TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), YAkob Palung SH menilai, sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya serius memperhatikan kelangsungan kehidupan perekonomian warga diperbatasan, khususnya diwilayah Krayan kabupaten Nunukan.
Faktanya, walaupun blokade jalan akses perbatasan telah dibuka, bukan berarti persoalan ekonomi warga telah selesai, warga tetap berharap dan menuntut kebutuhan sehari-sehari mereka tetap terlayani, seperti tersedianya sembako murah dan harga bahan bangunan yang terjangkau oleh masyarakat disana secara luas.
“Kita dari DPRD sangat mengapresiasi telah dibukanya blokade jalan lintas perbatasan oleh bapak Danrem 092/MRL, bersama tokoh adat, tokoh masyarakat yang tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 2 Agustus 2022, ditandatangani bersama, dengan dibongkarnya blokade berupa gundukan tanah, ” tegas Yakob Palung.
Kendati demikian, pihak DPRD tetap berharap kepada DInas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara terus memikirkan bagaimana caranya warga perbatasan Krayan tetap mendapatkan sembako dengan harga murah tersebut.
“Tapi yang sangat menggembirakan dalam hal ini Disperindagkop sudah siap menjalankan program SOAB, sebagaimana hasil koordinasi saya dengan pak Iwan, semoga saja program ini bisa segera dijalankan, ” harap Yakob Palung lagi. *jk/kjs.
