Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara keluarkan 3 Rekomendasi ke Pemprov

Published

on

DPRD Kaltara ketika menerima perwakilan masyarakat Malinau Selatan Kabupaten Malinau.

TANJUNG SELOR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama tokoh masyarakat wilayah Malinau Selatan, Kabupaten Malinau yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Adat se-Sungai Malinau di gedung DPRD, Senin (1/8).

Rapat yang dipimpin ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus didampingi anggota dewan lintas komisi itu untuk menindaklanjuti hasil kunjungan ke kawasan pertambangan milik PT KPUC di Malinau Selatan beberapa waktu lalu.

“Hasil pertemuan bersama para tokoh masyarakat Malinau Selatan ini menyepakati tiga rekomendasi yang dikeluarkan DPRD,” ungkapnya.

Tiga rekomendasi yang disepakati terkait tentang pencemaran lingkungan akibat limbah pertambangan dan kerusakan jalan sepanjang 80 kilometer di Malinau Selatan.

“DPRD merekomendasikan aksn segera melakukan rapat teknis dengan Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau selambat lambatnya pekan depan atau Senin 8 Agustus 2022 dan melibatkan perwakilan warga setempat,” jelasnya.

Ditegasksnnya, Terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT KPUC, DPRD rekomendasikan agar dinas terkait khususnya Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kaltara melskukan uji lapangan bersama lembaga independen.

“Uji lapangan ini kita akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Jaringan advokasi Tambang atau JATAM yang memang paham dengan persoalan lingkungan hidup, pertambangan dan masyarakat adat,” jelasnya.

Lanjutnya, terkait Jalan di Malinau Selatan yang merupakan tuntutan masyarakat untuk diaspal akan diusulkan oleh DPRD kepada

Gubernur dalam bentuk bantuan Keuangan.

“Terkait jalan yang melintas di tiga kecamatan yakni Malinau Induk, Hilir dan kecamatan Malinau Hulu itu akan kita prioritaskan untuk diusulkan melalui APBD Provinsi Kaltara asalkan memenuhi syarat,” jelasnya.

Sementara itu, wakil ketua komisi III DPRD Kaltara, Fenry Alfius menegaskan, pihaknya belum memutuskan sikap untuk membentuk panitia khusus (Pansus) seperti yang disuarakan masyarakat.

“Kami bersama anggota DPRD Kaltara sudah memutuskan itu, nanti kita liat apa hasil pertemuan atau pembahasan dewan dengan dinas dan Gubernur nanti. Pansus bisa saja dibentuk tapi perlu waktu lama,” tegasnya.

Sementara itu, Elisa ketua aliansi mengatakan pihaknya menyetujui rekomendasi DPRD Kaltara itu.

“Kami menyetujui rekomendasi itu, juga berharap ini bisa tuntas terutama soal jalan ini yang sudah puluhsn tahun tidak pernah diurus pemerintah. Jika ini belum tuntas maka kami akan gelar aksi untuk menutup akses jalan itu,” pungkasnya. *fb/jk/kjs.

DPRD Kaltara

Menyambut HUT Proklamasi, Ini Pesan Hj Ainun Farida Untuk Kaum Perempuan Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, berharap pada momen detik-detik perayaan HUT Proklamasi RI ke 77 tahun menjadi ajang kaum perempuan di Kaltara untuk bangkit membangun daerah disegala bidang.

“Kita kaum perempuan di Kaltara wajib mewarisi semangat kepahlawan seperti semangatnya Cut Nyak Dhien, RA Kartini, Dewi Sartika, yang berjuang memerdekakan negeri ini dan memajukan kaum perempuan nya, ” kata Hj Ainun Farida, kepada media ini melalui telpon WhatsAPP, Sabtu 13/8/2022.

Namun tidak meninggalkan kodrat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, karena anak sebagai generasi penerus harus disiapkan sejak dini.

Ia juga menilai, saat ini kaum perempuan di Kaltara sudah lebih maju. Mereka tidak hanya menduduki beberapa jabatan di birokrat, bahkan sudah banyak perempuan Kaltara yang menjadi politisi di kursi Legislatif kabupaten dan kota.

“Harapan saya kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah di masa-masa yang akan datang, ” tutup Ainun Farida. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Hermanus Anggota DPRD Kaltara Gelar Kegiatan Wasbang di SMPN 1 Lumbis

Published

on

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan), M Idrus S Pd Kepala SMPN 1 Lumbis (kiri).

TANJUNG SELOR – Kepala Sekolah Menengah Pertaman Negeri 1 (SMPN 1) Mansalong, Kecamatan Lumbis, M Idrus S Pd, menyambut baik sekaligus mengapresiasi kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus S Sos, disekolah tersebut, Jumat 12/8/2022.

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sedang menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada siswa SMPN 1 Mansalong Kecamatan Lumbis.

“Terima kasih juga pantas kami sampaikan kepada bapak Hermanus S Sos, yang telah sudi mendengar dan merespon beberap usulan yang kami ajukan, ” terang M Idrus S Pd, melalui pesan WhatsAPP, beberapa saat yang lalu.

Diketahui, Hermanus S Sos, anggota telah melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (Wasbang) di SMPN 1 Mansalong, kecamatan Lumbis. DImana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bagi siswa-siswi sekolah tersebut.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hermanus S Sos atas kunjungan dan bantuan nya yang telah diberikan kepada SMPN 1 Lumbis, ” tutup M Idrus. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Bangunan Toko Indonesia di Krayan Diserahterimakan Kemasyarakat

Published

on

Yakob Palung Sh, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan..

TANJUNG SELOR – Program Jembara atau jembatan udara unstuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Untuk program angkutan Jembara yang merupakan program pemerintah pusat kalau tidak salah melebihi dari 100 ton pertahun, jumlah ini dinilai sudah cukup ” kata Yakob Palung SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Aneh nya kata dia, walau program nya sudah berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat masih bertanya kenapa harga sejumlah barang tersebut masih relatif mahal di Krayan. “Sampai-sampai harga gula pasir kalau memang itu barang subsidi paling tidak harganya harus sesuai harga perkiraan setempat yakni Rp 18.000/kilogram, tapi faktanya bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 40 ribu/kilogramnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar warga disana bisa menjangkau kabutuhan nya dengan harga yang murah.

“Solusinya untuk itu, Toko Indonesia yang sudah selesai dibangun oleh Pemprov Kaltara harus segera diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola bersama pemerintah setempat, ” kata Yakob Palung.

Mengingat bangunan Toko Indonesia tersebut sudah lama rampung terbangun, serta bangunannya terlihat mantap. Karenanya dIharapkan DInas PUPR Perkim dan DIsperindagkop segera menyerahkan bangunan nya untuk dikelola.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang Toko Indonesia itu belum dioperasikan, ” tambah Yakob Palung.

Kalau ini ditangani dengan baik, persoalan harga barang yang selalu berubah-ubah itu bisa tertangani dengan baik pula. Serta akan terkontrol oleh pemerintah, “Terakhir harapan saya untuk semua pemangku kepentingan bisa meningkatkan kontrol khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat, terutama menyangkut pendistribusian barang secara adil dan merata disetiap desa yang ada, ” pungkas Yakob Palung .*jk/kjs.

Continue Reading

Trending