Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Laporan Masyarakat Malinau Selatan ke DPRD Akan Masuk Pemandangan Umum Fraksi Gerindra

Published

on

Jufri Budiman Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Terkait status jalan dan dugaan adanya limbah batu bara.

TANJUNG SELOR – Terkait tuntutan masyarakat Malinau Selatan, Kabupaten Malinau melalui perwakilan adat, tokoh masyarakatnya, yang mempertanyakan status jalan dan masalah dugaan pencemaran limbah batu bara ke DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin 18/7/2022 kemarin mendapat dukungan dari sejumlah anggota dewan, agar ada tim terbentuk yang siap turun kelapangan.

dukungan tersebut salah satunya dari Jufri Budiman, Politikus Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

menurutnya, saat memberikan tanggapan pada sesi pertemuan antara perwakilan masyarakat Malinau Selatan, Komisi 1 dan III, serta DInas Tekhnis seperti DInas PUPR, Perkim, DInas Lingkungan Hidup dan DInas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, jangan sampai perwakilan masyarakat kembali kekampung halaman dengan tangan hampa, beri mereka kepastian, oleh sebab itu harus ada tim untuk melakukan investigasi lapangan.

Ia juga menambahkan, terkait persoalan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh masyarakat. Hanya baru kali ini disampaikan langsung oleh masyarakat adat.

“Yakin lah kami akan berada ditengah-tengah dalam menyikapi persoalan ini. Saya akan mengawal bersama-sama anggota DPRD lain nya, ” tegas Jufri Budiman.

Jangan ada yang berpihak, tambahnya. Karena kita duduk bersama diruangan ini untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Utara.

“Kalaupun itu jalan dimaksud adalah jalan pemerintah, kenapa dibenarkan kendaraan pihak swasta melintas disana ini harus kita cari tau, ” ujarnya.

Mohon ijin, ini menjadi tugas kami (DPRD) apa yang menjadi harapan warga, berilah waktu kepada dewan untuk berkerja.

“Sekali lagi saya tegaskan, permasalahan ini akan kami masukkan pada pandangan Fraksi Partai Gerindra, : tutup Jufri Budiman. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending