Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan Diuji Publik, Ini Saran untuk Pansus 4 DPRD Kaltara

Published

on

Publik hearing Ranperda Penyelenggara Pendidikan

TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggara Pendidikan yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diuji publik.

Uji publik yang mengundang seluruh stakeholder di Kaltara mulai dari Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dinas Pendidikan Provins, Kabupaten dan Kota, Kepala Sekolah serta Akademisi ini, dilaksanakan di ruang Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Rabu (3/8/22).

Ada beberapa saran dan masukan yang diberikan untuk penyempurnaan Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan. Salah satu soal insentif tidak harus sama.

“Jadi misal dari daerah tertentu itu harus dibedakan insentifnya, karena mereka sudah mau mengabdikan dirinya menjadi guru di tempat tersebut dengan harga kemahalan yang lebih tinggi dan daerah yang terpencil. Kalau itu disamakan orang gak mau,” kata Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah.

Insentif ini, dijelaskan Syamsuddin penting untuk pendidikan di Kaltara. Sehingga tidak hanya berkiblat di Kota, tetapi juga di daerah terpencil dan terpelosok bisa berkembang.

Masukan lainnya, dikatakan Syamsuddin keterkaitan dengan PPDB yang perlu dikaji ulang masalah zonasi, karena Kaltara apabila diterapkan zonasi ada daerah yang ketumpahan dan ada yang langka.

“Itu gak bisa terlalu kita terapkan. Sebagai contoh mereka harus masuk di daerah itu, mau masuk di daerah lain gak masuk zona dan itu perlu untuk di kaji ulang,” beber politisi PKS.

Saran lainnya, ditambahkan Syamsuddin terkait akreditasi.  Hal ini juga penting untuk mengetahui mutu pendidikan disekolah tersebut.

“Karena di daerah terpencil masih ada sekolah belum terakreditasi. Ini perlu didorong,” pungkas Syamsuddin Arfah.

Masukan dan saran yang disampaikan soal Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan, diterangkan Syamsuddin selanjutnya akan dibahas ulang tim Pansus dan pembahas sebelum diinternal DPRD.

“Itu beberapa hal masukan yang bagus, akan kita diskusikan lagi difinalisasi dengam mengundang semua pembahas. Kami akan buka ruang lagi, karena melihat perda ini perlu untuk dilengkapi sebelum internalisasi DPRD,” ucap Syamsuddin.

Setelah ini, dikatakan Syamsuddin Ranperda akan fasilitasi di Kemenkumham selama 5 hari. Saran dan masukan dari Kemenkumhan, akan dimasukan ke dalam isi Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan.

“Perda ini kan menjadi perda induk di Kaltara. Dan mohon maaf proses pembahasannya ini cukup bagus, karena setiap pasal itu kita bahas dan kalau itu ada masukan dan lain sebagainya itu langsung ditambahkan jadi betul-betul detail. Harapan kami di akhir Agustus bisa pengesahan itu targetnya,” tutup Syamsuddin. *fb/jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Menyambut HUT Proklamasi, Ini Pesan Hj Ainun Farida Untuk Kaum Perempuan Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, berharap pada momen detik-detik perayaan HUT Proklamasi RI ke 77 tahun menjadi ajang kaum perempuan di Kaltara untuk bangkit membangun daerah disegala bidang.

“Kita kaum perempuan di Kaltara wajib mewarisi semangat kepahlawan seperti semangatnya Cut Nyak Dhien, RA Kartini, Dewi Sartika, yang berjuang memerdekakan negeri ini dan memajukan kaum perempuan nya, ” kata Hj Ainun Farida, kepada media ini melalui telpon WhatsAPP, Sabtu 13/8/2022.

Namun tidak meninggalkan kodrat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, karena anak sebagai generasi penerus harus disiapkan sejak dini.

Ia juga menilai, saat ini kaum perempuan di Kaltara sudah lebih maju. Mereka tidak hanya menduduki beberapa jabatan di birokrat, bahkan sudah banyak perempuan Kaltara yang menjadi politisi di kursi Legislatif kabupaten dan kota.

“Harapan saya kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah di masa-masa yang akan datang, ” tutup Ainun Farida. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Hermanus Anggota DPRD Kaltara Gelar Kegiatan Wasbang di SMPN 1 Lumbis

Published

on

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan), M Idrus S Pd Kepala SMPN 1 Lumbis (kiri).

TANJUNG SELOR – Kepala Sekolah Menengah Pertaman Negeri 1 (SMPN 1) Mansalong, Kecamatan Lumbis, M Idrus S Pd, menyambut baik sekaligus mengapresiasi kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus S Sos, disekolah tersebut, Jumat 12/8/2022.

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sedang menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada siswa SMPN 1 Mansalong Kecamatan Lumbis.

“Terima kasih juga pantas kami sampaikan kepada bapak Hermanus S Sos, yang telah sudi mendengar dan merespon beberap usulan yang kami ajukan, ” terang M Idrus S Pd, melalui pesan WhatsAPP, beberapa saat yang lalu.

Diketahui, Hermanus S Sos, anggota telah melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (Wasbang) di SMPN 1 Mansalong, kecamatan Lumbis. DImana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bagi siswa-siswi sekolah tersebut.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hermanus S Sos atas kunjungan dan bantuan nya yang telah diberikan kepada SMPN 1 Lumbis, ” tutup M Idrus. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Bangunan Toko Indonesia di Krayan Diserahterimakan Kemasyarakat

Published

on

Yakob Palung Sh, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan..

TANJUNG SELOR – Program Jembara atau jembatan udara unstuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Untuk program angkutan Jembara yang merupakan program pemerintah pusat kalau tidak salah melebihi dari 100 ton pertahun, jumlah ini dinilai sudah cukup ” kata Yakob Palung SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Aneh nya kata dia, walau program nya sudah berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat masih bertanya kenapa harga sejumlah barang tersebut masih relatif mahal di Krayan. “Sampai-sampai harga gula pasir kalau memang itu barang subsidi paling tidak harganya harus sesuai harga perkiraan setempat yakni Rp 18.000/kilogram, tapi faktanya bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 40 ribu/kilogramnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar warga disana bisa menjangkau kabutuhan nya dengan harga yang murah.

“Solusinya untuk itu, Toko Indonesia yang sudah selesai dibangun oleh Pemprov Kaltara harus segera diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola bersama pemerintah setempat, ” kata Yakob Palung.

Mengingat bangunan Toko Indonesia tersebut sudah lama rampung terbangun, serta bangunannya terlihat mantap. Karenanya dIharapkan DInas PUPR Perkim dan DIsperindagkop segera menyerahkan bangunan nya untuk dikelola.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang Toko Indonesia itu belum dioperasikan, ” tambah Yakob Palung.

Kalau ini ditangani dengan baik, persoalan harga barang yang selalu berubah-ubah itu bisa tertangani dengan baik pula. Serta akan terkontrol oleh pemerintah, “Terakhir harapan saya untuk semua pemangku kepentingan bisa meningkatkan kontrol khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat, terutama menyangkut pendistribusian barang secara adil dan merata disetiap desa yang ada, ” pungkas Yakob Palung .*jk/kjs.

Continue Reading

Trending