Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Malinau Selatan

Published

on

Alberthus SM Baya ST (kiri) Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

MALINAU – Sungai Malinau yang tenang, kini mulai begejolak. Masyarakat setempat sudah jengah, atas perilaku salah satu perusahaan batubara dalam mengelola limbahnya.

Masalah ini diadukan masyarakat yang tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitarnya ke DPRD Provinsi Kaltara. Aduan ini tidak bertepuk sebelah tangan. DPRD rupanya merespon dengan menggelar tinjauan lapangan.

Tim DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua Albert Baya meluncur ke Malinau Rabu (20/7/22). Keesokan harinya, bersama Tim Peduli bertemu Bupati Malinau Wempi W Mawa.

Menurut pengakuan Ketua Tim Peduli Elisa Lungu sempat terjadi perdebatan sengit antar warga dengan Bupati.

“Beliau merasa dilangkahi warga. Masalah Malinau kok di bawa ke DPRD Provinsi. Tapi kami tetap pada pendirian. Kami meyakini hanya DPRD Provinsi yang dapat menyelesaikan persoalan di Malinau Selatan,” ujar Elisa.

Albert pun mengakui pertemuan itu sempat memanas. Menurut Albert tidak ada niat sedikit pun DPRD ingin mengobok-obok Malinau Selatan. Ia berpandangan, DPRD hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

“Senin Tim Peduli datang ke DPRD. Mereka mengadu persoalan di Malinau Selatan. Kami merespon dengan mengagendakan kunjungan lapangan. Sebenarnya tujuan kami ke Dinas Lingkungan Hidup Malinau, tapi Bupati mengundang kami dialog. Ya, kami temui beliu sebagai bentuk penghargaan. Bukan ingin berdebat. Terus salahnya dimana?,” tanya Albert.

Pertemuan di ruang kerja Bupati itu tidak menghasilkan keputusan apa pun. DPRD di dampingi Tim Peduli langsung meluncur ke Malinau Selatan. Disana puluhan warga sudah menunggu.

“Kami minta di dampingi warga melalui jalan pemerintah yang dipakai perusahaan. Biar kami bisa lihat kondisinya. Setelah itu, kami minta ditunjukkan lokasi pengelolaan limbah milik perusahaan batubara,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Apa saja yang ditemui Albert dan kawan-kawan disana? Ternyata aduan warga bukan pepesan kosong. DPRD melihat langsung pengelolaan limbah perusahaan tambang papan atas itu.

“Pokoknya kami sudah lihat, mendokumentasikan dan mengabil sample air limbah. Jujur saya miris. Perusahaan ini berkerja serampangan. Sepertinya mereka tidak kenal takut,” tegas Albert.

Mau diapakan temuan DPRD itu? Albert belum bisa memastikan. Baginya, persoalan pencemaran dan pengelolaan limbah batubara ini bukan kaleng-kaleng.

“Ini masalah serius. Ini juga ujian buat kami DPRD. Apakah serius membela rakyat. Nanti kita lihat perkembangan di dewan. Karena ada mekanisme yang harus kita lalui,” tutup Albert.* fb/jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending