Connect with us

Berita Bulungan

Kebun di Laliw Antutan Tanjung Palas Siap Jadi Sentra Biji Kakao Skala Besar

Published

on

Salah satu petani di Bulungan Kaltara dilokasi penjemuran biji kakao milik nya.

– Petani Desa Antutan kembangkan tanaman kakao di lahan 1.400 Hektar

TANJUNG SELOR – Kejayaan Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada era tahun 1980 hingga tahun 1990 an silam sebagai penghasil biji Kakao terbesar diwilayah Utara Indonesia itu bakal kembali terwujud, dan produksi skala besar itu dimulai dari aktifitas kelompok tani Laliw, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas.

 

Saat ini saja, pohon kakao yang sudah tertanam ada ribuan bahkan jutaan pohon dilahan seluas lebih kurang 1.400 H. yang digarap oleh tiga kelompok tani dengan pola Agro Forestry.

Tidak hanya itu, dengan produksi yang besar dipastikan kedepan akan ada program hilirisasinya dengan hadirnya paberik pengolah bubuk coklat dan coklat batangan dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Sentra pembibitan kakao didesa Sajau kecamatan Tanjunv Palas Timur, Bulungan.

Bila ini bisa diwujudkan maka penghasilan para petani bisa meningkat secara drastis. Artinya  hasil kebun tidak lagi dijual keluar dalam bentuk mentah (biji kakao, red), melainkan dalam bentuk produksi jadi tersebut.

Berbincang kepada salah satu petani Laliw, Aminuddin, yang juga sebagai Kepala Desa Antutan, kecamatan Tanjung Palas, belum lama ini menyebutkan, kegembiraan para petani untuk mengembangkan kebun kakao tak terlepas dari dukungan Pemkab Bulungan.

Termasuk dukungan pendampingan kebun demplot oleh manajemen PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) juga menambah semangat para petani. Maka tak berlebihan kedepan nantinya secara ekonomi para petani ini akan kian mapan.

Berbicara potensi tanaman kakao, tidak hanya di Bulungan yang mengembangkan nya, akan tetapi pada era tahun 1980 hingga 1990 an hampir semua daerah di Kalimantan Utara petaninya menanam buah tersebut. Namun lantaran pangsa pasar yang terbatas dan hasil kebun hanya dilempar ke Malaysia, mengakibatkan harga jual yang tak menguntungkan bagi petani, maka secara perlahan-lahan kebun kakao warga kala itu dibiarkan terlantar begitu saja bahkan ada yang menggantinya dengan jenis tanaman lain.

Artinya untuk menyambut animo para petani ini, kedepan para pemangku kepentingan didaerah harus berupaya bagaimana paberik pengolah biji kakao bisa hadir di Bulungan. Baik yang diusahakan oleh pihak swasta mapun melalui BUMD milik pemerintah agar para petani bisa merasakan hasil perjuangan untuk mengolah kebun mulai dari penanaman awal hingga berbuah.

Berbicara struktur tanah di Bulungan, menurut Muhammad Yusuf B SP, ahli tanaman kakao dan kopi yang kebetulan menjabat sebagai Superitendent Comonity Depelovment di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) menjelaskan, bahwa tingkat kesuburan untuk jenis tanaman ini sangat cocok di Bulungan, hanya saja pemahaman bagaimana bercocok tanam yang benar perlu disampaikan kepada para petani nya.

Misalnya tanaman kakao yang harus memiliki pohon pelindung, pemangkasan tunas air tepat waktu (Prunning) dan pemupukan yang baik. Maka secara berkala hasil panen akan terus meningkat dan giliran nya akan mensejahterakan para petani yang membudidayakan nya.

“Kualitas biji kakao kita cukup baik asal saat pengeringan biji harus dengan permentasi yang benar, “ ujarnya.

Menurutnya, pola tumpeng sari dengan jenis tanaman lain juga baik, hanya saja dari segi produksi akan tidak sama jumlahnya dengan kebun khusus yang hanya ditanami kakao saja.

“Bila dikembangkan dengan sungguh-sungguh disertai adanya dukungan yang kuat dari pemerintah Kabupaten Bulungan akan berjaya lewat petani kakao ini, “ tutup Muhammad Yusuf B SP. *

Reporter : Sahri.

DPRD Bulungan

Mendesak Pembangunan Rumah Singgah Untuk Keluarga Pasien Bulungan Yang Dirujuk ke Tarakan

Published

on

Joko Susilo Welianto anggota DPRD kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Meningkatnya pasien dari Bulungan yang dirujuk ke RSUD dr Yusuf SK Tarakan, DPRD minta M
Kepada pemerintah untuk membangun rumah singgah untuk tempat keluarga pasien menginap ketika mendampingi keluarganya berobat.

“Minimal rumah singgah yang dibangun jaraknya tak jauh dari rumah sakit, ” kata Joko Susilo Welianto, anggota DPRD Bulungan, kepada media ini melalui pesan masanggernya, Senin, 22/4/2024.

Sebenarnya keluhan belum adanya rumah singgah bagi keluarga pasien ini sudah lama dan sering dikeluhkan masyarakat, khususnya warga yang tidak memiliki keluarga dikota Tarakan.

Tentu kelak bila dibangun rumah singgah tersebut, maka harus pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai, seperti listrik, kamar tidur , kamar kecil dan air bersih. “Tak ketinggalan dapur nya juga harus ada, supaya keluarga pasien bisa memasak makanan sendiri tanpa perlu beli makan diluar, ” ujarnya.

Mengingat lanjutnya, tidak semua keluarga pasien yang dirujuk itu orang yang mampu. “Harapan saya demi membantu masyarakat kita rumah singgah dimaksud bisa segera terbangun, ” pungkas Joko Susilo Welianto. * jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Pemkab Bulungan Maksimalkan Layanan Kesehatan di Pedalaman

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.meninjau fasilitas kesehatan di Pustu Prima.

PESO HILIR – Dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kayan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mentransformasikan layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Long Tungu menjadi Pustu Prima yang menjadi implementasi transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bupati Bulungan, Syarwani.S.Pd.M.Si didampingi sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi.,M.Si saat meninjau langsung operasional layanan Pustu Prima di Desa Long Tungu beberapa waktu lalu mengatakan.

“Saya bersama Sekda dan yang mewakili Dinas Kesehatan (Dinkes) melihat secara langsung Pustu Prima Pertama di Bulungan tepatnya di Desa Long Tungu,”ungkapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan proses transformasi Pustu menjadi menjadi Pustu Prima dibarengi dengan penambahan beberapa fasilitas pendukung. Mulai dari peralatan medis, Sumber Daya Manusia (SDM) dokter hingga sarana pendukung lainya.
“Karena memang dengan kondisi geografis sehingga harus dibentuk Pustu Prima ini,”terang bupati.

Selama ini sebagian besar masyarakat Desa Long Tungu untuk mendapat layanan kesehatan hingga rujukan harus ke Puskesmas Long Bang. Seringkali mengalami kesulitan, terutama dari segi waktu dan biaya termasuk resiko yang dihadapi karena harus menyebrangi Sungai Kayan dengan arus cukup deras.

“Sehingga Pemkab Bulungan mengambil langkah melalui Dinkes Bulungan untuk meningkatkan status Pustu ini menjadi Pustu Prima pertama yang ada di Long Tungu,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga meminta Dinkes Bulungan untuk mendukung keberadaan Pustu Prima yang ada di Long Tungu untuk bisa lebih ditingkatkan berbagai fasilitas yang ada mulai dari peralatan hingga SDM.

“Insya Allah tahun ini masih ada penambahan personel P3K untuk Pustu Prima yang ada di Long Tungu ini,”ulasnya.

Meski secara fisik bangunan Pustu Desa Long Tungu sudah cukup representatif, namun dalam 5 tahun terakhir tidak dimanfaatkan secara maksimal melayani masyarakat. Kemudian dengan adanya program transformasi layanan primer dari pemerintah pusat, serta sesuai komitmen pemkab.

Untuk memaksimalkan layanan dasar masyarakat terutama kesehatan bagi seluruh masyarakat Bulungan sehingga statusnya ditingkatkan menjadi Pustu Prima dengan melakukan penambahan tenaga kesehatan, peralatan hingga mobil ambulan.

“Di Kecamatan Peso Hilir ini memang agak berbeda, Puskesmas induknya berada di Desa Long Bang sedangkan di ibu kota kecamatanya (Desa Long Tungu) pelayanan kesehatanya hanya Pustu,”katanya.

Menurutnya, siklus kehidupan bisa dilayani di Pustu ini makanya namanya Pustu Prima atau Pustu Plus. Pustu umumnya hanya ada 2 tenaga kesehatan, 1 perawat dan 1 bidan. Namun Pustu Prima ada tambahan 1 orang dokter, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, termasuk analis laboratorium.

Bupati menambahkan, tahun 2024 Pemkab Bulungan juga telah menyerahkan 1 unit mobil ambulan di Pustu Prima Desa Long Tungu, untuk memudahkan merujuk pasien ke Tanjung Selor.

“Pustu Prima punya kewenangan merujuk ke rumah sakit. Memang program pemerintah ini sudah digalakkan di Bulungan, bahkan Pemda melalui Dinkes Bulungan sudah mengajukan 6 Pustu untuk ditingkatkan menjadi Pustu Prima. Karena Pustu ini (Desa Long Tungu) lebih siap sehingga kita maksimalkan, kedepan bisa saja di Pustu Prima ini ada rawat inap,”tuntasnya.(*)

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Syarwani : “Tahun ini Pemkab Bulungan Memberikan Potongan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memberikan potongan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen, kepada warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.

Dalam sambutanya, Bupati Bulungan Syarwani.,S.Pd.,M.Si mengatakan tahun ini Pemkab Bulungan mendapat kuota program PTSL untuk 3.000 bidang tanah, yang nantinya sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan ada 2 kelompok kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan BPHTB hingga 50 persen.

“Tahun ini kita dapat target 3.000 bidang tanah, jika dibagi rata 10 kecamatan asumsinya minimal ada 300 PTSL tiap kecamatan. Kita berharap dengan Perbup yang kita keluarkan, target itu bisa tercapai serta dapat membantu masyarakat dalam proses legalisasi kepemilikan lahanya,”terangnya saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan pajak daerah tahun 2024, di Ruang Tenguyun Kantor Bupati, Kamis (18/4).

Dengan target 3.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi tahun 2024 dengan program PTSL. Angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan target tahun 2022 untuk wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) mencapai 10 ribu bidang tanah, meski target yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Salah satunya masyarakat dengan ekonomi lemah tidak sanggup membayar biaya BPHTB dalam kepengurusan program PTSL.

Upaya serius Pemkab Bulungan mendukung suksesnya program pemerintah pusat tersebut, serta membantu masyarakat ekonomi lemah mendapat akses kepemilikan sertifikat atas tanahnya.
Sehingga diterbitkan Perbup Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan yang dikelompokan menjadi 2 kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan separuh BPHTB-nya.
Kategori 1, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Janda ASN, TNI, Polri, veteran, pegawai kontrak yang dibiayai APBD kabupaten/provinsi, pelaku UMKM.
Kategori 2, Petani, nelayan, buruh, kuli harian, tukang kayu/buruh bangunan, motoris tambangan, motoris speedboat.

“Kita ingin mendorong surta-surat segel yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa sampai kecamatan. Bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik secara legal melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulungan,”tegas bupati.

Menurutnya untuk bidang tanah di wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran 15×30 meter persegi saja nilai BPHTB yang harus dibayar mencapai Rp 6 juta.

“Dengan besaran BPHTB yang harus dibayar terutama untuk masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil tentu masih berat. Meskipun mereka ikut program PTSL belum bisa mengambil sertifikatnya di BPN, karena masih ada stempel BPHTB terhutang,”terangnya.

Dirinya menambahkan meski kebijakan pemotongan BPHTB 50 persen sesuai Perbup 12 Tahun 2024 berakhir 9 Desember 2024 mendatang. Namun hal tersebut bisa diperpanjang manakala masih banyak masyarakat yang belum terakomodir.

“Saya berkomitmen jika masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir sampai berlakunya Perbup ini. Kita bisa perpanjang sehingga banyak memberi manfaat bagi masyarakat,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati meminta dukungan semua pihak terutama seluruh perangkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk meksukseskan program ini.

“Saya berharapa teman-teman kepala desa membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini,”pesanya.

Bupati menegaskan dengan diterbitkanya Perbup 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan dengan memberi potongan BPHTB 50 persen. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dimaknai politis.

“Jangan sampai dengan hadirnya Perbup ini dimaknai politis menjelang Pilkada. Saya pastikan sedikitpun tidak ada niat kita mengeluarkan Perbup ini untuk kepentingan politik. Semata-mata ingin hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan sertifikat hak miliknya namun terbebani dalam pembayaran BPHTB-nya,”pungkasnya. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Trending