Connect with us

Berita Kaltara

Bapak Gubernur Kaltara, Tolong Kampus IAIN Dibangun di Bulungan

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

– Lahan hibah dan rekomendasi kepala daerah jauh sebelum nya juga sudah disiapkan.

TANJUNG SELOR – Lembaga Adat Kesultanan Bulungan, minta agar rencana Pembangunan Gedung Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tetap di Bangun di Tanjung Selor atau Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bukan didaerah kabupaten kota lain.

“Saya atas nama masyarakat adat memohon dengan sangat kepada bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Drs H Zainal Airfin Paliwang SH M Hum, untuk menetapkan sekaligus memantapkan rencana pembangunan gedung Kampus IAIN di Tanjung Selor ataupun di Tanjung Palas, ” kata Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB) Provinsi Kalimantan Utara, Drs Datu Buyung Perkasa M Pd kepada media ini, Rabu, 29/12/2021.

Apa lagi, berbagai rekomendasi juga sudah ada, agar gedung Kampus IAIN tersebut tetap dibangun di Bulungan. Antara lain, rekomendasi dari Bupati Bulungan, Ketua DPRD Bulungan, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Bulungan.

“Dimana untuk mendukung rencana pembangunan, Pemkab Bulungan sudah jauh sebelum nya juga telah menghibahkan lahan seluas 5 H, ditambah lahan seluas 2.8 H Besertifkat milik Kementerian Agama plus di 2,2 H lain nya dalam tahap penyelesaian, ” tambah Datu Buyung.

Kenapa IAIN harus di Bulungan, bukan berdiri di kota Tarakan. Karena di sana sudah ada perguruan tinggi negeri yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT).

“Kalau di Tinjau dari segi kesiapan lahan di Bulungan benar-benar lebih siap, ” tegas Datu Buyung lagi.

Untuk Tarakan sendiri kabar nya pada tahun anggaran mendatang, juga akan dibangun asrama transit calon jemaah haji, dan Madrasyah Insan Cendikia bertatap internasional, tentu dari sektor pendidikan di Tarakan lebih maju lagi.

Dengan demikian, maka untuk gedung kampus IAIN, yang pas adalah di bangun di Kabupaten Bulungan. Agar ada pemerataan untuk keseimbangan pemusatan konsentrasi orang di Kalimantan Utara dan pemerataan pendidikan itu..

Ditambah, kenapa IAIN harus di Tanjung Selor atau di Tanjung Palas, selain lahan yang ada masih luas, di Bulungan sebagai ibukota Provinsi juga belum ada berdiri perguruan tinggi negeri.

“Pertimbangan lain Bulungan posisinya juga  berada di wilayah daratan, dan bisa menjadi tujuan para calon mahasiswa dari Kabupaten Tana Tidung, Malinau dan Kabudaya kabupaten Nunukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, ” ungkap Datu Buyung Perkasa.*

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending