Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Kepala Adat Besar dan Kepala Desa Lumbis Hulu Sampaikan Aspirasi ke DPRD Kaltara

Published

on

Suasana pertemuan yang cukup akrab antara Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara, Fendy Alfius SE M Si dengan Kepala Adat Besar kecamatan Lumbis Hulu dan 10 kepala desa, Kamis 16/6/2022.

Fenry Alfius : Kita minta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serius memperhatikan dan mewujudkan keinginan masyarakat khususnya bagi warga Kaltara yang ada diperbatasan negara.

TANJUNG SELOR – Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur diwilayah perbatasan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terus disuarakan masyarakatnya, misalnya, Kamis, 16/6/2022, Kepala Adat Besar, Kecamatan Lumbis Hulu dan Camat Lumbis beserta 10 Kepala Desa bersilaturahmi dengan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara, Fenry Alpius (FA) SE M Si untuk menyampaikan beberapa hal yang harus segera disampaikan serta ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Pusat.

Diketahui kecamatan Lumbis Hulu, adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan daerah Pansiangan dan Nabawan, Sabah, Malaysia.

Banyak usulan atau aspirasi yang disampaikan pada pertemuan tersebut, antara lain pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan perkampungan satu dan perkampungan lain nya. Guna memudahkan akses warga untuk berinteraksi dengan warga kampung lain disekitarnya.

“Yang tidak kalah penting guna meningkatkan percepatan sumber daya manusia, warga perbatasan Lumbis Hulu yang bermukim persis disepadan batas negara ini mendesak segera pembangunan Gedung sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMK dan SMK, “ kata Fenry.

Sebagai daerah terjauh, pemerintah Provinsi maupun pusat diminta memperhatikan anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Baik SOA barang maupun orang.

Kenapa SOA sangat penting, dengan Lockdown nya pintu masuk ke Malaysia untuk berbelanja, warga di Lumbis Hulu terus merasa kesulitan untuk memenuhi kebtuhan nya, terutama seperti Sembilan bahan pokok dan lain sebagainya.

Terpaksa untuk berbelanja, mereka harus menggunakan Longboat menuju Mansalong Kecamatan Lumbis, yang jarak tempuhnya dari Lumbis Hulu bisa memakan waktu dua hari pulang pergi. Selain waktu, biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan juga cukup lumayan besar.

“Mari kita bersama mewujudkan “Kaltara Rumah Kita” tanpa sekat, tanpa perbedaan, Satu Untuk Semua demi kejayaan bumi Benuanta Kalimantan Utara,” tutup Fenry Alfius (FA). * jk/kjs.

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

Published

on

Wilayah perbatasan Kabudaya dengan Malaysia.

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot,  yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Ingin Optimalkan Fungsi Pengawasan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST (Kana).

JAKARTA – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Sinergi Pembangunan Daerah” di Jakarta hari Jumat dan Sabtu (17-18/6/22).

Penyelenggaraan kegiatan ini, dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Respati Indonesia (URINDO).

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, bimbingan teknis ini juga diikuti Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara beserta staf.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, diisi dengan berbagai macam materi mengenai peraturan, tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta membahas terkait hak dan kewajiban anggota DPRD.

Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Tim ahli Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu DR. Sahat Marulitua, MA, Ni Putu Miari, S.STP., M.Si dan Drs. Ahmad Zakaria, MM.

Sebagai informasi, Kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ini, merupakan kegiatan rutin yang telah dijadwalkan pada kegiatan Badan Musyawarah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan II Tahun 2022. Selain itu, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya legeslatif dalam hal pengawasan.* jk/fb/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Reses, DPRD Kaltara Terima Masukan Soal PPDB

Published

on

Syamsuddin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena takut anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri.

Kecemasan ini, disampaikan masyarakat Kota Tarakan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah saat reses beberapa waktu lalu.

“Ada masukan dari mereka baik terkait PPDB. Mereka sampaikan bagaimana anak-anak mereka itu bisa masuk terakomodir untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu,” kata Syamsuddin Arfah, belum lama ini.

Keluhan masyarakat soal PPDB, dijelaskan Syamsuddin Arfah ada keterkaitannya ke zonasi. Menurutnya, zonasi ini yang harus disempurnakan.

“Kita kan sudah komunikasikan ke Disdik (Dinas Pendidikan), jangan sampai yang tahun lalu itu terulang lagi. Kalau itu terjadi berarti kita itu gak maju, kita kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang lalu, kemudian yang lalu itu jangan sampai jadi masalah lagi sudah harus ada jalan keluarnya,” tegas Politisi PKS.

Persoalan lainkan dikatakan Syamsuddin Arfah, terkait afirmasi. DPRD menginginkan afirmasinya juga ada baik masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya.

“Ini juga kan mendapatkan ruang, sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka itu harus bersekolah. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana mereka masuk. Tetapi di sisi lain kan mereka dalam tanda petik itu, menghindari sekolah-sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.

Kemudian yang lainnya dikatakan Syamsuddin Arfah tentang sekolah negeri yang sifatnya tertentu atau pilihan karena kualitas sekolahnya. Hal ini, juga persoalan setiap tahun perlu diselesaikan bersama.

“Kan warga masih juga membuat level-level. Kalau gak dapat sini, baru mereka masuk disini, itu sekolah negeri. Baru lah nanti beberapa langkah terakhir di sekolah swasta. Ini saya pikir persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi, makanya kualitas sekolah baik negeri maupun swasta perlu ditingkatkan sudah semuanya sama kualitasnya,” tutup Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara. *jk/fb

Continue Reading

Trending