Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Pemkab Bulungan Didesak Tuntaskan Soal Tumpang Tindih Lahan Warga Dengan HGU Perusahaan Sawit

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

– Warga desa Mangkupadi Tanjung Palas Timur saat ini mengaku  kesulitan tempat bercocok tanam dan berkebun.

TANJUNG SELOR – Terkait dugaan tumpang tindih lahan beberapa pemegang ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan warga desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, DPRD Bulungan minta pemerintah segera turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan nya

“Memang secara de fakto maupun de jure para pemilik perusahaan ini sudah mengantongi ijin HGU, hanya saja sesuai prosedur awal sama sekali belum pernah diselesaikan dengan masyakat, ” kata Syarifuddin anggota DPRD Bulungan kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 18/5/2022.

Akibat nya lahan yang ada disebut jadi tumpang tindih. Dimana pihak perusahaan mengatakan beberapa tempat warga bercocok tanam dan berkebun dikatakan berada dalam areal HGU milik mereka (perusahaan, red).

“Salah satu perusahaan tersebut ada lah PT BCAP’, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ” ujar Syarifuddin.

Sekarang lanjut legislator dari Partai Perindo tersebut menambahkan, kondisi warga saat ini sudah tak bisa lagi untuk bercocok tanam. Dikarenakan apabila ada warga yang tetap mengelola kebun yang disebut berada di areal HGU tersebut akan diberi sangsi oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang menjadi pertanyaan apakah pihak BCAP yang masuk kelahan yang bisa digarap oleh warga, atau warga yang masuk mengelola kebun dilahan milik PT BCAP semua belum jelas, ” imbuh Syarifuddin.

Disinilah kita bersama warga ingin kejelasan. Oleh sebab itu sebelum terjadi hal yang tidak diingin kan, diharapkan Pemkab Bulungan melalui instansi tekhnis yang membidangi serta pihak BPN untuk meninjau kelapangan supaya jelas dimana areal HGU dan yang mana lahan yang boleh digarap warga.

“Harapan kita kalau memang ada peninjauan lapangan, pihak pemerintah juga harus ada target, jangan sampai seperti selama ini warga hanya dijanji bahwa persoalan akan segera diselaikan tapi tak pernah ada kepastian nya ” tegas Syarifuddin lagi.

Alasan lain warga minta kejelasan soal lahan yang sudah ataupun belum digarap, juga berkaitan dengan kehadiran Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI).

“Semua nya harus clear and clean dengan masyarakat, itu setau saya, barulah HGU bisa terbit, jangan sampai karena masalah yang tidak tuntas nantinya bisa berimbas ke proyek KIPI jadi terhambat, ” kata Syarifuddin.

Apalagi lahan yang disebut tumpang tindih itu sama sekali belum ada pelepasan dari masyarakat, tapi itu tetap diakui oleh pihak perusahaan sebagai areal HGU mereka.

Adapun luasan lahan tersebut, tambah Syarifuddin,  lebih kurang 1000 an H. Dimana warga setempat sudah ada yang bertanam kelapa sawit secara perorangan disana, bahkan diantaranya sudah ada yang bersertifikat, juga ada lahan perumahan tempat tinggal serta lahan sekolah dan perkampungan.

“Oleh sebab itu kita mendesak semua masalah harus diselesaikan secepatnya, dan ada kerjasama antara warga, pihak perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama agar ada kejelasan menyangkut nasib mereka (warga. Red), ” tandasnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

DPRD Bulungan

Mendesak Pembangunan Rumah Singgah Untuk Keluarga Pasien Bulungan Yang Dirujuk ke Tarakan

Published

on

Joko Susilo Welianto anggota DPRD kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Meningkatnya pasien dari Bulungan yang dirujuk ke RSUD dr Yusuf SK Tarakan, DPRD minta M
Kepada pemerintah untuk membangun rumah singgah untuk tempat keluarga pasien menginap ketika mendampingi keluarganya berobat.

“Minimal rumah singgah yang dibangun jaraknya tak jauh dari rumah sakit, ” kata Joko Susilo Welianto, anggota DPRD Bulungan, kepada media ini melalui pesan masanggernya, Senin, 22/4/2024.

Sebenarnya keluhan belum adanya rumah singgah bagi keluarga pasien ini sudah lama dan sering dikeluhkan masyarakat, khususnya warga yang tidak memiliki keluarga dikota Tarakan.

Tentu kelak bila dibangun rumah singgah tersebut, maka harus pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai, seperti listrik, kamar tidur , kamar kecil dan air bersih. “Tak ketinggalan dapur nya juga harus ada, supaya keluarga pasien bisa memasak makanan sendiri tanpa perlu beli makan diluar, ” ujarnya.

Mengingat lanjutnya, tidak semua keluarga pasien yang dirujuk itu orang yang mampu. “Harapan saya demi membantu masyarakat kita rumah singgah dimaksud bisa segera terbangun, ” pungkas Joko Susilo Welianto. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta ULP Pemkab Segera Melaksanakan Proses Tender

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Untuk percepatan dan tercapainya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 ini. Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, berharap Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera bisa memulai proses tender.

“Kita sudah hampir memasuki triwulan dua, seharusnya lah sudah proses tender mulai dilaksanakan, agar kegiatan bisa selesai tepat waktu, ” ujar H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 28/3/2024.

Selian itu tambahnya, bila seluruh kegiatan bisa terlaksana tepat waktu, berarti kita sudah terhindar dari Silva.

Menurut nya, sesuai hasil monitoring dewan, masih banyak kegiatan yang belum maksimal, baik proses lelang maupun kegiatan-kegiatan dilapangan.

Yang tidak kalah penting harap Hamka, seluruh kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menyinggung komitmen Pemkab untuk menuntaskan pembangunan RS Pratama Bunyu, H Hamka menuturkan dirinya sangat sependapat sekali, apa lagi keberadaan sebuah rumah sakit merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat.

Artinya dalam hal ini Pemkab tidak hanya semata terfokus pada penuntasan pembangunan RS Pratama saja. Yang tidak kalah penting bagaimana mempersiapkan SDM yang akan ditempat kan disana.

Mulai dari kesiapan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ahli gizi, tenaga perawat dan Bidan juga sudah mulai harus dipikirkan oleh pemerintah. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H, DPRD Bulungan Minta TPID Terus Melakukan Pemantauan

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

– Pemkab juga diminta segera gelar pasar murah di wilayah tertentu.

TANJUNG SELOR – H Hamka S IP Wakil ketua DPRD Bulungan, Kalimantan Utara, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melakukan pemantauan, agar lonjakan harga barang kebutuhan pokok menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H terkendali sesuai harapan.

“TPID Bulungan termasuk kategori baik di Kaltara, harapan kita juga agar inflasi terhadap harga sembako tetap stabil, ” kata H Hamka S IP kepada media ini, Rabu, 273/2024.

Artinya tidak hanya menjelang hari raya, akan tetapi pada hari-hari biasa harga juga tetap stabil, agar daya beli masyarakat kita tidak terganggu.

Lebih lanjut H Hamka berharap, ada operasi pasar yang rutin dilaksakan, termasuk harus menggelar pasar murah untuk rakyat di wilayah tertentu. Terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat untuk melaksanakan hari raya idul Fitri nanti.

“Jenis barang seperti minyak makan, telur, susu, syrup dan margarine serta gula pasir, bila memungkin kan beras juga ada pada pasar murah dimaksud, ” tegas H Hamka.

Intinya lanjut dia, masyarakat kita harus bergembira bersama keluarganya ketika merayakan hari kemenangan setelah menjalankan ibadah Puasa Ramadhan. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending