Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggara Pendidikan Rampung

Published

on

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggara Pendidikan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi.

TARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggara Pendidikan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, sudah kelar.

Kabar tersebut, disampaikan Ketua Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah usai memimpin rapat pembahasan Ranperda tentang Penyelenggara Pendidikan antara Pansus dengan Pemprov Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (28/7/22).

“Hari ini pembahasan kelar ya sampai pada pasal 42 yang merupakan pasal terakhir. Karena pekan depan kita akan publik hering (uji publik) kan dengan mengundang seluruh stakeholder pendidikan untuk mendengar masukan-masukan tentang Ranperda penyelenggara Pendidikan,” kata Syamsuddin Arfah.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, Perda tentang Penyelenggara Pendidikan ini, membuat berbagai hal mulai pembiayaan, kurikulum, Dewan Pendidikan, Komite Pendidikan, Boording School, Today School, sekolah berbasis keunggulan, muatan lokal, hingga sistem penjamin mutu pendidikan. Bahkan sistem penjaminan mutu pendidikan ini, ada 3 pasal yang mengaturnya.

“Perda kita ini bisa dibilang cukup baik ya. Karena mengatur banyak hal termasuk beasiswa, pelayanan akses untuk daerah-daerah terpencil, terbelakang itu juga  kewajiban pemerintah ada disini,” ujar politisi PKS.

Dikatakan Syamsuddin Arfah, setelah uji publik, selanjutnya dilakukan fasilitasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2022. Berikutnya kembali dibawa ke DPRD Provinsi Kaltara untuk disampaikan bahwa Perda sudah selesai dibahas.

“Jadi targetnya akhir Agustus sudah diparipurnakan untuk disahkan,” beber pria juga tercatat sebagai Ketua MPW PKS Kaltara.

Ditambahkan Syamsuddin Arfah, disahkannya Perda tentang Penyelenggara Pendidikan ini, bakal menjadi Perda induk yang jadi acuan dalam pengembangan pendidikan di Kaltara. Sehingga arah pendidikan di Kaltara lebih jelas dan memiliki dasar hukum.

“Dan ini menjadi keunggulan kita. Nanti ketika sudah selesai maka beberapa Pergub (Peraturan Gubernur) harus disiapkan termasuk muatan lokal dan lain sebagainya itu harus disiapkan serta cepat direalisasikan,” pesan Syamsuddin Arfah.

Diharapkan Syamsuddin Arfah, Perda tentang Penyelenggara Pendidikan sudah bisa diaplikasi di tahun 2023. Karena ada beberapa hal yang harus dibuatkan pergub.

“Saya sebagai koordinator merasa bangga bisa diselesaikan, karena ini merupakan inisiatif dari DPRD. Saya juga merasa ketika menjadi anggota DPRD Kota Tarakan, juga menjadi koordinator perda inisiatif dan itu selesai, sehingga hampir senafas,” tutup Syamsuddin Arfah. * fb/jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 di Paripurnakan

Published

on

HM Fandi SH M AP Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan II Tahun 2024 untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045, di Ruang Paripurna DPRD Kaltara. Selasa (17/07/24).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah, didampingi Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, dan Wakil Ketua Andi M. Akbar, serta jajaran Anggota DPRD.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, bersama Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Dr. H. Suriansyah, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) pembahas Ranperda, yang telah bekerja keras dalam mengawal, membahas, serta memberikan masukan dan saran konstruktif mengenai substansi Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 hingga akhirnya disetujui pada kesempatan ini.

RPJPD ini penting karena menjadi dasar bagi kepala daerah dalam menyusun visi dan misi lima tahun ke depan dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara. RPJPD ini juga sangat penting sebagai pemberi arah sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dengan dilakukan persetujuan bersama ini menjadi bentuk nyata konsolidasi perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya, penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap persetujuan Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 dibacakan oleh Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP

Rapat diakhiri dengan penyerahan dokumen persetujuan bersama Raperda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD Kaltara.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

RPJP di Bahas Pansus 1 DPRD Kaltara

Published

on

Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Rapat Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara digelar untuk membahas dua agenda utama terkait Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Penyelenggaraan Riset serta Inovasi Daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Muhammad Iskandar, HS, dan dihadiri oleh Anggota Pansus serta Tim Pakar dari Biro Hukum dan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.

Agenda rapat ini juga mencakup penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, yang telah melalui penyesuaian dari Kanwil Kemenhukam RI.

Langkah selanjutnya setelah rapat ini akan melibatkan Kemendagri untuk proses finalisasi produk hukum daerah, dengan tahapan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah sebelum dilakukan persetujuan bersama. Proses ini dilakukan setelah memastikan bahwa semua syarat telah terpenuhi untuk memulai proses fasilitasi tersebut.

Diharapkan bahwa melalui rapat ini, akan dipercepat pembahasan RPJP-D Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2025-2045 serta memastikan kerangka regulasi yang memadai dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.

Rapat Pansus I ini menandai komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inovatif.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pansus 3 DPRD Kaltara Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja

Published

on

H Ruslan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Rapat Pansus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara membahas secara intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat yang dilaksanakan di Kota Tarakan ini dipimpin oleh Ruslan Ketua Pansus 3. Selian itu hadir juga anggota Pansus 3 Nurdin Hasni, Jufri Budiman, dan H. Mohammad Saleh I, ST. Turut serta dalam rapat ini adalah perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat ini merupakan tahap finalisasi sebelum Ranperda tersebut disahkan, yang saat ini sedang menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada kesempatan ini, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas inisiatif untuk menghasilkan Ranperda ini, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan penyandang disabilitas di provinsi ini.

Ruslan juga menambahkan bahwa substansi dari kedua Ranperda ini diharapkan dapat menjadi legacy yang baik untuk kepentingan masyarakat, mengingat antusiasme masyarakat sangat besar terkait dengan perlindungan dan hak-hak yang belum sepenuhnya tercakup. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi secara menyeluruh.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

Trending