Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Dr H Irianto Lambrie Pelopor Pembangunan Kalimantan Utara

Published

on

Dr H Irianto Lambrie.

– Babat Alas itu kini sudah bisa berlari kencang, dengan moto “Sekarang Masih di Belakang Kelak Yang Terdepan” ditangan nya kala itu Kaltara terus membangun.

Mengenang awal perjalanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) , setelah disyahkan lewat undang-undang nomor 20 Tahun tahun 2012, sebagai provinsi ke 34 di Indonesia, maka sejak itu resmilah Kaltara berpisah dari induknya Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2013, Pj Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama bersama 37 Pj Bupati dan Walikota sebagai daerah otonomi baru pun dilantik bersamaan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Untuk menyambut moment bahagia itu, Seminggu sebelum pelantikan Pj Gubernur saya sudah ada di Jakarta, kami menginap di perwakilan Kaltim dijalan Keramat II.

Beruntung sebagai jurnalis, saya juga berkesempatan meliput acara tersebut digedung Kementerian Dalam  Negeri, singkat cerita seusai pelantikan acara dilanjutkan makan bersama Pj Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie disalah satu rumah makan yang cukup terkenal di Ibukota negara.

Banyak para tokoh Kaltara yang hadir, diantaranya H Anang Dachlan Djauhari SE mantan Bupati Bulungan, beserta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda.

Keesokan harinya saya berinisiatif kembali terbang ke Tarakan lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor, kenapa? karena saya ingin momen pertama kedatangan Pj Gubernur Dr H Irianto Lambrie ke Tanjung Selor harus diliput media, dan kemungkinan satu-satunya hanya saya yang mengikuti beliau sambal mempoto kegiatan yang dilakukan pada hari pertama Pj Gubernur Kaltara menginjakan kaki di Tanjung Selor.

Mengawali tugasnya, Irianto Lambrie hanya ditemani beberapa staf dari Pemprov Kalimantan Timur, tak banyak kegiatan yang dilaksanakan pada hari pertama. Didampingi Bupati Bulungan Drs  Budiman Arifin M Si, Pj Gubernur Irianto Lambrie meninjau Rumah       Dinas yang akan ditempati di Jalan Enggang Tanjung Selor, melihat kantor yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas yaitu bekas kantor Bupati Bulungan sekarang sudah dipugar berganti dengan bangunan kantor Gubernur Kaltara yang baru.

Belum ada staf, meubeler yang digunakan juga merupakan kursi meja dari Setkab Bulungan. Bangunan pun masih kusam, maklum sejak kantor Bupati Bulungan pindah ke Jalan Jelarai, kantor lama tersebut kurang terawat.

Perlahan tapi pasti beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kabupaten kota di Kaltara dan Kalimantan Timur pindah menjadi staf Sekretariat Kantor Gubernur Kaltara. Salah satunya Drs Badrun sebagai Sekretaris Daerah pertama dan Dr Suheriyatna sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Drs H Zainuddin HZ almarhum ketiga ASN ini lah yang terus berkerja keras mendampingi Pj Gubernur Kaltara DR H Irianto Lambrie menata dan membangun diawal berdirinya Provinsi Kalimantan Utara.

Masih segar dalam ingatan, untuk merawat dan memperindah kantor sebagai tempat berkerja, seluruh ASN dengan sukarela menyiapkan cat dan mengecat sendiri ruang kerjanya. Maklum saat itu belum ada anggaran untuk biaya rehab dan perawatan, untuk gaji ASN saja masih berasal dari instansi asal masing-masing tapi semangat mereka tak kendor untuk membangun.

Seiring berjalan nya waktu, Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) yang terdiri dari Biro, Dinas dan Badan pun terbentuk. Apakah sudah ada Gedung Perkantoran?, tentu saja belum, beberapa perumahan penduduk pun disewa yang penting pada prinsipnya roda pemerintahan tetap berjalan.

Kaltara pun terus bergerak dinamis, pertama langkah pembangunan yang diambil oleh Pj Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membangun Gedung kantor, selanjutnya kantor Gabungan Dinas dan Kantor Dinas PU Perkim. Selang beberapa waktu ketiga Gedung tersebut rampung, beberapa Dinas, Biro dan Badan mulai menempati gedung baru, tak lagi menyewa rumah masyarakat, dengan demikian anggaran sewa yang selama ini dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Perlahan satu demi satu karya Irianto Lambrie sebagai Pj Gubernur Kalimantan Utara mulai terlihat. Rencana Tata Umum Ruang Wilayah (RUTRW) sebagai pijakan pembangunan pun disiapkan, dengan menyandang moto “Sekarang Masih Dibelakang Kelak Yang Terdepan” , itu dibuktikan nya dengan hadirnya pembangunan infrastruktur kemasyarakan baik di Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi maupun di kabupaten kota di Kalimantan Utara.

Tidak hanya itu, percepatan sumberdaya manusia (SDM) tak luput dari perhatian, menjalin kerjasama dengan sekolah kedinasan juga digalakan dieranya. Dimana puluhan putera-puteri Kaltara sukses menjadi Taruna Institut Pemerintatan Dalam Negeri (IPDN) dan Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara sangat tidak mudah, anggaran sangat terbatas. Namun bukan hambatan bagi seorang Irianto Lambrie, sejak menjabat  sebagai Pj Gubernur hingga menjadi Gubernur depenitif waktunya banyak dihabiskan di Jakarta, bukan untuk bersenang-senang tapi bagaimana meloby pihak pusat melalui kementerian-kementerian agar mau mengucurkan anggaran ke Kalimantan Utara.

Strategi ini sangat epektif, walau APBD kecil namun berkat loby pihak pusat terus mengucurkan anggaran nya ke Kalimantan Utara. Seiring dengan itu pembangunan demi pembangunan pun mulai terlihat.

Selama 8 tahun memimpin Provinsi Kalimantan Utara, Irianto Lambrie focus terhadap pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, gedung perkantoran hingga pasilitas public, lainya.

Dalam membangun tak hanya mengandalkan APBD yang kecil, banyak infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pusat melalui APBN.

Selain infrastruktur dasar, melalui gagasanya juga meletakan pondasi beberapa mega proyek yang telah menjadi prioritas nasional diantaranya Kawasan Pelabuhan Kawasan Industri (KIPI) tanah Kuning dan Kota Baru Mandiri (KBM) di Tanjung Selor kabupaten Bulungan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Mentarang.

Di akhir masa jabatannya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Untuk jalan dan jembatan misalnya. Melalui bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp125 milar.

Kegiatan pembangunan jalan yang akan direalisasikan, diwilatah perbatasan Krayan di antaranya ruas jalan (Long Bawan-Lembudud) kemudian jalan-jalan di Bulungan, Tarakan dan kabupaten lainnya.Sebelumnya, melalui anggaran 2020, total ada 19 proyek jalan yang dikerjakan oleh Bina Marga DPUPR-Perkim Kaltara. Di mana, 4 di antaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara sisanya,15 paket bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.

Diawali dari O H Irianto Lambrie mengawali roda pemerintahan Pemprov Kaltara yang berangkat dari kondisi tersulit.

Berikut daftar pembangunan inftastruktur diera Gubernur Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara.

  1. Dua Unit Bangunan Kantor Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.
  2. Gedung Kantor Gabungan Dinas (Gadis)
  3. Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perkim.
  4. Gedung Kantor Dinas Kesehatan.
  5. Gedung Kantor Perpustakaan.
  6. Balai Gudang Obat.
  7. Kantor Inspektorat.
  8. Kantor BIN di Tarakan.
  9. Guest Hous di Tarakan.
  10. Hanggar Speedboat Kaltara 1,2 dan 3.
  11. Perluasan Pelabuhan SDF Tarakan.
  12. Pelabuhan Fery Bunyu.
  13. RS Pratama Sebuku.
  14. RS Pratama Krayan.
  15. Hadirnya Korem dan Polda Kaltara.
  16. Meminimalisir Blank Spot Area di Kaltara.
  17. Menjalin kerja sama dengan beberapa Sekolah Kedinasan.
  18. Pembangunan jalan lingkar Tarakan, Nunukan dan Bunyu.
  19. Pelebaran jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor.
  20. Pelebaran jalan Durian Tanjung Selor.
  21. Pengadaan Speed Operasional Kaltara 1,2 dan 3.
  22. Pembangunan jalan tembus dari RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo menuju jalan Jelarai.
  23. Pembangunan jalan manunggal dengan konsruksi Rigid beton bertulang.
  24. Pembangunan Taman Tepian Kayan (Samping Pelabuhan Speed boat Sabanar.
  25. Perluasan Bandara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan.
  26. Gedung SMAN 1 Tanjung Selor.
  27. Memghadir kan PLBN.

Oleh : Sahriansyah dari berbagai sumber.

Sorot Peristiwa

Walhi Kaltim Sebut Izin Amdal Proyek PLTA Kayan Sulit Diakses

Published

on

Tugu 5 PLTA.

SAMARINDA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) proyek PLTA Kayan oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE) di Kecamatan Peso, Kalimantan Utara, karena tidak terpublikasi dan sulit diakses.

“Dokumen itu kami engga pernah lihat. Sudah 8 tahun KHE masih bingung gitu. Ini yang membuktikan tidak ada keseriusan perusahaan bicara soal keselamatan masyarakat. Ini yang harus ditekankan Gubernur Kaltara maupun Bupati Bulungan. Ya sudah ditinjau ulang saja, bila perlu distop,” ungkap Direktur Walhi Kaltim, Yohana Tiko saat dihubungi.

Proyek PLTA milik KHE ini sudah disiapkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti. Rencananya, proyek PLTA ini akan menghasilkan pasokan listrik 900 MW untuk tahap satu, 1.200 MW tahap dua, 1.800 MW untuk tahap tiga dan empat, kemudian tahap kelima 3.300 MW yang nantinya sebagian akan disuplai ke ibu kota negara (IKN) Kaltim.

“Sampai saat ini tidak bisa diakses Amdal dan KLHS. Itu ada izinnya enggak itu? Terpublis engga itu? Katanya KHE mau mulai melakukan aktivitas, tapi tidak ada kajian yang lengkap baik KLHS maupun Amdal. Dulu kami pernah meminta,” tambahnya.

Tiko mengatakan dampak proyek tersebut bakal memindahkan dua desa yakni long peleban dan long lejuh, yang dihuni sekitar 700 jiwa dan 5 desa di bawahnya yang akan dibangun dump kecil.

Karena dasar tersebut, Tiko meminta KHE sebagai pengelola harus mengikuti kaida persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau free, prior and informed consent (FPIC) yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

FPIC adalah hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya.

“Masyarakat setempat engga diberi ruang sehingga masyarakat kehilangan haknya menerima atau menolak tanpa paksaan. Ini kaya kita dipaksa terima sebuah megaproyek yang mitigasi dampaknya kita engga tahu. Setahu kami masyarakat di dua desa itu engga disampaikan, engga ditanyai pendapat mereka tentang PLTA itu. Kami minta gubernur dan bupati meninjau ulang atau bahkan stop saja proyek ini” tegas dia.

“PLTA KHE itu bakal menghasilkan listrik 9000 MW itu cukup besar loh. Apa dokumen kajiannya. Amdal dan KLHS mana? Itu bukan syarat adminitrasi saja. Harus di pastikan analisis dampak sosial dan lingkungan. Termasuk analisis resiko bencana,” sambung dia.

Direktur Operasional PT KHE Khaerony mengaku kurang memahami dokumen izin yang dimaksud Walhi karena yang mengurusi hal tersebut ada tim tersendiri. Namun, yang ia tahu semua proses sudah dilalui dalam pengurusan izin Amdal. Mulai dari pembahasan di komisi amdal, tim penilai hingga sosialisasi ke masyarakat sampai disahkan menjadi dokumen izin lingkungan.

Bahkan, kata dia, selama proses itu berlangsung pihaknya juga meminta saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat setempat.

“Jadi kalau dibilang sulit diakses, saya kurang paham ya. Karena untuk akses itu harus bagaimana, saya kurang paham,” kata dia.

“Namun, setelah disahkan jadi dokumen lingkungan, kalau saya tidak salah, apakah itu dokumen publik atau tidak. Tapi saat penilaian kami beri semua salinan ke tim penilai, masyarakat, pemda dan pihak terkait. Dokumen itu dicetak berapa rangkap dibagi di dinas-dinas, pemda,” sambung dia.

Spesifik soal relokasi dua desa tersebut, Roni menjelaskan telah disetujui oleh masyarakat di kedua desa tersebut.

“Kita dalam waktu dekat ini, awal September sosialisasi terkait master plan tempat baru (lokasi kedua desa dipindah)” terang dia. * njh.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Pengumuman Kehilangan Surat Berharga

Published

on

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Idul Adha 1443 H, PT PKN Qurban 9 Ekor Sapi dan 10 Kambing

Published

on

Penyerahan hewan qurban oleh Manager Comdev PT PKN Iwan Suryatno S Hut yang diterima secara simbolis oleh Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), pada hari raya Idul Adha 1434 H, yang perayaan nya bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 sumbang sejumlah hewan qurban, terdiri dari 9 ekor Sapi dan kambing sebanyak 10 ekor.

“Kemarin diserahkan secara simbolis oleh Manager Comdev kita bapak Iwan Suryatno S Hut, kepada bapak Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si, di Mesjid Agung Tanjung Selor, usai Sholat Jumat, 8/77/2022, ” kata M Yusuf B SP, Superintendent PT PKN, melalui pesan WhatsAPP nya kepada media ini, kemarin.

Hewan qurban itu diperuntuk kan kepada 18 desa dan 1 ekor untuk Mesjid Istiqomah Tanjung Selor. “Harapan kita melalui qurban ini dapat menjadi berkah bagi kita semua, ” kata Yusuf.

Semoga kita semua juga dapat mencontoh keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana ketaatan nya kepada Allah SWT. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending