DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Minta Lapas Narkoba Dibangun di Tarakan
TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Rabu (25/05/22).
Rombongan yang tergabung dalam Komisi I dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi I Khusnul Yakin, S.Pd.I bersama Sekretaris Komisi I Nurdin Hasni, SE dan Anggota Komisi I Marli Kamis, SH, Norhayati Andris dan Tamara Moriska, SH ini, bertemu langsung dengan Kepala Lapas Tarakan Arimin.
Arimin mengatakan bahwa saat ini warga binaan yang ada di Lapas Tarakan sekitar 1.465 orang dan memiliki 93 orang pegawai. “Kapasitas untuk Lapas ini 451 orang, dan warga binaan yang ada 1.465 orang sudah loverload 1.000 orang lebih,” ungkap Arimin.
Arimin menambahkan bahwa saat ini terkait sidang, masih online karena melihat situasi Covid-19 yang ada serta belum terakomodirnya vaksinasi booster atau vaksin 3 bagi masyarakat Lapas. Rencana baru bulan Juni akan dilaksanakan vaksin booster kepada masyarakat lapas.
Wakil Ketua Komisi I Khusnul Yakin mengungkapkan bawah Lapas di Kaltara ini baik di Kota Tarakan maupun Nunukan sudah over kapasitas. Meskipun seperti itu, harapannya agar hak-hak warga binaan tetap terpenuhi meskipun tidak maksimal.
Anggota Komisi I Marli Kamis menambahkan bahwa Anggota DPRD Provinsi Kaltara pernah melakukan kunjungan ke Ditjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertanyakan bagaimana tindaklanjut terkait overload kapasitas lapas baik di Tarakan maupun Nunukan.
Sekretaris Komisi I Nurdin Hasni menjelaskan DPRD Provinsi Kaltara sudah pernah berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM rencana pembangunan Lapas di Tanjung Selor. Ia mengatakan bahwa saat ini lahan sudah ada, tetapi anggaran menjadi hambatan.
Politisi PAN itu juga mempertanyakan untuk warga binaan terlibat kasus narkoba dengan yang tidak apakah ada upaya untuk melakukan pemisahan, agar kapasitasnya tidak semakin over pada Lapas Tarakan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Lapas Tarakan Arimin mengatakan Pemerintah Provinsi sudah memberikan hibah tanah 10 Hektar yang rencananya akan di bangun Kanwil Hukum dan HAM. 5 Hektar akan diperuntuhkan untuk pembangunan Kantor Kanwil Hukum dan HAM dan 5 Hektar pembangunan Lapas.
“Kemudian untuk Nunukan lapasnya sudah cukup memadai, sedangkan Lapas Tarakan yang menjadi masalah, ruang kerja terbatas dan tidak ada aulanya”, kata Arimin.
Kemudian Anggota DPRD Tamara Moriska juga menanyakan terkait masalah lapas ini selalu over kapasitas dimana 80 persen warga binaan karena kasus narkoba,
“Apakah tidak ada upaya untuk pembangunan lapas khusus narkoba?,” tanya Tamara.
“Pemerintah Tarakan memberikan 1 Blok yang kapasitas 50 dan akan diberikan 5 Hektar di Juata namun belum di hibahkan dan dibangunkan,” jawab Arimin selalu Kapalas.
“Sebenarnya awal Lapas Tarakan ini, Lapas Narkotika cuma persyaratannya harus ada Lapas umum,” tambah Arimin
Anggota Komisi I Norhayati Andris berharap dapat terus bersilaturahmi ke Lapas Tarakan untuk memberikan support kepada warga binaan, khusus warga binaan wanita.
Norhayati juga mengusulkan agar Lapas Tarakan memilik Lapas khusus narkoba dan tempat rehabilitasi.
Diakhir pertemuan, Arimin berharap perlu dukungan kembali Pemerintah Provinsi dan Kota, agar segera terbentuk Kanwil Kemkumham Provinsi Kaltara dan dukungan dari DPRD terkait kegiatan dan sarana prasarana di Lapas Tarakan. *
Sumber : Fokus Borneo.
Editor : Sahri.
DPRD Kaltara
Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
DPRD Kaltara
Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
DPRD Kaltara
Anggota DPRD Kaltara Masa Bakti 2024 – 2029 Akan di Lantik 4 September
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim2 weeks ago
Perjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week ago
Besok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Binrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan6 days ago
Usai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja