Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Terkait Kebun Plasma, Disarankan MoU Antara Pihak Perusahaan dan Masyarakat Diperbaharui Kembali

Published

on

Ellia Dj Anggoya DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Munculnya kekisruhan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi diwilayah Kalimantan Utara, terkait kebun plasma, sangat perlu dicari akar permasalahan yang sangat krusial, sehingga kedepan tak ada lagi masalah demikian yang muncul kepermukaan.

“Soal kebun plasma, bahwa regulasi yang ada saat ini adalah komitmen masyarakat sebelumnya diawal membangun kebun dimana saat itu mereka (warga) masih awam dengan masalah perkebunan, sehingga yang dinamakan kebun plasma tersebut sampai saat ini belum pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga yang bermukim disekitar wilayah operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, ” kata Ellia Dj, Minggu 8/5/2022 melalui telpon selularnya.

Oleh sebab itu, disarankan regulasi terkait kebun plasma tersebut perlu ditinjau kembali dan diperbaharui antara warga dengan pihak perusahaan. Artinya regulasi tersebut harus berpihak kepada masyarakat sehingga tak ada lagi yang katanya warga masih berhutang kepada pihak perusahaan sebagaimana kejadian yang mengemuka beberapa waktu lalu .

“Perhitungan yang ideal itu, sebaiknya 50 50 dari hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit,  agar masyarakat  tidak lagi dikatakan memiliki hutang padahal kebun yang dikelola pihak perusahan sudah bertahun-tahun berproduksi, inikan lucu,  ” tandas Ellia Dj lagi.

Lebih lanjut Ellia Dj mengatakan, mengemukanya masalah itu, sewaktu dirinya berkunjung ke desa Tengkapak, Bulungan, dimana kepala desa dan BPD mempertanyakan masalah tersebut, “jadi harapan nya, mudah-mudahan ada perbaikan perjanjian antara warga dengan pihak perusahaan khususnya menyangkut kebun plasma, ” tutup Ellia Dj. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor.   : Sahri.

DPRD Bulungan

Pemkab Bulungan Didesak Tuntaskan Soal Tumpang Tindih Lahan Warga Dengan HGU Perusahaan Sawit

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

– Warga desa Mangkupadi Tanjung Palas Timur saat ini mengaku  kesulitan tempat bercocok tanam dan berkebun.

TANJUNG SELOR – Terkait dugaan tumpang tindih lahan beberapa pemegang ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan warga desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, DPRD Bulungan minta pemerintah segera turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan nya

“Memang secara de fakto maupun de jure para pemilik perusahaan ini sudah mengantongi ijin HGU, hanya saja sesuai prosedur awal sama sekali belum pernah diselesaikan dengan masyakat, ” kata Syarifuddin anggota DPRD Bulungan kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 18/5/2022.

Akibat nya lahan yang ada disebut jadi tumpang tindih. Dimana pihak perusahaan mengatakan beberapa tempat warga bercocok tanam dan berkebun dikatakan berada dalam areal HGU milik mereka (perusahaan, red).

“Salah satu perusahaan tersebut ada lah PT BCAP’, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ” ujar Syarifuddin.

Sekarang lanjut legislator dari Partai Perindo tersebut menambahkan, kondisi warga saat ini sudah tak bisa lagi untuk bercocok tanam. Dikarenakan apabila ada warga yang tetap mengelola kebun yang disebut berada di areal HGU tersebut akan diberi sangsi oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang menjadi pertanyaan apakah pihak BCAP yang masuk kelahan yang bisa digarap oleh warga, atau warga yang masuk mengelola kebun dilahan milik PT BCAP semua belum jelas, ” imbuh Syarifuddin.

Disinilah kita bersama warga ingin kejelasan. Oleh sebab itu sebelum terjadi hal yang tidak diingin kan, diharapkan Pemkab Bulungan melalui instansi tekhnis yang membidangi serta pihak BPN untuk meninjau kelapangan supaya jelas dimana areal HGU dan yang mana lahan yang boleh digarap warga.

“Harapan kita kalau memang ada peninjauan lapangan, pihak pemerintah juga harus ada target, jangan sampai seperti selama ini warga hanya dijanji bahwa persoalan akan segera diselaikan tapi tak pernah ada kepastian nya ” tegas Syarifuddin lagi.

Alasan lain warga minta kejelasan soal lahan yang sudah ataupun belum digarap, juga berkaitan dengan kehadiran Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI).

“Semua nya harus clear and clean dengan masyarakat, itu setau saya, barulah HGU bisa terbit, jangan sampai karena masalah yang tidak tuntas nantinya bisa berimbas ke proyek KIPI jadi terhambat, ” kata Syarifuddin.

Apalagi lahan yang disebut tumpang tindih itu sama sekali belum ada pelepasan dari masyarakat, tapi itu tetap diakui oleh pihak perusahaan sebagai areal HGU mereka.

Adapun luasan lahan tersebut, tambah Syarifuddin,  lebih kurang 1000 an H. Dimana warga setempat sudah ada yang bertanam kelapa sawit secara perorangan disana, bahkan diantaranya sudah ada yang bersertifikat, juga ada lahan perumahan tempat tinggal serta lahan sekolah dan perkampungan.

“Oleh sebab itu kita mendesak semua masalah harus diselesaikan secepatnya, dan ada kerjasama antara warga, pihak perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama agar ada kejelasan menyangkut nasib mereka (warga. Red), ” tandasnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Oknum Guru Mangkir Mengajar, DPRD Bulungan Minta Pemkab Mengevaluasi

Published

on

Purani Jaui, anggota DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Minimnya kehadiran oknum tenaga pendidik (Guru) untuk hadir melaksanakan tugasnya, di Kecamatan Peso, terungkap saat berlangsung nya agenda Reses, Purani Jaui, anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, disana belum lama ini.

“Banyak sekolah-sekolah di Peso yang ada terdata jumlah gurunya, namun ada saja oknum yang kerap tak berada dilokasi sekolah, ” kata Purani Jaui, anggota DPRD Bulungan, beberapa waktu lalu.

Sesuai yang disampaikan oleh warga saat Reses, lanjut Purani, mereka menginginkan user daripada tenaga pendidik itu untuk mengembalikan fungsi guru yang ada di setiap desa di kecamatan Peso tersebut dengan baik.

“Sesuai hasil koordinasi saya yang langsung bertanya ke Dinas Pendidikan (Disdik), bahwa data jumlah guru nya ada tapi ada saja oknum nya yang tidak berada ditempat untuk proses belajar mengajar kepada para siswa, itu lah keluhan masyarakat yang disampaikan kepada kami saat Reses terkait pendidikan, ” imbuh Purani Jaui.

Sebagai wakil dari Daerah Pemilihan Peso, Purani menegaskan dengan demikian seharusnya ada penekanan kepada oknum guru yang sudah mengambil kuota diwilayah Peso untuk melaksanakan pengabdian guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa se baik-baik nya.

“Karena itu harapan saya harus ada sangsi yang tegas kepada oknum guru yang demikian, yakni mulai dari sangsi ringan hingga berat bila itu dibutuh kan, ” ujarnya.

Kedepan agar ada keseimbangan, hendak nya pemerintah bisa memprioritaskan untuk merekrut tenaga guru lokal. Supaya nanti tak ada alasan lagi bagi mereka untuk mangkir melakukan tugas dan fungsi nya sebagai pendidik. *

Sumber : Humas Setwan
Editor.   : Sahri.

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Mengaku Tak Tau Ada Pasangan PJUTS 1000 Titik di Bulungan

Published

on

M Nafis ST Ketua Komisi II DPRD Bulungan.

– Korwil PJUTS bilang hanya ada pemberitahuan ke Bupati Bulungan dan Gubernur Kaltara.

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Bulungan mengaku tak tau bahwa ada kegiatan penanganan lampu penerangan jalan umum tenaga Surya (PJUTS) di wilayah Tanjung Selor, Bulungan dan sekitarnya.

Dimana pemasangan PJUTS tersebut langsung oleh Kementerian melalui Koordinator Wilayah (Koorwil) yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan di daerah.

“Yang nyata kami dari DPRD Bulungan sampai saat ini belum tau ada program pemasangan 1000 titik lampu PJUTS di Bulungan, “kata M Nafis ST, Ketua Komisi II DPRD, Bulungan, kepada media ini, beberapa waktu yang lalu.

Sampai sekarang juga lanjutnya, baik melalui laporan surat atau pun lisan fakta nya memang belum pernah ada.

Semestinya kalau memang untuk kabupaten Bulungan, seyogyanya DPRD sebagai lembaga wakil rakyat harus tau. Karena kalau ada warga yang bertanya pihak dewan bisa menjelaskan, minimal itu.

“Jangan sampai masyarakat lebih tau dan DPRD nya tidak, sama saja nanti lembaga nya yang dinilai kurang peka, ” lanjut M Nafis.

Namun demikian DPRD khususnya Komisi II berharap, kualitas pekerjaan harus diutamakan, agar PJUTS bisa dinikmati warga Bulungan dengan baik.

Secara terpisah, Yassin Korwil PJUTS Kaltara, menyebut, “kami tidak lapor ke DPRD, tapi lapornya ke Bupati Dan Bupati juga yang menentukan titik-titik pemasangan, ” kata
Yasin.

Ia juga menjelaskan,bsurat dari pusat di tujukan ke Bupati , dan surat penerimaan hibah barang maupun titik dan NPHD itu semua Bupati yang keluarkan.

Sedangkan,: Gubernur Kaltara menerimabsurat dari pusat LPP PJUTS dan mengeluarkan penryataan menerima Hibah Barang di seluruh wilayah kaltara. *

Sumber: Humas Setwan.
Editor.  : Sahri.

Continue Reading

Trending