Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi III DPRD Kaltara Sikapi Kerapnya Terjadi Antrean Truk di SPBU

Published

on

Jufri Budiman Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Kerapnya terjadi antrean sejumlah truk yang ingin mengisi BBM jenis solar disalah satu SPBU yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, mengundang reaksi, Jufri Budiman, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, untuk berkomentar.

Menurutnya kepada media ini, Minggu, 17/7/2022 mengatakan, sebenarnya untuk truk tersebut tidak perlu antre untuk mengisi solar. Akan tetapi kalau memang faktanya kerap terjadi demikian itu yang mengundang pertanyaan.

Alasan nya, karena pihak PT Pertamina sebelumnya sudah menghitung sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dan ketika turun kajian itu bukan dar pihak Pertamina, tapi secara akademis dari universitas terbesar seperti Universitas Indonesia (UI) dengan tim Pertamina sendiri.

Menghitung berapa kebutuhan solar untuk masyarakat di Kabupaten Bulungan. Ketika tenjadi kelangkaan ini yang menjadi pertanyaan kenapa bisa langka.

“Tentunya harus diturunkan lagi tim untuk menelusuri dan memeriksa kemana saja solar tersebut, ” ungkapnya.

Karena untuk bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi ada spesifikasinya. Demikian pula untuk solar industri yang non subsidi juuga demikian.

“Karena tidak diperkenankan sama sekali kendaraan khusus industri membelinya solar yang subsidi, ” tambah Jufri Budiman.

Kalaupun ada rencana atau ide untuk menambah SPBU, percuma saja kalau pendistribusian solarnya salah sasaran.

“Ini lah disarankan untuk melakukan penelusuran, apakah sudah benar, dan ketika sudah benar, apakah mobil yang membeli BBM dimaksud sudah sesuai peruntukan nya apa tidak, ” tegas Jufri Budiman.

Artnya mobil industri yang menggunakan minyak subsidi tentu tidak boleh, karena secara langsung sudah melanggar undang-undang.

Jufri Budiman yang mengaku sangat memahami persoalan penditribusian BBM tersebut, mengaku komentarnya tidak memihak siapa-siapa, dan tetap dalam hal ini bersikap netral.

“Kebetulan saya sedikit tau tentang itu dan pernah menjadi ketua Hiswana Migas, ” katany

Ketika PT Pertamina itu sudah menyetujui lembaga penyalur baru, berarti sudah menghitung berapa menjadi kebutuhan kabupaten Bulungan, itu yang dikeluarkan diberikan alokasinya. ketika terjadi kelangkaan sampai terjadi antre di SPBU tentu harus ditelusuri kemana larinya BBM tersebut.

Benar tidak kekurangan, kalau ternyata BBM nya cukup saja untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulungan, tentu ada maslah dipenyaluran kenapa bisa terjadi kelangkaan.

Menyoal jumlah SPBU di Tanjung Selor, sudah mencukupi, dan saat ini ada tiga SPBU yang ada, bahkan sudah ada lagi tambahan baru satu SPBU lagi.

“Kalau memang kurang, tinggal tambah kuota saja, Pertamina sebagai regulator juga turun harus periksa kembali kenapa bisa ada kelangkaan dengan terjadi nya antre yang terlalu panjang, apalagi disetiap SPBU selalu ada solar industri yakni Dexlite, heran nya jarang yang menggunakan nya, ” tutup Jufri Budiman yang juga legislator Partai Gerindra.. *jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending