Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Pemkab Bulungan Didesak Tuntaskan Soal Tumpang Tindih Lahan Warga Dengan HGU Perusahaan Sawit

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

– Warga desa Mangkupadi Tanjung Palas Timur saat ini mengaku  kesulitan tempat bercocok tanam dan berkebun.

TANJUNG SELOR – Terkait dugaan tumpang tindih lahan beberapa pemegang ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan warga desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, DPRD Bulungan minta pemerintah segera turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan nya

“Memang secara de fakto maupun de jure para pemilik perusahaan ini sudah mengantongi ijin HGU, hanya saja sesuai prosedur awal sama sekali belum pernah diselesaikan dengan masyakat, ” kata Syarifuddin anggota DPRD Bulungan kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 18/5/2022.

Akibat nya lahan yang ada disebut jadi tumpang tindih. Dimana pihak perusahaan mengatakan beberapa tempat warga bercocok tanam dan berkebun dikatakan berada dalam areal HGU milik mereka (perusahaan, red).

“Salah satu perusahaan tersebut ada lah PT BCAP’, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ” ujar Syarifuddin.

Sekarang lanjut legislator dari Partai Perindo tersebut menambahkan, kondisi warga saat ini sudah tak bisa lagi untuk bercocok tanam. Dikarenakan apabila ada warga yang tetap mengelola kebun yang disebut berada di areal HGU tersebut akan diberi sangsi oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang menjadi pertanyaan apakah pihak BCAP yang masuk kelahan yang bisa digarap oleh warga, atau warga yang masuk mengelola kebun dilahan milik PT BCAP semua belum jelas, ” imbuh Syarifuddin.

Disinilah kita bersama warga ingin kejelasan. Oleh sebab itu sebelum terjadi hal yang tidak diingin kan, diharapkan Pemkab Bulungan melalui instansi tekhnis yang membidangi serta pihak BPN untuk meninjau kelapangan supaya jelas dimana areal HGU dan yang mana lahan yang boleh digarap warga.

“Harapan kita kalau memang ada peninjauan lapangan, pihak pemerintah juga harus ada target, jangan sampai seperti selama ini warga hanya dijanji bahwa persoalan akan segera diselaikan tapi tak pernah ada kepastian nya ” tegas Syarifuddin lagi.

Alasan lain warga minta kejelasan soal lahan yang sudah ataupun belum digarap, juga berkaitan dengan kehadiran Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI).

“Semua nya harus clear and clean dengan masyarakat, itu setau saya, barulah HGU bisa terbit, jangan sampai karena masalah yang tidak tuntas nantinya bisa berimbas ke proyek KIPI jadi terhambat, ” kata Syarifuddin.

Apalagi lahan yang disebut tumpang tindih itu sama sekali belum ada pelepasan dari masyarakat, tapi itu tetap diakui oleh pihak perusahaan sebagai areal HGU mereka.

Adapun luasan lahan tersebut, tambah Syarifuddin,  lebih kurang 1000 an H. Dimana warga setempat sudah ada yang bertanam kelapa sawit secara perorangan disana, bahkan diantaranya sudah ada yang bersertifikat, juga ada lahan perumahan tempat tinggal serta lahan sekolah dan perkampungan.

“Oleh sebab itu kita mendesak semua masalah harus diselesaikan secepatnya, dan ada kerjasama antara warga, pihak perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama agar ada kejelasan menyangkut nasib mereka (warga. Red), ” tandasnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Bulungan

Kondisi Bangunan Mesjid Al Fajr Kampung Penisir Tanjung Palas Bulungan Memprihatinkan

Published

on

Kondisi bangunan Mesjid Al Fajr Kampung Penisir Desa Pejalin Tanjung Palas Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dimakan usia.

– Butuh perhatian dan kepedulian umat untuk membangun mesjid yang baru.

TANJUNG SELOR – Kondisi Mesjid Al Fajr kampung Penisir, Desa Pejalin Tanjung Palas, Bulungan, sangat memprihatinkan. Selain sudah reyot karena dimakan usia, bangunan nya juga terancam ambruk kesungai Kayan lantaran pada bagian bangunan terus mengalami abrasi, maklum mesjid ini dibangun persis dipinggir sungai tersebut.

Penampakan tiang Mesjid Al Fajr kampung Penisir sebagian tiang penyangga atapnya yang sudah putus.

Tiang penyangga atap bangunan juga sudah ada kayu balokan yang putus, sementara pada lantai bagian dalam bangunan ada beberapa papan yang jebol.

Kendati dengan kondisi demikian, Mesjid Al Fajr terus digunakan sebagai tempat beribadah umat Muslim disana. Karena hanya satu-satunya yang ada di Kampung Penisir.

Kepada media ini, Imam Bukhori, Anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung kondisi bangunan Mesjid Al Fajr, memang sudah sangat mendesak untuk dibangun kembali, agar kenyamanan dan kekhusukan beribadah bisa terjamin dengan baik.

“Pada program Reses anggota DPRD Bulungan, tahap II masa sidang kedua, tahun 2022, saya sempat melihat kondisi bangunan Mesjid Al Fajr Penisir, memang harus segera dibangun kembali, ” ujar Imam Bukhori.

Masalah lokasi tempat membangun sudah ada. Tinggal administrasi hibah dari pemilik lahan, dan pemilik lahan sudah setuju.

“Selain butuh dana hibah pembangunan dari pemerintah, kepedulian umat juga sangat diharapkan supaya Mesjid Al Fajr segera terbangun sebagaimana mestinya, ” pungkas Imam Bukhori. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Bersinergi Bersama Mengawal Usulan Desa Antutan Tanjung Palas ke Pemkab Bulungan

Published

on

Imam Bukhori anggota DPRD Bulungan (kiri), Aminuddin Kepala Des Antutan (kanan).

TANJUNG SELOR – Beberapa usulan desa Antutan, kecamatan Tanjung Palas, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembanguan Desa (Musrenbangdes) yang belum terakomodir, karenanya Pemerintah Desa (Pemdes) bersama anggota DPRD sepakat untuk mengawal hingga benar-benar usulan tersebut direspon oleh pemerintah selaku pelaksana pembangunan didaerah.

“Saya sepakat dengan bapak Aminuddin Kepala Desa Antutan, untuk saling bersinergi bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat Antutan, khususnya nya aspirasi yang disampaikan melalui agenda Musrenbangdes, ” kata Imam Bukhori, anggota DPRD Bulungan, kepada media ini, Rabu 22/6/2022.

Menurutnya, kesepakatan untuk mengawal usulan tersebut, saat berlangsungnya acara Reses anggota DPRD Bulungan tahap dua masa sidang kedua tahun 2022 didesa Antutan beberapa waktu yang lalu.

“Usulan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah antara lain pembangunan jalan baru dibelakang perkampungan dan drainase sebagai saluran air bila musim hujan tiba, ” tegas Imam Bukhori.

Sementara itu, untuk para ibu-ibu menyampaikan banyaknya kegiatan Pos Yandu dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan. Hanya saja pada gedung tempat kegiatan belum memiliki aliran listrik, dimana jaringan kabelnya belum terpasang sama sekali.

“Pos Yandu dan PAUD ini belum memiliki kilometer listrik, harapan kita dalam waktu dekat sudah bisa terpasang, ” tutup Imam Bukhori. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Desa Ambalat Sekatak Butuh Anggaran Rehab Mushola dan Pembangunan Rumah Imam

Published

on

Sunaryo SE anggota DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Usulan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemkab Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, guna memperbaiki atap Mushola dan pembangunan rumah imam desa Ambalat, kecamatan Sekatak disampaikan warga saat berlangsungnya agenda Reses, Sunaryo SE, anggota DPRD Bulungan, disana beberapa waktu yang lalu.

“Pada agenda Reses masa sidang ke II tahun 2022 yang dilaksanakan di kecamatan Sekatak, atau tepatnya di desa Ambalat warga mengusul kan rehab mushola dan rumah pembanguan rumah imam melalui dana hibah, ” kata Sunaryo diruang kerjanya, Senin 19/6/2022.

Selain itu, diharapkan hadirnya pembangunan tower jaringan Telkomsel, untuk mengatasi blankspot diwilayah tersebut.

“Melalui program 5.000 titik pengadaan lampu penerangan jalan umum tenaga Surya (PjUTS), se Kabupaten Bulungan, warga desa Ambalat juga berharap bisa hadir menerangi jalan-jalan mereka, ” kata Sunaryo.

Disektor pertanian, harapan untuk mendapatkan bantuan juga disampaikan, seperti bantuan alat berupa keep sprayer, pupuk maupun obat-obatan pengendali hama tanaman.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah kabupaten diminta untuk segera menyelesaikan persoalan 8 desa yang dulunya masuk dalam program Resetlemen Penduduk (Respen) Tangab di Sekatak. Yang mana sampai saat ini lahan yang ditempati warga nya belum bisa disertifikatkan sebagaimana mestinya, ” tutup Sunaryo. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending