Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Kepala Adat Besar dan Kepala Desa Lumbis Hulu Sampaikan Aspirasi ke DPRD Kaltara

Published

on

Suasana pertemuan yang cukup akrab antara Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara, Fendy Alfius SE M Si dengan Kepala Adat Besar kecamatan Lumbis Hulu dan 10 kepala desa, Kamis 16/6/2022.

Fenry Alfius : Kita minta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serius memperhatikan dan mewujudkan keinginan masyarakat khususnya bagi warga Kaltara yang ada diperbatasan negara.

TANJUNG SELOR – Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur diwilayah perbatasan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terus disuarakan masyarakatnya, misalnya, Kamis, 16/6/2022, Kepala Adat Besar, Kecamatan Lumbis Hulu dan Camat Lumbis beserta 10 Kepala Desa bersilaturahmi dengan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara, Fenry Alpius (FA) SE M Si untuk menyampaikan beberapa hal yang harus segera disampaikan serta ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Pusat.

Diketahui kecamatan Lumbis Hulu, adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan daerah Pansiangan dan Nabawan, Sabah, Malaysia.

Banyak usulan atau aspirasi yang disampaikan pada pertemuan tersebut, antara lain pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan perkampungan satu dan perkampungan lain nya. Guna memudahkan akses warga untuk berinteraksi dengan warga kampung lain disekitarnya.

“Yang tidak kalah penting guna meningkatkan percepatan sumber daya manusia, warga perbatasan Lumbis Hulu yang bermukim persis disepadan batas negara ini mendesak segera pembangunan Gedung sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMK dan SMK, “ kata Fenry.

Sebagai daerah terjauh, pemerintah Provinsi maupun pusat diminta memperhatikan anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Baik SOA barang maupun orang.

Kenapa SOA sangat penting, dengan Lockdown nya pintu masuk ke Malaysia untuk berbelanja, warga di Lumbis Hulu terus merasa kesulitan untuk memenuhi kebtuhan nya, terutama seperti Sembilan bahan pokok dan lain sebagainya.

Terpaksa untuk berbelanja, mereka harus menggunakan Longboat menuju Mansalong Kecamatan Lumbis, yang jarak tempuhnya dari Lumbis Hulu bisa memakan waktu dua hari pulang pergi. Selain waktu, biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan juga cukup lumayan besar.

“Mari kita bersama mewujudkan “Kaltara Rumah Kita” tanpa sekat, tanpa perbedaan, Satu Untuk Semua demi kejayaan bumi Benuanta Kalimantan Utara,” tutup Fenry Alfius (FA). * jk/kjs.

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending