TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil pada Selasa malam (17/5). DPRD juga memberikan rekomendasi berupa catatan, pendapat dan saran atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tahun 2021.
Ketua DPRD Bulungan, Kilat, A.Md dalam rekomendasi tertulis DPRD menyampaikan apresiasi peningkatan kegiatan di bidang pendidikan. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus yang pembangunannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di antaranya kegiatan rehabilitas bangunan sekolah SMP Negeri 3 Bunyu serta beberapa bangunan lainnya di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Bulungan.
“Pemkab juga perlu menyikapi instruksi dari Kemenpan RB terkait status Tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang mulai diberlakukan pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” pesannya. Dilanjutkan, pembangunan infrastruktur bangunan dan jalan di tahun 2021 mengalami peningkatan dan perlu terus ditingkatkan.
Lalu untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, Pemkab diminta untuk semaksimal mungkin lebih awal di dalam proses penetapan Perda pelaksanaan ABPD, minimal pada bulan Maret harus sudah dilaksanakan proses pengadaan barang jasa, guna percepatan penyerapan APBD.
Selain itu, Pemkab diminta untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi tim pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang peringatan hari – hari besar keagamaan, guna menghindari terjadi inflasi yang sangat tinggi.
Pemkab juga diminta mengkoordinasikan ke pihak terkait, dalam mewujudkan program perkebunan plasma, ganti rugi lahan warga termasuk di lokasi KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning – Mangkupadi. Beberapa rekomendasi lainnya juga disampaikan DPRD Bulungan.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas catatan rekomendasi DPRD terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu dan tugas umum Pemkab selama tahun anggaran 2021.
“Penyampaian rekomendasi ini sangat penting dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulungan ke depan,” tandasnya. Dijelaskan, pada 2021 cukup banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terbaru, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan ketiga kalinya secara berturut sejak 2019, Pemkab Bulungan berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP dari BPK.
“Dengan penilaian BPK tersebut, tentunya menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Bulungan untuk lebih meningkatkan kinerja di setiap bidang,” tegasnya.
Diakui, dalam banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Pemkab Bulungan pun memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. *
Sumber : Diskominfo.
ditor. : Sahri.
