– Kades berharap pihak berwenang memberikan bantuan.

TANJUNG SELOR – Banjir yang mulai merendam pemukiman masyarakat desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, sejak tanggal 18 Mei 2024 lalu sampai berita ini diturunkan, Rabu 21/5/2025, menyisakan berbagai persoalan, setidak nya sebanyak 37 rumah warga yang terendam dan 120 Hektar lahan persawahan yang siap tanam kini porak poranda tak bersisa akibat dihantam arus air banjir tersebut.

Perumahan warga yang terendam.

“Sejak banjir warga saya yang terdampak sudah tak bisa lagi beraktifitas, terpaksa mereka tetap bertahan dirumah nya tak bisa ke mana-mana untuk mencari nafkah, ” kata Aminudin Kepala Desa Antutan kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, beberapa waktu yang lalu.

Menurut nya berulang mengatakan, aktifitas benar-benar lumpuh total, bahkan satu-satunya akses jalan darat menuju ibukota kecamatan dan keibukota Kabupaten tak bisa dilintasi. “Warga saya terpaksa memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan, ” ujarnya.

Beruntung kejadian banjir tersebut lanjutnya, tak sempat menelan korban jiwa. Namun yang pasti masyarakat sudah tak bisa lagi bercocok tanam, karena tidak hanya sawah mereka yang rusak, namun bibit padi yang sudah disemai sedianya akan dipindahkan kelahan hancur tak bersisa.

“Kasihan warga saya sampai sekarang belum ada bantuan yang diberikan, ” ungkap Aminudin.

Agar ada perhatian, Kepala Desa Antutan membuat surat keterangan bencana banjir, dengan harapan ada perhatian dari pihak yang berwenang untuk dapat meringankan beban warga yang terdampak. * jk.

TANJUNG SELOR – Populasi tanaman Kakao atau yang dikenal dengan nama latin nya Theobroma cacao di desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas terus diperluas oleh kelompok Tani SUB Sebakut.

Tanaman kakao tersebut di budidayakan dilahan seluas 45  H, dengan jumlah 35.000 pohon. Diperkirakan nantinya mampu menghasilkan kakao biji sebanyak 60.000 pertahun.

“Perhitungan atau analisanya yaitu 2 KG / pohon X 30.000 pohon = 60.000 KG / tahun, ” kata Aminuddin Kepala Desa Antutan selaku pembina petani disana kepada media ini kemarin.

Menurutnya, dengan hasil panen tersebut menjadi sesuatu yang bisa diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membudidayakan nya. “Kebun ini berada dilokasi atau kawasan izin perhutanan sosial, ” tambahnya.

Melalui kerjasama phentalik, atau kolaborasi antara petani, Pemkab Bulungan, Dinas Pertanian, Disperindagkop, NGO, Perusahaan swasta Mitra Bulungan Berdaulat, Akademisi Universitas Kaltara, Pemdes Antutan, maka tidak lah berlebihan sentra perkebunan ini juga menjadi lokasi program IAD Lanskap Kayan di Kabupaten Bulungan.

Kebun Demplot Kakao milik petani SUB Sebakut desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Dengan demikian rata-rata para petani melalui kelompok tani tersebut sudah mengantongi izin perhutanan sosial, tepat nya dilokasi skema hutan kemasyarakatan. Karena itu Dinas Pertanian Bulungan telah membangun kebun demplot sebagai wadah edukasi para petani kakao di desa Antutan. * jk.

TANJUNG SELOR – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2024 mulai melaksanakan evaluasi dilapangan, tim inj juga menemukan rendahnya capaian beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).

“Kedua OPD ini kita nilai capaian kurang atau sangat rendah, ” kata H Hamka S IP MH ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2024 kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, sore tadi, Senin 22/4/2025 tanpa merinci kegiatan yang dianggap rendah tersebut.

Harapan kita lanjutnya, beberapa kegiatan yang ada bisa dipercepat, agar serapan anggaran bisa maksimal. “Minimal pada awal semester kedua nanti bisa mencapai 90 persen, dan mendekati akhir tahun anggaran bisa tuntas 100 persen, ” tegas H Hamka.

Ia mengaku tim Pansus yang dipimpin nya akan melaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) di 4 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara. “Kita akan melihat langsung apakah realisasi keuangan sudah sesuai dengan realisasi fhisiknya ,” imbuh H Hamka lagi.

Yang tidak kalah penting dan utama adalah mutu serta kualitas kerja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga selaku mitra pemerintah. “Yang utama juga itu mutu agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga bisa dirasakan oleh masyarakat dalam waktu lama, ” pungkas H Hamka.

Sebelumnya menurut H Hamka, pihak nya sudah melakukan tahapan-tahapan seperti pembahasan internal antara Tim Pansus dan OPD teknis. Dengan memanggil BAPPEDA, BKAD serta Biro pembangunan. Artinya diawal Pansus tim akan meminta konfirmasi sesuai LKPj yang sudah disampaikan oleh Gubenur tersebut. * (jk).