TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara turut menanggapi terungkapnya kasus jual beli jabatan yang diduga difasilitasi oknum PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara.
Menurut ketua Komisi I DPRD Kaltara Ainun Farida menilai apa yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut merupakan perbuatan yang memalukan.
“Permasalahan ini sudah viral di masyarakat dan bagi saya sangat memalukan sekali,” kata Ainun Farida .
Tidak seharusnya Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS melakukan hal yang tidak terpuji dan melanggar aturan kepegawaian PP No 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Politisi Golkar ini meminta kasus jual beli jabatan di tingkat Eselon III dan IV Pemprov Kaltara itu diusut sampai tuntas.
Ia juga ingin oknum-oknum yang memfasilitasi praktik tersebut diungkap sehingga kasus menjadi terang benderang.
Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, apakah kasusnya hanya melibatkan satu orang atau lebih alias berkomplotan.
Karena tidak semestinya urusan mutasi dan rotasi ini dicampuri oleh oknum di luar Baperjakat, kalau ini memang terjadi di lingkungan ASN Kaltara, oknum harus ditindak tegas berupa pemecatan dan harus diusut tuntas, kasih efek jera supaya tidak terulang lagi. *jk/kjs
