Connect with us

DPRD Bulungan

Pemkab Bulungan Didesak Tuntaskan Soal Tumpang Tindih Lahan Warga Dengan HGU Perusahaan Sawit

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

– Warga desa Mangkupadi Tanjung Palas Timur saat ini mengaku  kesulitan tempat bercocok tanam dan berkebun.

TANJUNG SELOR – Terkait dugaan tumpang tindih lahan beberapa pemegang ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan warga desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, DPRD Bulungan minta pemerintah segera turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan nya

“Memang secara de fakto maupun de jure para pemilik perusahaan ini sudah mengantongi ijin HGU, hanya saja sesuai prosedur awal sama sekali belum pernah diselesaikan dengan masyakat, ” kata Syarifuddin anggota DPRD Bulungan kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 18/5/2022.

Akibat nya lahan yang ada disebut jadi tumpang tindih. Dimana pihak perusahaan mengatakan beberapa tempat warga bercocok tanam dan berkebun dikatakan berada dalam areal HGU milik mereka (perusahaan, red).

“Salah satu perusahaan tersebut ada lah PT BCAP’, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ” ujar Syarifuddin.

Sekarang lanjut legislator dari Partai Perindo tersebut menambahkan, kondisi warga saat ini sudah tak bisa lagi untuk bercocok tanam. Dikarenakan apabila ada warga yang tetap mengelola kebun yang disebut berada di areal HGU tersebut akan diberi sangsi oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang menjadi pertanyaan apakah pihak BCAP yang masuk kelahan yang bisa digarap oleh warga, atau warga yang masuk mengelola kebun dilahan milik PT BCAP semua belum jelas, ” imbuh Syarifuddin.

Disinilah kita bersama warga ingin kejelasan. Oleh sebab itu sebelum terjadi hal yang tidak diingin kan, diharapkan Pemkab Bulungan melalui instansi tekhnis yang membidangi serta pihak BPN untuk meninjau kelapangan supaya jelas dimana areal HGU dan yang mana lahan yang boleh digarap warga.

“Harapan kita kalau memang ada peninjauan lapangan, pihak pemerintah juga harus ada target, jangan sampai seperti selama ini warga hanya dijanji bahwa persoalan akan segera diselaikan tapi tak pernah ada kepastian nya ” tegas Syarifuddin lagi.

Alasan lain warga minta kejelasan soal lahan yang sudah ataupun belum digarap, juga berkaitan dengan kehadiran Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI).

“Semua nya harus clear and clean dengan masyarakat, itu setau saya, barulah HGU bisa terbit, jangan sampai karena masalah yang tidak tuntas nantinya bisa berimbas ke proyek KIPI jadi terhambat, ” kata Syarifuddin.

Apalagi lahan yang disebut tumpang tindih itu sama sekali belum ada pelepasan dari masyarakat, tapi itu tetap diakui oleh pihak perusahaan sebagai areal HGU mereka.

Adapun luasan lahan tersebut, tambah Syarifuddin,  lebih kurang 1000 an H. Dimana warga setempat sudah ada yang bertanam kelapa sawit secara perorangan disana, bahkan diantaranya sudah ada yang bersertifikat, juga ada lahan perumahan tempat tinggal serta lahan sekolah dan perkampungan.

“Oleh sebab itu kita mendesak semua masalah harus diselesaikan secepatnya, dan ada kerjasama antara warga, pihak perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama agar ada kejelasan menyangkut nasib mereka (warga. Red), ” tandasnya. *

Sumber : Humas Setwan.

Editor    : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Bulungan

Warga Tanjung Palas Minta Normalisasi Drainase Menyeluruh

Published

on

By

Mansyah MIM, SH. anggota DPRD Bulungan.

— Dan pembangunan sheet pile tepian sungai berlanjut.

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Reses perdana tahun 2024 Mansyah SH anggota DPRD Bulungan di Tanjung Palas, berhasil menyerap beberapa aspirasi masyarakat. Diantaranya permintaan warga terkait normalisasi drainase menyeluruh di kecamatan calon pusat ibukota Kabupaten Bulungan tersebut bila dikembalikan oleh pemerintah dimana tempatnya semula terbentuk.

“Kenapa harus normalisasi menyeluruh karena mulai dari Tanjung Palas Hilir hingga Tanjung Palas Hulu ada rangkaian drainasenya supaya nanti airnya bisa mengalir ke sungai Kayan saat musim hujan, ” kata Mansyah kepada media ini diruang kerjanya, Senin 25/11/2024.

Selanjutnya warga juga meminta jalan Mansyah menuju Karang Anyar ditingkatkan. Agar lebih dekat bila ingin menjangkau kelurahan tersebut.

Memang sudah ada pengurugan namun hanya beberapa meter saja. Diharapkan pada tahun anggaran mendatang pekerjaan urugan nya bisa berlanjut.

Warga yang bermukim didaerah pabrik juga mengusulkan lanjutan sheet pile tepian sungai Kayan. “Sebenarnya masalah sheet pile ini sudah lama di usul kan kepada Pemkab, sudah ada respon namun karena terbentur soal anggaran terpaksa ditunda, ” ujarnya.

Yang mana apabila terjadi pembangunan sheet pile maka harus ada pemindahan warga yang memang sudah lama bermukim ditepian sungai tersebut. Rumah-rumah mereka harus ada ganti rugi itu yang menjadi masalah nya.

“Namun saya sudah berkomunikasi dengan Bupati Bulungan soal ini, insha Allah pak Bupati akan mengupayakan anggaran nya tahun 2025 yang akan datang, mengingat anggaran Bulungan ada peningkatan sebesar Rp 2,4 Triliun, ” kata Mansyah. * (jk/kjs).

 

Continue Reading

DPRD Bulungan

Mendesak Perubahan Sistem Penanganan Sampah di Kota Tanjung Selor

Published

on

By

Adli Anshari ST MT anggota DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Persolan sampah rumah tangga khususnya di wilayah kota seperti di Tanjung Selor, perlu edukasi yang lebih mengarah kepada perubahan  sistem penanganan nya. Misalnya bagaimana khusus untuk membuang sampah bisa ditentukan pada jam-jam tertentu, supaya lebih memudahkan pengangkutan, dimana agar sampah-sampah tersebut tidak sempat berceceran dari tempat penampungan sementara.

Perihal itu terungkap saat berlangsungnya agenda Reses Adli Anshari ST MT, anggota DPRD Bulungan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir kecamatan Tanjung Selor belum lama ini.

“Contoh apabila sampah dibuang pada malam hari, baru paginya diangkut kadang-kadang sempat berceceran dijalan, ” kata Adli Anshari, ST MT anggota DPRD Bulungan kepada media ini kemarin.

Jadi terkait hal itu ujar Adli yang juga politisi Partai Golkar ini berulang-ulang mengatakan, untuk penanganan persampahan kota yang perlu diperhatikan adalah sistem penanganan nya.

Supaya tidak menimbulkan dampak, baik kepada lingkungan maupun kesulitan para petugas pengangkut sampah nya.

Selain itu, persolan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi atensi dan aspirasi warga. Ada beberapa titik khususnya di jalan Sudirman terus jalan Nangka, jalan Semangka dan jalan Bhayangkara ada beberapa titik lampu yang agak redup.

“Hal ini akan kita komunikasikan dengan dinas terkait bagaimana supaya lampu ini bisa dimaksimalkan penerangan nya, ” pungkas Asli Anshari ST MT. * (jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Bulungan

Nelayan Tanjung Palas Hilir Butuh Sentuhan Pembinaan dan Bantuan Alat Tangkap

Published

on

By

Ito Isbandi, S, Pi anggota DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Untuk mengubah pola tangkap udang dan ikan, nelayan Tanjung Palas Hilir kecamatan Tanjung Palas berharap adanya perhatian pemerintah, untuk memberikan bantuan peralatan maupun pembinaan yang berkelanjutan

Aspirasi dan harapan nelayan tersebut disampaikan saat berlangsungnya agenda Reses Ito Isbandi S Pi anggota DPRD Bulungan di kelurahan Tanjung Palas Hilir beberapa waktu yang lalu.

Selain bantuan peralatan, menurut nya bagaimana hasil mereka ( nelayan, red) bisa ditampung, dengan harga yang baik, agar perekonomian nelayan tersebut meningkat dengan baik.

Berbicara alat tangkap, harus yang ramah lingkungan, seperti bubu, pukat dan jala. Supaya kelangsungan hidup ikan dan udang terus berkembang, yang pada gilirannya akan mensejahterakan nelayan itu sendiri. * (jk/kjs).

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!