, karena setiap pasal itu kita bahas dan kalau itu ada masukan dan lain sebagainya itu langsung ditambahkan jadi betul-betul detail. Harapan kami di akhir Agustus bisa pengesahan itu targetnya,” tutup Syamsuddin. *fb/jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Minta CSR Perusahaan Ikut Sukseskan Porprov

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus ST (tengah) bersama para atlet yang siap berlaga di Porprov Kaltara 1.

TARAKAN – Persoalan pendanaan selama ini jadi kendala Cabang Olahraga (Cabor) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) mengirimkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan. Untuk bisa mengikuti kejuaraan, orangtua atlet terpaksa harus merogoh kantong pribadi.

Hal itu menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus, menyarankan supaya cabor maupun Koni tidak terlalu tergantung kepada pendanaan dari pemerintah dalam pembinaan maupun memberangkatkan atlet.

“Ini sebenarnya kan perlu pematangan di tingkat Koni kita, semuanya itu kan juga disamping masalah pembiayaan ada juga fasilitas-fasilitas. Kita maklumi bersama dalam tahapan awal ini kan dari sisi pendanaan, support dari pemerintah juga kan harus kuat,” kata Albertus¬† beberapa waktu lalu.

Disamping itu, kata Albert sapaan akrap Albertus cabor maupun Koni juga harus memanfaatkan dan menggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Melalui dana CSR, perusahaan bisa membantu pendanaan dalam pembinaan maupun mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan diluar Kaltara.

“Ini perlu dilakukan kawan-kawan yang ada di KONI, bagaimana memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada bekerja di Provinsi Kaltara ini sebagai rekanan. Kita harapkan itu CSR-CSR nya bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan olahraga juga,” ujar politisi PDIP.

Makanya ditekankan Albert, pengurus cabor maupun Koni perlu terobosan untuk menyelesaikan persoal pendanaan. Sehingga pembinaan maupun mengirim atlet tidak bergantung terus kepada anggaran pemerintah.

“Sebenarnya saya rasa perlu terobosan-terobosan kepada pengurus, kalau ada hal-hal yang konkret dengan masalah pendanaan dan pendanaan ini banyak, fasilitas, kemudian nanti pembinaan dan sebagainya. Itu perlu juga hal-hal yang ada interaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memang bekerja ditempat kita,” pungkas Albert.

Langkah awal, ditambahkan Albert perusahaan diharapkan kedepan dalam memberikan bantuan melalui CSR tidak berupa bentuk uang, tetapi sarana dan prasarana yang bisa mendukung pengembangan olahraga.

“Langkah awalnya mungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam CSR nya tidak dalam bentuk hanya uang saja, tetapi mungkin bisa membuka fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan,” pesan Albert.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah sekarang sifatnya tentatif. Makanya pengurus Koni secara profesional membuat usulan yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran.

“Jadi tinggal pengurus dari Koni ini bisa secara profesional membuat tahapan usulan yang memang benar-benar menyesuaikan kondisi-kondisi dalam satu tahun itu kegiatan event-event itu seperti apa, ini kan harus bisa diprediksi. Baik untuk peningkatan kualitas kita di dalam maupun pada event-event nasional,” beber Albert.

Sementara itu, persoalan pendanaan menjadi kendala cabor mengirimkan atletnya mengikuti berbagai kejuaraan diluar Kaltara. Kondisi tersebut, membuat cabor dan orangtua atlet harus merogoh kantong pribadi.

Salah satunya cabor Taekwondo yang akan mengikuti Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) Taekwondo Zona 4 se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). TI Kaltara mengirim 24 atletnya menggunakan dana patungan orangtua atlet untuk bertanding agar bisa mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Hal serupa juga dialami atlet renang Kota Tarakan yang mewakili Kaltara Zefanya Emmanuela Yus. Ia kesulitan pendanaan untuk bisa berangkat mengikuti SEA Age Group Swimming Championships 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Beruntung Zefanya mendapat dukungan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dan bisa berangkatnya bergabung dengan atlet renang lainnya mewakili Indonesia. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Posisi Kaltara Bukan Penyangga Melainkan Sebagai Pintu Masuk ke IKN

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Kalimantan Utara,

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, menyebut, Provinsi ke 34 di Indonesia ini bukan lagi sebagai penyangga, melainkan sebagai pintu masuk utama ke ibukota Negara (IKN) bila kelak dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Tentu sebagai pintu masuk, harus ada kajian yang komprehensif, serta polesan pembangunan yang memadai dengan berbagai fasilitas.

“Ini harapan kita jadi mulai sekarang Kaltara harus berbenah disegala bidang, ” ungkapnya.

Kenapa lanjut Albert, karena posisi Kalimantan Utara merupakan satu kesatuan dengan Penajam Paser Utara dimana ibukota negara akan dipusatkan.

“Pembangunan fisik dan lain nya di IKN harus berlanjut, siapapun kelak yang memimpin Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ” ujar Albert. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pembahasan Penyempurnaan Draf Ranperda Kaltara di Gelar

Published

on

Dr H Syamsudin Arfah.

TARAKAN – Anggota DPRD Prov.Kaltara yang tergabung dalam Pansus IV DPRD Prov.Kaltara kembali melakukan pertemuan dalam rangka Rapat Pembahasan Penyempurnaan Draf Ranperda Penyelanggaraan Pendidikan dan Ranperda Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu(16/11/22) ini selain dihadiri oleh wakil ketua Andi Hamzah dan Anggitaa Pansus,turut hadir juga Tim Pakar, Biro Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kaltara, Disdikbud Kaltara Cab.Tarakandan Perwakilan Sekolah SMK di Tarakan.

Acara dibuka oleh Syamsuddin Arfah selaku ketua Pansus Ranperda Penyelenggara Pendidikan dan Ahmad Djufrie ketua Pansus Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun maksud dan tujuan dalam pertemuan ini ialah membahas data-data penunjang masalah masalah yang dihadapi yang dipaparkan oleh perwakilan masing-masing Mitra dan OPD yang hadir dan membahas bersama soluis yang dapat diambil dalam Penyempurnaan draf Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Draf Ranperda Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prov. Kaltara. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending