Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Sidak Kelokasi Tambang Batu Bara di Malinau Selatan

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Kalimantan Utara, (tengah).

MALINAU – Sungai Malinau yang tenang, kini mulai begejolak. Masyarakat setempat sudah jengah, atas perilaku salah satu perusahaan batubara dalam mengelola limbahnya.

Masalah ini diadukan masyarakat yang tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitarnya ke DPRD Provinsi Kaltara. Aduan ini tidak bertepuk sebelah tangan. DPRD rupanya merespon dengan menggelar tinjauan lapangan.

Tim DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua Albert Baya meluncur ke Malinau Rabu (20/7/22). Keesokan harinya, bersama Tim Peduli bertemu Bupati Malinau Wempi W Mawa.

Menurut pengakuan Ketua Tim Peduli Elisa Lungu sempat terjadi perdebatan sengit antar warga dengan Bupati.

“Beliau merasa dilangkahi warga. Masalah Malinau kok di bawa ke DPRD Provinsi. Tapi kami tetap pada pendirian. Kami meyakini hanya DPRD Provinsi yang dapat menyelesaikan persoalan di Malinau Selatan,” ujar Elisa.

Albert pun mengakui pertemuan itu sempat memanas. Menurut Albert tidak ada niat sedikit pun DPRD ingin mengobok-obok Malinau Selatan. Ia berpandangan, DPRD hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

“Senin Tim Peduli datang ke DPRD. Mereka mengadu persoalan di Malinau Selatan. Kami merespon dengan mengagendakan kunjungan lapangan. Sebenarnya tujuan kami ke Dinas Lingkungan Hidup Malinau, tapi Bupati mengundang kami dialog. Ya, kami temui beliu sebagai bentuk penghargaan. Bukan ingin berdebat. Terus salahnya dimana?,” tanya Albert.

Pertemuan di ruang kerja Bupati itu tidak menghasilkan keputusan apa pun. DPRD di dampingi Tim Peduli langsung meluncur ke Malinau Selatan. Disana puluhan warga sudah menunggu.

“Kami minta di dampingi warga melalui jalan pemerintah yang dipakai perusahaan. Biar kami bisa lihat kondisinya. Setelah itu, kami minta ditunjukkan lokasi pengelolaan limbah milik perusahaan batubara,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Apa saja yang ditemui Albert dan kawan-kawan disana? Ternyata aduan warga bukan pepesan kosong. DPRD melihat langsung pengelolaan limbah perusahaan tambang papan atas itu.

“Pokoknya kami sudah lihat, mendokumentasikan dan mengabil sample air limbah. Jujur saya miris. Perusahaan ini berkerja serampangan. Sepertinya mereka tidak kenal takut,” tegas Albert.

Mau diapakan temuan DPRD itu? Albert belum bisa memastikan. Baginya, persoalan pencemaran dan pengelolaan limbah batubara ini bukan kaleng-kaleng.

“Ini masalah serius. Ini juga ujian buat kami DPRD. Apakah serius membela rakyat. Nanti kita lihat perkembangan di dewan. Karena ada mekanisme yang harus kita lalui,” tutup Albert. * fb/jk/kjs.

DPRD Kaltara

Menyambut HUT Proklamasi, Ini Pesan Hj Ainun Farida Untuk Kaum Perempuan Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, berharap pada momen detik-detik perayaan HUT Proklamasi RI ke 77 tahun menjadi ajang kaum perempuan di Kaltara untuk bangkit membangun daerah disegala bidang.

“Kita kaum perempuan di Kaltara wajib mewarisi semangat kepahlawan seperti semangatnya Cut Nyak Dhien, RA Kartini, Dewi Sartika, yang berjuang memerdekakan negeri ini dan memajukan kaum perempuan nya, ” kata Hj Ainun Farida, kepada media ini melalui telpon WhatsAPP, Sabtu 13/8/2022.

Namun tidak meninggalkan kodrat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, karena anak sebagai generasi penerus harus disiapkan sejak dini.

Ia juga menilai, saat ini kaum perempuan di Kaltara sudah lebih maju. Mereka tidak hanya menduduki beberapa jabatan di birokrat, bahkan sudah banyak perempuan Kaltara yang menjadi politisi di kursi Legislatif kabupaten dan kota.

“Harapan saya kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah di masa-masa yang akan datang, ” tutup Ainun Farida. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Hermanus Anggota DPRD Kaltara Gelar Kegiatan Wasbang di SMPN 1 Lumbis

Published

on

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan), M Idrus S Pd Kepala SMPN 1 Lumbis (kiri).

TANJUNG SELOR – Kepala Sekolah Menengah Pertaman Negeri 1 (SMPN 1) Mansalong, Kecamatan Lumbis, M Idrus S Pd, menyambut baik sekaligus mengapresiasi kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus S Sos, disekolah tersebut, Jumat 12/8/2022.

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sedang menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada siswa SMPN 1 Mansalong Kecamatan Lumbis.

“Terima kasih juga pantas kami sampaikan kepada bapak Hermanus S Sos, yang telah sudi mendengar dan merespon beberap usulan yang kami ajukan, ” terang M Idrus S Pd, melalui pesan WhatsAPP, beberapa saat yang lalu.

Diketahui, Hermanus S Sos, anggota telah melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (Wasbang) di SMPN 1 Mansalong, kecamatan Lumbis. DImana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bagi siswa-siswi sekolah tersebut.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hermanus S Sos atas kunjungan dan bantuan nya yang telah diberikan kepada SMPN 1 Lumbis, ” tutup M Idrus. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Bangunan Toko Indonesia di Krayan Diserahterimakan Kemasyarakat

Published

on

Yakob Palung Sh, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan..

TANJUNG SELOR – Program Jembara atau jembatan udara unstuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Untuk program angkutan Jembara yang merupakan program pemerintah pusat kalau tidak salah melebihi dari 100 ton pertahun, jumlah ini dinilai sudah cukup ” kata Yakob Palung SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Aneh nya kata dia, walau program nya sudah berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat masih bertanya kenapa harga sejumlah barang tersebut masih relatif mahal di Krayan. “Sampai-sampai harga gula pasir kalau memang itu barang subsidi paling tidak harganya harus sesuai harga perkiraan setempat yakni Rp 18.000/kilogram, tapi faktanya bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 40 ribu/kilogramnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar warga disana bisa menjangkau kabutuhan nya dengan harga yang murah.

“Solusinya untuk itu, Toko Indonesia yang sudah selesai dibangun oleh Pemprov Kaltara harus segera diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola bersama pemerintah setempat, ” kata Yakob Palung.

Mengingat bangunan Toko Indonesia tersebut sudah lama rampung terbangun, serta bangunannya terlihat mantap. Karenanya dIharapkan DInas PUPR Perkim dan DIsperindagkop segera menyerahkan bangunan nya untuk dikelola.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang Toko Indonesia itu belum dioperasikan, ” tambah Yakob Palung.

Kalau ini ditangani dengan baik, persoalan harga barang yang selalu berubah-ubah itu bisa tertangani dengan baik pula. Serta akan terkontrol oleh pemerintah, “Terakhir harapan saya untuk semua pemangku kepentingan bisa meningkatkan kontrol khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat, terutama menyangkut pendistribusian barang secara adil dan merata disetiap desa yang ada, ” pungkas Yakob Palung .*jk/kjs.

Continue Reading

Trending