Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Malinau Selatan

Published

on

Alberthus SM Baya ST (kiri) Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

MALINAU – Sungai Malinau yang tenang, kini mulai begejolak. Masyarakat setempat sudah jengah, atas perilaku salah satu perusahaan batubara dalam mengelola limbahnya.

Masalah ini diadukan masyarakat yang tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitarnya ke DPRD Provinsi Kaltara. Aduan ini tidak bertepuk sebelah tangan. DPRD rupanya merespon dengan menggelar tinjauan lapangan.

Tim DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua Albert Baya meluncur ke Malinau Rabu (20/7/22). Keesokan harinya, bersama Tim Peduli bertemu Bupati Malinau Wempi W Mawa.

Menurut pengakuan Ketua Tim Peduli Elisa Lungu sempat terjadi perdebatan sengit antar warga dengan Bupati.

“Beliau merasa dilangkahi warga. Masalah Malinau kok di bawa ke DPRD Provinsi. Tapi kami tetap pada pendirian. Kami meyakini hanya DPRD Provinsi yang dapat menyelesaikan persoalan di Malinau Selatan,” ujar Elisa.

Albert pun mengakui pertemuan itu sempat memanas. Menurut Albert tidak ada niat sedikit pun DPRD ingin mengobok-obok Malinau Selatan. Ia berpandangan, DPRD hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

“Senin Tim Peduli datang ke DPRD. Mereka mengadu persoalan di Malinau Selatan. Kami merespon dengan mengagendakan kunjungan lapangan. Sebenarnya tujuan kami ke Dinas Lingkungan Hidup Malinau, tapi Bupati mengundang kami dialog. Ya, kami temui beliu sebagai bentuk penghargaan. Bukan ingin berdebat. Terus salahnya dimana?,” tanya Albert.

Pertemuan di ruang kerja Bupati itu tidak menghasilkan keputusan apa pun. DPRD di dampingi Tim Peduli langsung meluncur ke Malinau Selatan. Disana puluhan warga sudah menunggu.

“Kami minta di dampingi warga melalui jalan pemerintah yang dipakai perusahaan. Biar kami bisa lihat kondisinya. Setelah itu, kami minta ditunjukkan lokasi pengelolaan limbah milik perusahaan batubara,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Apa saja yang ditemui Albert dan kawan-kawan disana? Ternyata aduan warga bukan pepesan kosong. DPRD melihat langsung pengelolaan limbah perusahaan tambang papan atas itu.

“Pokoknya kami sudah lihat, mendokumentasikan dan mengabil sample air limbah. Jujur saya miris. Perusahaan ini berkerja serampangan. Sepertinya mereka tidak kenal takut,” tegas Albert.

Mau diapakan temuan DPRD itu? Albert belum bisa memastikan. Baginya, persoalan pencemaran dan pengelolaan limbah batubara ini bukan kaleng-kaleng.

“Ini masalah serius. Ini juga ujian buat kami DPRD. Apakah serius membela rakyat. Nanti kita lihat perkembangan di dewan. Karena ada mekanisme yang harus kita lalui,” tutup Albert.* fb/jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending